BADUNG,
PERSPECTIVESNEWS – Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara
menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Dewan Pengurus dan Ketua Komisariat Wilayah
(Komwil) I–VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang digelar
di Plataran Resto Bandung, Selasa (15/4/2025). Kehadiran Wali Kota Jaya Negara
sebagai Wakil Ketua Bidang Informasi, Advokasi, dan Hukum APEKSI menandai
komitmen aktif Kota Denpasar dalam memperkuat peran strategis APEKSI di tingkat
nasional.
Rakor dibuka Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, selaku Ketua
Dewan Pengurus APEKSI, dan dihadiri Ketua Komwil I–VI. Agenda utama yang
dibahas mencakup penyusunan Program Kerja APEKSI Tahun 2025 serta persiapan
pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) VII APEKSI yang dijadwalkan berlangsung
pada 6–10 Mei 2025 di Kota Surabaya.
Dalam sambutannya, Eri Cahyadi menyampaikan bahwa Munas VII
APEKSI akan dirangkaikan dengan berbagai agenda seperti diskusi strategis,
Indonesia City Expo, hingga kunjungan lapangan yang bertujuan memperkuat
kolaborasi antar kota.
“Ini akan menjadi ruang kolaborasi dan inovasi. Bersama kita
sukseskan Munas APEKSI ke-VII untuk Indonesia,” ujar Eri Cahyadi.
Eri Cahyadi juga menekankan pentingnya munas sebagai
momentum untuk membahas isu strategis perkotaan, memperkuat tata kelola
pemerintahan, serta merancang kebijakan yang berdampak langsung pada
masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Jaya Negara menegaskan urgensi
sinergi antarpemerintah kota dalam menghadapi tantangan pembangunan yang
semakin kompleks, terutama di sektor perkotaan.
“APEKSI merupakan wadah strategis dalam memperkuat posisi
pemerintah kota dalam pengambilan kebijakan nasional. Dengan semangat
kolaborasi, kita dapat merumuskan solusi atas persoalan perkotaan serta
meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif dan berkelanjutan,” ujar
Jaya Negara.
Lebih lanjut, Jaya Negara menyampaikan komitmen Kota
Denpasar untuk terus berperan aktif dalam mendukung program-program strategis
APEKSI. Munas VII APEKSI diharapkan menjadi ruang perumusan arah organisasi ke
depan, memperkuat jejaring antarkota, serta menjadi ruang dialog yang berdampak
pada pemerintahan kota. (pur)