Wakil Wali Kota I Kadek Agus Arya Wibawa menghadiri pertemuan Reforma Agraria (RA) Summit Bali 2024 di Hotel The Meru Sanur, Sabtu (15/6/2024) (Foto: Humas Denpasar)
DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS - Pemerintah Kota Denpasar menerima 31 Sertipikat Tanah Elektronik dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yang diserahkan secara simbolis Menteri Agus Harimurti Yudhoyono kepada Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa dalam acara Reforma Agraria Summit 2024 di Hotel Meru Sanur, Sabtu (15/6/2024).
Semua Sertipikat Tanah Elektronik yang telah terbit itu merupakan hasil pensertifikatan sejumlah tanah bidang dan tanah berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ada di Kota Denpasar.
Wawali Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Kepala BPKAD Kota Denpasar, Ni Putu Kusumawati bersama Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Denpasar, I Gede Cipta Sudewa Atmaja usai acara mengatakan, Kota Denpasar telah dicanangkan sebagai Kota Lengkap oleh Kementerian ATR/BPN.
Pensertipikatan lahan milik Pemerintah Kota Denpasar dilakukan dalam rangka pengamanan aset-aset Pemerintah Kota Denpasar agar mendapatkan kepastian hukum.
"Diharapkan setelah aset-aset tersebut disertipikatkan, kepemilikan atas aset-aset tersebut menjadi jelas dan tidak akan ada lagi permasalahan hukum di kemudian hari. Ke depannya semoga dengan kolaborasi yang baik antara Pemerintah Kota Denpasar dengan Badan Pertanahan/BPN Denpasar maka seluruh aset yang ada baik itu tanah bidang maupun tanah fasilitas sosial dan fasilitas umum semuanya bisa dilakukan pensertipikatannya," ungkap Wawali Arya Wibawa.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan progres pendaftaran bidang tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah mencapai angka 94,4 persen dari target pada 2024.
"Hingga akhir Mei 2024 ini telah terdaftar 113,3 juta bidang tanah dan 91,7 bidang tanah di antaranya telah bersertipikat. Hasil ini signifikan, telah mencapai 94,4 persen dari target 120 juta bidang tanah pada tahun 2024," kata Menteri Agus Harimurti Yudhoyono.
Dijelaskan Menteri AHY, acara Reforma Agraria Summit 2024 ini sendiri berfokus untuk menyelesaikan kesepakatan persoalan tata ruang yang sudah disetujui oleh sembilan lembaga pada penyelenggaraan Reforma Agraria Summit tahun lalu.
Kesepakatan itu tertuang dalam empat kelompok kerja (pokja) antara lain yakni resolusi penyelesaian legalisasi aset permukaan di atas air, pulau kecil dan pulau terluar, resolusi penyelesaian pertanahan transmigrasi, resolusi penyelesaian konflik agraria pada aset barang milik negara, daerah, BUMN dan BUMD yang dikuasai masyarakat, serta resolusi penyelesaian redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan. (arya)