Pj. Gubernur Bali, S. M. Mahendra Jaya memaparkan pola-pola Pemprov.menangani kemiskinan pada.Studi Lapangan Kinerja Organisasi Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan III dan IV Tahun 2024, Badan Diklat Kejaksaan RI, di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Rabu (12/6/2024). (Foto: Humas Prov. Bali)
DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS- Pj. Gubernur Bali, S. M. Mahendra Jaya memaparkan pola-pola Pemprov. Bali menangani kemiskinan di tengah keterbatasan fiskal.
Kegiatan yang melibatkan seluruh Perangkat Daerah Provinsi Bali dan pihak swasta ini menyasar penanganan kemiskinan yang diberi tagline "Pemprov Bali Hadir".
Hal ini disampaikannya saat menghadiri acara Studi Lapangan Kinerja Organisasi Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan III dan IV Tahun 2024, Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia di Pemerintah Provinsi Bali bertempat di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Rabu (12/6/2024).
"Keterbatasan fiskal yang kami alami, tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan keberadaan masyarakat miskin ekstrem, miskin dan stunting. Untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem, kemiskinan dan juga stunting kami melakukan gerakan menyumbang untuk diserahkan kepada warga yang masih berada di bawah garis kemiskinan," ungkapnya.
Secara nasional, persentase penduduk miskin sebesar 9,36%. Sedangkan untuk persentase kemiskinan ekstrem di Provinsi Bali, berdasarkan data P3KE, tahun 2023 mencatat sebesar 0,19%. Angka ini turun dibanding tahun 2022 yang sebesar 0,54%, atau dengan kata lain persentase ini merupakan terendah di Indonesia.
Sesuai target Presiden untuk kemiskinan ekstrem nasional pada tahun 2024 adalah 0%. Sedangkan berdasarkan data BPS pada bulan Februari tahun 2024 tercatat angka pengangguran di Bali sebesar 1,87%, angka ini turun dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar 2,69%.
Pemerintah Provinsi Bali berhasil memperoleh beberapa penghargaan diantaranya atas upaya dari Inspektorat Daerah Provinsi Bali, Pemerintah Provinsi Bali mendapat penghargaan Monitoring Center for Prevention (MCP) terbaik I, untuk 4 tahun berturut-turut (2020, 2021, 2022 dan 2023), dan penghargaan Survei Penilaian Integritas (SPI) terbaik I, untuk 3 tahun terakhir (2020, 2022,dan 2023).
Kepala Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia, Tony T. Spontana mengatakan, studi lapangan merupakan ritual penyiapan proses aparatur sipil Indonesia, yang diharuskan agar memperoleh inspirasi untuk mendapatkan pejabat yang berkualitas sebagai agen perubahan, pada masing-masing bidang atau instansi yang dipimpinnya.
Studi lapangan wajib dilakukan untuk merubah pola kerja dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat. Sekaligus terwujud sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, sehingga mampu mewujudkan birokrasi pemerintah yang bersih dan berstandar. (hum/zil)