Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Wayan Koster dan Nyoman Giri Prasta saat debat pertama yang diselenggarakan KPU Provinsi Bali, Rabu (30/10/2024). (Foto: Tim Koster-Giri)
DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS - Informasi simpang-siur soal pembangunan bandara di Bali Utara menjadi isu yang disorot dalam konstelasi Pilgub Bali 2024. Pemberitaan saling klaim pasangan calon sudah sering terjadi.
Ada pasangan yang berjanji akan segera mewujudkan pembangunan infrastruktur bandara di Bali Utara jika terpilih sebagai gubernur dan wagub Bali, di saat yang sama pasangan calon lain disebut sebagai orang yang menghalangi pembangunan infrastruktur tersebut.
Isu ini juga menjadi materi usai debat perdana yang digelar oleh KPUD Bali pada Rabu 30 Oktober 2024.
Calon Gubernur Bali nomor urut 2 Wayan Koster menjelaskan, untuk pembangunan infrastruktur bandara di Bali Utara harus dilakukan sesuai tahapan yang sudah diuji.
Penjelasan ini sangat penting karena Koster dan PDIP dituding menghalangi pembangunan Bandara Bali Utara. Menurut Koster, tahap pertama yang harus segera diselesaikan dalam pembangunan bandara di Bali Utara adalah konektivitas dari titik bandara ke seluruh wilayah di Bali.
Untuk itu tahap pertama adalah pembangunan shortcut Singaraja-Mengwi yang sekarang sedang dalam proses pembangunan. Konektivitas menjadi hal yang sangat penting karena tanpa konektivitas maka bandara tidak akan berfungsi.
Menurut Koster, pembangunan bandara di Bali Utara sudah masuk dalam rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) Provinsi Bali. Dan semuanya akan dilakukan sesuai tahapan yang sudah ada. Infrastruktur lalulintas ke titik bandara yang harus terlebih dahulu dibenahi.
Sebab, percuma kalau membangun bandara namun akses ke lokasi bandara tidak dibangun. "Bandara misalnya bisa saja selesai dibangun dalam waktu 5 tahun. Namun kalau akses jalan tidak ada, maka bandara tidak akan berfungsi dan bisa saja jadi mubazir. Seperti Bandara Kertajati yang sudah selesai tapi masih belum maksimal dan sepi," ujar anggota DPR RI tiga periode tersebut.
Akses yang dimaksud itu bukan saja ke lokasi bandara di Bali Utara, tetapi juga ke seluruh wilayah di Bali, ke selatan, ke timur dan ke barat. Semuanya harus mulai dibangun.
Tujuannya agar mempermudah penumpang yang nantinya turun di Bandara Bali Utara dengan cepat menuju Bali Selatan, timur dan barat.
Bali harus belajar dari contoh bandara di daerah lainnya yang sudah dibangun namun tidak bisa difungsikan karena tidak didukung oleh berbagai infrastruktur lainnya.
Sementara di Bali ini adalah pusat pariwisata. Akses dari titik bandara ke berbagai pusat pariwisata harus terlebih dahulu dibenahi.
Penjelasan Koster ini sekaligus membantah isu di berbagai media bahwa dirinya dan PDIP seolah tak mendukung pembangunan infrastruktur bandara di Bali Utara.
Ia meyakini, bila semua akses sudah siap, jarak jangkauan dipersingkat dan diperpendek, maka cepat atau lambat Bandara Bali Utara akan segera terwujud.
Perlu waktu untuk selesaikan semua ini. Perlu konsep dan studi secara menyeluruh dan tidak bisa menjadi jualan politik sesaat untuk menarik simpati pemilih.
"Yang namanya pembangunan itu dari yang tidak ada menjadi ada. Shortcut Singaraja-Mengwi sebelumnya tidak ada sekarang ada. Rencana katanya sudah dilakukan tapi tidak dieksekusi. Saya yang eksekusi. Tower Turyapada sebelumnya tidak ada sekarang ada. Pelabuhan segitiga Sanur, Nusa Lembongan, Nusa Penida, yang sebelumnya tidak ada sekarang menjadi ada. Itulah pembangunan," urai Koster.(djo/*)