Kegiatan ‘Diseminasi Perkembangan Perekonomian Terkini Provinsi Bali’ yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Selasa (14/1/2025). (Foto: Perspectives)
DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS- Dalam upaya mendukung target pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, Provinsi Bali terus berupaya mendorong peningkatan konsumsi dan investasi. Salah satunya melalui diversifikasi investasi dan realisasi investasi berkualitas.
Hal ini mengemuka dalam kegiatan Diseminasi Perkembangan Perekonomian Terkini Provinsi Bali yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Selasa (14/1/2025).
Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bali, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Bali, Pangdam IX Udayana, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, jajaran Forkopimda, para kepala daerah dan pimpinan perangkat daerah di Provinsi Bali, pimpinan perbankan, akademisi, serta para pelaku usaha dan media.
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja mengatakan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada triwulan III 2024 tercatat mencapai 5,43% dan diprakirakan akan berada dalam mid range 5,1-5,8% untuk keseluruhan tahun 2024, atau lebih tinggi dibandingkan proyeksi nasional sebesar 4,7-5,5%. Capaian ini terutama didorong oleh kinerja sektor pariwisata yang kuat.
“Untuk memastikan pertumbuhan ekonomi Bali tetap berkelanjutan dan inklusif, diperlukan upaya diversifikasi ekonomi. Sektor-sektor yang potensial untuk dikembangkan ke depan, yaitu pertanian, infrastruktur, dan ekonomi kreatif,” tutur Erwin.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra, menyoroti adanya kesenjangan pembangunan yang cukup signifikan antar wilayah dan sektor di Bali.
Konsentrasi pertumbuhan ekonomi yang dominan terjadi di wilayah Sarbagita dan sektor pariwisata, menjadi tantangan utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Dalam sesi diskusi, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, G. A. Diah Utari memaparkan pertumbuhan ekonomi Bali 2025 perlu didukung oleh 2 hal, yakni penguatan kinerja konsumsi rumah tangga dan percepatan investasi yang berkualitas.
“Penguatan kinerja konsumsi rumah tangga memerlukan pengendalian inflasi khususnya volatile food melalui peningkatan produktivitas pertanian dan efisiensi rantai pasok untuk menjaga daya beli masyarakat. Disamping itu, strategi yang dapat dilakukan untuk mendukung percepatan investasi yang berkualitas yakni mendorong pemerataan investasi di wilayah Bali Utara yang didukung dengan peningkatan kualitas infrastruktur,” sebut Diah Utari.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bali, I Wayan Sumarajaya menyampaikan, realisasi investasi di Bali terus mengalami peningkatan, terutama didorong oleh minat investor asing.
Kepercayaan investor terhadap proyek-proyek strategis di Bali menjadi salah satu faktor pendorong utama.
Sumarajaya juga menyoroti adanya ketimpangan dalam distribusi investasi, di mana sebagian besar investasi terkonsentrasi di Kabupaten Badung.
Menurutnya, upaya yang telah dilakukan oleh DPMPTSP Provinsi Bali adalah dengan mendorong percepatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) online terintegrasi melalui OSS di Provinsi Bali.
Dally Ramdhan Sugandria, Senior Manager – Guidance & Consultation PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) menyampaikan pula, Pemerintah Provinsi Bali dapat mempertimbangkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.
Dengan skema ini, pemerintah dapat berperan sebagai contracting agency, sementara penyediaan dana dan pembangunan infrastruktur diserahkan kepada pihak swasta.
Skema KPBU menawarkan sejumlah keuntungan, seperti percepatan penyelesaian proyek, minimnya risiko pembengkakan biaya (cost overrun), peningkatan kualitas layanan publik, serta tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD).
Dengan demikian, skema KPBU dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi kesenjangan pembangunan di berbagai wilayah di Bali dengan mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur. (lan)