Kepala Bapenda Provinsi Bali I Made Santha, Kamis (31/10/2024) saat memberikan penjelasan terkait program relaksasi PKB dan BBNKB yang berlaku mulai 1 November - 20 Desember 2024. (Foto: Humas Prov. Bali)
DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS- Data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali menyebutkan, hingga akhir Oktober 2024, tercatat 214 ribu kendaraan di Bali masih menunggak pajak, dengan rincian 82% berupa kendaraan roda dua dan 18% kendaraan roda empat.
Untuk memberikan kemudahan, Bapenda Bali kembali meluncurkan program relaksasi pajak kendaraan berupa penghapusan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang berlaku mulai 1 November hingga 20 Desember 2024.
Bapenda Bali juga memperpanjang batas waktu proses balik nama dan mutasi kendaraan dalam dan luar provinsi. Batas waktu mutasi dalam provinsi dengan Surat Keterangan Fiskal ditetapkan pada 19 Desember 2024, sementara untuk mutasi luar provinsi batas pendaftaran adalah 13 Desember 2024.
Program ini diadakan sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat Bali yang telah memanfaatkan relaksasi serupa pada bulan September lalu.
Kepala Bapenda Provinsi Bali, I Made Santha menyampaikan, program relaksasi ini memberikan keringanan bagi masyarakat yang menunggak pajak kendaraan.
"Kami ingin mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan dan berharap mereka dapat memanfaatkan momen ini," ucap I Made Santha, Kamis (31/10/2024) di Kantor Bapenda Bali.
Hal ini disampaikan Made Santa saat Sosialisasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan Selanjutnya.
Kepala Cabang PT. Jasa Raharja Bali, Benyamin Bob Panjaitan menambahkan, selain penghapusan sanksi administrasi terhadap PKB dan BBNKB, relaksasi ini juga mencakup penghapusan denda terhadap SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) yang menunggak pada tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya.
Kasubdit Regident Polda Bali, Kompol Anggun Andika Putra menyatakan, guna mendukung program ini, wajib pajak tetap harus memenuhi ketentuan dan persyaratan perpanjangan pajak yang berlaku.
Ia menegaskan bahwa tilang khusus untuk pelanggaran pajak masih dalam tahap perencanaan, namun jika ditemukan kendaraan menunggak pajak di jalan, petugas akan memberikan pemberitahuan dan sosialisasi agar pengemudi segera memanfaatkan relaksasi ini.
Program relaksasi yang berlangsung hingga 20 Desember 2024 ini diharapkan dapat mengurangi jumlah kendaraan yang menunggak pajak di Bali serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memenuhi kewajiban pajak secara tepat waktu. (zil/hum)