Rombongan Pemkab Solok Selatan dipimpin oleh Bupati Solok Selatan, H. Khairunas saat diterima Wawali Arya Wibawa, di Kantor Wali Kota Denpasar, Jumat (15/3/2024) terkait pengelolaan sinergitas pemerintahan dan masyarakat adat di Denpasar. (Foto: Humas Dps)
DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS- Pemerintah Kabupaten Solok Selatan melakukan studi komparasi ke Pemerintah Kota Denpasar, guna mempelajari pengelolaan sinergitas lembaga dan masyarakat adat, serta langkah yang ditempuh untuk mengolaborasikannya dengan pola pemerintahan di daerah.
Rombongan Pemkab Solok Selatan sendiri dipimpin oleh Bupati Solok Selatan, H. Khairunas, dan diterima Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, di Kantor Wali Kota Denpasar, Jumat (15/3/2024).
Tampak hadir juga pada pertemuan itu, Sekretaris Daerah Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan, Syamsurizaldi, pimpinan OPD dari kedua pihak, serta anggota rombongan lainnya.
Seperti dijelaskan, Bupati Solok Selatan, H. Khairunas, dalam kesempatan itu mengemukakan maksud dan tujuan dari kunjungan kerja ini adalah untuk mempelajari bagaimana Pemkot Denpasar dapat mengelola kolaborasi dalam menjalankan pemerintahan dengan lembaga dan tokoh adat.
"Perlu diketahui, di Kabupaten Solok Selatan, saat ini terdapat 7 kecamatan, dan 39 nagari (setingkat desa), yang di dalamnya juga terdapat unsur lembaga dan masyarakat adat. Di wilayah kami terdapat Karapatan Adat Nagari (KAN), yang berperan dalam menjaga kelestarian adat istiadat dan budaya daerah, serta mempertahankan nilai-nilai tradisional di tengah arus teknologi yang semakin pesat. Maka melalui kunker ini, kami berharap dapat mempelajari bagaimana Pemkot Denpasar mengelola kolaborasi ini," ungkap Bupati H. Khairunas.
Menanggapi hal ini, Wawali Arya Wibawa menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan kerja dari Pemkab Solok Selatan ini.
Secara umum, Arya Wibawa menjelaskan, peran lembaga dan masyarakat adat di Kota Denpasar amat penting, di samping dalam hal pelestarian adat dan budaya, juga dalam menyokong program yang diadakan pemerintah.
"Secara umum, intervensi yang kami lakukan ke garis masyarakat adat adalah intervensi pembiayaan, baik dalam pendanaan kegiatan adat dan budaya, hingga yang terbaru adalah penyediaan fasilitas BPJS bagi Klian Banjar Adat, yang kami wujudkan pada akhir tahun 2023 lalu," tuturnya.
Selebihnya, Arya Wibawa juga berharap, paparan yang disampaikan pada pertemuan ini akan dapat memberikan referensi bagi Pemkab Solok Selatan dalam upaya melestarikan adat dan budaya sebagai salah satu komponen dalam menjalankan roda pemerintahan daerah. (win/hum)