Tiga narsum pada Sarasehan Perekonomian Bali yang digelar di Kantor Perwakilan BI Prov. Bali, Rabu (7/2/2024). (Foto: BI Bali)
DENPASAR,
PERSPECTIVESNEWS- Bank Indonesia Provinsi Bali menyelenggarakan Sarasehan
Perekonomian Bali, di Kantor Perwakilan BI Prov. Bali, Rabu (7/2/2024).
Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber yaitu Deputi
Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, GA Diah Utari; Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra dan
Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Fitria Irmi Triswati.
Diah Utari memaparkan, di tengah ketidakpastian perekonomian
global, kinerja ekonomi nasional dan Bali tetap tumbuh tinggi dengan tingkat
inflasi yang tetap terjaga sesuai target sasaran 3%±1%.
Pada triwulan IV 2023, perekonomian Bali tumbuh menguat dan
tercatat sebesar 5,86% (yoy) atau 5,71% (yoy) untuk keseluruhan tahun 2023,
lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 5,36% (yoy).
Lebih lanjut, level pertumbuhan ekonomi Bali juga lebih
tinggi dibandingkan dengan nasional yang tumbuh sebesar 5,04% (yoy) dan Bali
menempati peringkat 6 (enam) dari 34 provinsi di Indonesia.
“Untuk mengakselerasi perekonomian Bali, sektor potensial
lain di luar pariwisata perlu didorong, salah satunya sektor pertanian. Sektor
pertanian menyumbang sekitar 15% terhadap PDRB Bali, dan mampu menyerap hingga
20% tenaga kerja, serta berperan penting dalam pengendalian inflasi,” ungkap
Diah Utari.
Sub sektor perikanan yang termasuk dalam sektor pertanian
juga memiliki pangsa terbesar dan potensi ekspornya cukup tinggi. Namun,
pertumbuhan kredit sub sektor ini justru terkontraksi karena dinilai berisiko
tinggi, yang tercermin dari tingginya Non Performance Loan (NPL) dan Loan at
Risk (LAR).
Diversifikasi sumber pertumbuhan di luar pariwisata penting
untuk menyeimbangkan pertumbuhan antara kawasan utara dan selatan Bali.
Saat ini, daerah berbasis pariwisata memiliki pendapatan per
kapita per bulan, pengeluaran per bulan, dan intermediasi kredit yang lebih
tinggi dibandingkan daerah non pariwisata.
Lebih lanjut Utari mengatakan, kestabilan harga juga perlu
dijaga karena pertumbuhan ekonomi yang mensejahterakan masyarakat harus
dibarengi dengan inflasi yang terkendali. Pengendalian inflasi tidak hanya
untuk kestabilan harga jangka pendek namun juga jangka panjang dengan membentuk
ekosistem rantai distribusi hulu-hilir yang melibatkan Perumda pangan sebagai
perpanjangan tangan Pemerintah Daerah.
Ditambabhkan, upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
sektor potensial memerlukan dukungan kemudahan akses pembiayaan dan dukungan
investasi baik melalui perbankan maupun FDI. Oleh karena itu. perlu sinergi
seluruh pihak untuk mempromosikan sektor potensial di Provinsi Bali.
Senada dengan Utari, I Wayan Wiasthana Ika Putra selaku
Kepala Bappeda Provinsi Bali menjelaskan pentingnya inklusivitas bagi
masyarakat Bali. Hingga saat ini, isu kesenjangan antar wilayah di Bali bagian
selatan dan Bali bagian utara masih menjadi sorotan.
Untuk itu, Pemerintah
Provinsi Bali telah menyusun transformasi sektor pariwisata dan diversifikasi
ekonomi melalui enam strategi utama, yaitu: 1) Bali Sehat dan Pintar; 2) Bali
Produktif; 3) Bali Smart Island; 4) Bali Hijau; 5) Bali Terintegrasi; serta 6)
Bali Kondusif dan Berintegritas.
Selanjutnya, Fitria Irmi Triswati selaku Direktur Departemen
Kebijakan Sistem Pembayaran menuturkan, digitalisasi pembayaran merupakan kunci
untuk mengakselerasi perekonomian Bali yang inklusif.
Fitria mengelaborasi fakta bahwa transaksi pembayaran
digital di tahun 2023 mampu mencapai Rp60,3 triliun atau setara dengan 3 kali
Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Selain itu, persentase pertumbuhan pembayaran digital sejak
tahun 2019 hingga 2023 mencapai 123,1%. Sedangkan salah satu fasilitas
pembayaran digital yaitu QRIS juga sudah mampu mengakomodasi transaksi antar
negara.
Ekosistem digital yang sudah berkembang pesat di Indonesia
diyakini mampu mendorong pengembangan sektor-sektor potensial di Bali, baik
transaksi domestik maupun ekspor.
Transaksi QRIS di Bali tumbuh signifikan sejalan dengan
perluasan akseptasi pembayaran digital. Pada Desember 2023, volume transaksi
QRIS Provinsi Bali mencapai 43,33 juta transaksi dengan total pengguna QRIS
tercatat mencapai 993.415 pengguna atau tumbuh 60,91% (yoy).
Jumlah merchant QRIS juga terus tumbuh hingga mencapai
789.004 merchant dimana 96,11% diantaranya adalah UMKM.
Transaksi QRIS Antarnegara di Provinsi Bali juga meningkat
sejalan dengan peningkatan total transaksi QRIS Antarnegara nasional.
Pada Desember 2023, transaksi inbound QRIS Antarnegara
terutama berasal dari wisatawan Malaysia, diikuti wisatawan Singapura dan
Thailand.
Provinsi Bali merupakan provinsi keenam terbesar transaksi
QRIS Antarnegara secara nasional. Pertumbuhan ekonomi dan digitalisasi harus
berjalan beriringan.
Upaya yang sedang dilakukan saat ini adalah menyiapkan
pondasi ekonomi keuangan digital yang kokoh untuk masa depan Indonesia, dengan
didukung pertumbuhan ekonomi yang perlu terus diakselerasi.
Disebutkan, kolaborasi dan sinergi antar pemangku
kepentingan yang telah terjalin dengan baik dapat terus dijaga guna mendukung
pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dan inklusif. (lan)