Perspectives News

Jaga Stabilitas Sektor Jasa Keuangan, Ini Sejumlah Langkah Kebijakan OJK

Konferensi pers RDK Bulanan (RDKB) Februari 2024 di Jakarta, Senin (4/3/2024) secara virtual.  (Foto: OJK)

JAKARTA, PERSPECTIVESNEWS- Dalam rangka menjaga stabilitas sektor jasa keuangan (SJK) dan meningkatkan daya dukungnya bagi pertumbuhan ekonomi nasional, OJK mengambil sejumlah langkah kebijakan.

Dalam konferensi pers RDK Bulanan (RDKB) Februari 2024 pada Senin (4/3/2024) secara virtual, disebutkan, terkait kebijakan menjaga stabilitas sistem keuangan, industri jasa keuangan (IJK) agar mewaspadai potensi dampak dari risiko yang ditimbulkan oleh eskalasi tensi geopolitik global yang dapat mengakibatkan fluktuasi harga komoditas.

OJK berkomitmen untuk terus menegakkan integritas sistem ​keuangan dan menyehatkan industri perbankan melalui penguatan dan konsolidasi BPR dalam rangka penguatan permodalan.

Sepanjang 2023, terdapat penurunan jumlah BPR sebanyak 33, yang sebagian besar diantaranya disebabkan oleh penggabungan atau peleburan dengan BPR lain, ataupun dalam satu grup kepemilikan dalam rangka penguatan permodalan.

Sementara, jumlah BPR yang memiliki modal inti di atas Rp6 miliar mengalami peningkatan dari sebelumnya sejumlah 1.076 BPR kini menjadi 1.190 BPR.

Guna terus mendukung penguatan BPR, dalam waktu dekat OJK akan meluncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan BPR, sebagai rangkaian dari beberapa peraturan yang telah diterbitkan pada 2023 dan impelementasi UU P2SK, serta mendorong perbaikan tingkat kesehatan BPR melalui berbagai tindakan pengawasan sesuai ketentuan.

OJK juga menyusun pedoman untuk mendukung efektivitas pelaksanaan pengawasan BPR/S berdasarkan risiko, antara lain terkait periodisasi penyusunan serta penyederhanaan cakupan dan alur proses penyusunan dokumen Know Your Bank (KYB).

Sebagai bagian dari Indonesian Banking Road to Net Zero Emissions (NZE), OJK meluncurkan panduan Climate Risk Management and Scenario Analysis (CRMS) bagi industri perbankan untuk menilai ketahanan model bisnis dan strategi bank dalam menghadapi perubahan iklim dan mendorong bank menyusun transition plan NZE.

Salah satu program prioritas OJK untuk sektor industri perasuransian yaitu penyempurnaan regulasi terkait produk asuransi dan saluran produk asuransi.

Penyempurnaan dilakukan untuk menciptakan keseimbangan regulasi sehingga dapat mendorong inovasi produk asuransi yang variatif dan dinamis, namun dengan tetap memperkuat aspek prudensial dan perilaku pasar.

Salah satu substansi utama yang merupakan bagian dari penyempurnaan pengaturan mengenai produk asuransi dikaitkan dengan penyederhanaan mekanisme persetujuan dan pencatatan produk asuransi yang disesuaikan dengan kompleksitas dan tingkat risiko produk asuransi, dan secara simultan mendorong penguatan perusahaan asuransi, khususnya dalam hal pengembangan dan pemantauan produk asuransi. 

Kebijakan lainnya, OJK akan meluncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan (PP) periode 2024-2028 pada awal Maret 2024 sebagai upaya mewujudkan industri Perusahaan Pembiayaan yang sehat, kuat, berintegritas, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sebagai upaya penguatan pelindungan konsumen, OJK sedang menyusun ketentuan internal mengenai pengawasan perilaku PUJK (market conduct) yang komplementer dengan pengawasan sektoral/prudensial dan terdiri dari tindakan preventif dan proaktif dalam menyikapi setiap perilaku PUJK sehingga mendukung penegakan prinsip pelindungan konsumen dan masyarakat.  (lan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKTOR JASA KEUANGAN YANG TANGGUH DI TENGAH

KETIDAKPASTIAN PEREKONOMIAN GLOBAL

Jakarta, 4 Maret 2024. Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 28 Februari 2024 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga, didukung oleh permodalan yang kuat dengan likuiditas  stabil, dan profil risiko yang positif.

OJK menilai saat ini kinerja perekonomian global secara umum membaik, dengan tekanan yang cenderung stabil meskipun masih perlu dicermati perkembangan geopolitik global ke depan.

Di Amerika Serikat, capaian inflasi yang cenderung sticky di tengah pertumbuhan ekonomi yang solid, mendorong meningkatnya perkiraan no landing (sesuai pra-pandemi). Dengan perkembangan tersebut, pasar kembali melakukan kalibrasi atas kemungkinan mundurnya pemangkasan Fed Fund Rate (FFR) dengan besaran yang juga berkurang.

Sementara itu, di Eropa, ekonomi Jerman dan Inggris mengalami kontraksi dan mulai memasuki resesi. Inflasi cenderung turun mendekati target bank sentral sehingga mendorong Bank of England (BoE) dan European Central Bank (ECB) menjadi less hawkish dan membuka peluang untuk penurunan suku bunga yang lebih cepat.

Di Tiongkok, perkembangan terkini menunjukkan perekonomian berada di bawah rata-rata historis. Tekanan di pasar keuangan juga terpantau meningkat. Ke depan, ketidakpastian atas pemulihan ekonomi Tiongkok diprediksi cukup tinggi di tengah menguatnya kembali potensi terjadinya perang dagang.

Risiko geopolitik global terpantau meningkat yang dipengaruhi oleh berlanjutnya konflik di Timur Tengah dan perkembangan perang di Ukraina. Risiko instabilitas turut berimbas pada peningkatan biaya dan waktu pengiriman dari Asia ke Eropa, yang berpotensi memicu kenaikan harga komoditas ke depan.

Dari sisi domestik, PDB Q4-23 mampu tumbuh sebesar 5,04 persen yoy (Q3-2023: 4,94 persen yoy), didorong oleh naiknya pengeluaran konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) dan belanja investasi pemerintah terkait pembangunan Ibu Kota Negara. Secara tahunan pertumbuhan ekonomi membukukan pertumbuhan sebesar 5,05 persen yoy di 2023. Indikator terkini juga menunjukkan kinerja perekonomian ke depan masih cukup baik, diantaranya ekspansi PMI manufaktur yang meningkat, neraca perdagangan yang masih mencatatkan surplus, dan tingkat inflasi yang terjaga.

Dalam rangka mendukung pembangunan IKN, khususnya pada pengembangan ekosistem layanan keuangan, OJK telah menandatangani rencana pembangunan gedung kantor baru bersama Otorita IKN yang dihadiri oleh Presiden RI pada 29 Februari 2024. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan rangkaian groundbreaking pembangunan layanan sektor jasa keuangan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang dilakukan oleh Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Bank Kaltimtara) serta BPJS Kesehatan.

 

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama