Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut Indonesia segera melakukan diplomasi dengan Amerika Serikat terkait tarif resiprokal yang diberlakukan Presiden Trump. (Foto: Antara)
JAKARTA, PERSPECTIVESNEWS - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan Pemerintah Indonesia segera melakukan diplomasi dengan Amerika Serikat (AS) untuk mengantisipasi tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Presiden Donald Trump.
"Soal tarif, saya sudah koordinasi juga sama Pak Menko
Ekonomi, Pak Airlangga. Tentu kita harus melakukan segera, secepatnya untuk
melakukan diplomasi," ujar Zulhas, di Jakarta, Selasa (8/4/2025).
Zulhas menyampaikan Indonesia-AS merupakan dua negara yang
saling membutuhkan. Menurutnya, AS merupakan negara pemasok kedelai nomor satu
di Indonesia.
Ia menekankan tidak ada perang dagang atau tarif balasan
untuk AS. Zulhas menyebut hal tersebut masih bisa dinegosiasikan.
"Kita kan nggak soal balas membalas, kita nggak gitu.
Kita melakukan perbicaraan diplomasi. Karena kita lihat, kita ini saling
membutuhkan, ya. Saya kira diplomasinya Pak Menko akan menyelesaikan
semuanya," ujar Zulhas dikutip Antara.
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menempuh
upaya negosiasi dalam menghadapi kebijakan tarif timbal balik resiprokal AS.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
mengatakan, alih-alih menerapkan tarif balasan, Pemerintah Indonesia memilih
untuk menggunakan strategi diplomasi dalam mencari solusi yang saling
menguntungkan bagi kedua negara.
“Kita dikenakan waktu yang sangat singkat, yaitu 9 April,
diminta untuk merespons. Indonesia menyiapkan rencana aksi dengan memperhatikan
beberapa hal, termasuk impor dan investasi dari Amerika Serikat,” kata
Airlangga dalam Rapat Koordinasi Terbatas Lanjutan terkait Kebijakan Tarif
Resiprokal AS yang digelar secara virtual di Jakarta, Minggu (6/4/2025).
Pendekatan tersebut diambil dengan mempertimbangkan
kepentingan jangka panjang hubungan perdagangan bilateral, serta untuk menjaga
iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional.
Di sisi lain, Pemerintah juga mencermati potensi dampak
kebijakan tarif terhadap sejumlah sektor industri padat karya berorientasi
ekspor, seperti industri apparel dan alas kaki. (red)