Foto bersama Rakorda Sensus Pertanian 2023 di Provinsi Bali, berlangsung di Kuta, Senin (4/12/2023). (Foto: Humas Prov. Bali)
BADUNG,
PERSPECTIVESNEWS- Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra
menyampaikan pentingnya data sebagai referensi untuk menentukan kebijakan
pemerintah yang efektif dan tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi
Daerah (Rakorda) Sensus Pertanian 2023 di Provinsi Bali, di Bintang Bali Resort Kuta,
Senin (4/12/2023).
Pengambilan keputusan pemerintah yang berdasarkan data ini
menurut Dewa Made Indra menunjukkan bahwa pemerintahan kini telah
bertransformasi menuju Data Based
Government atau pemerintahan yang berbasis pada data.
“Ini tidak kita temukan pada penyelenggaraan negara pada
jauh sebelumnya. Di masa lalu pemerintahan mendefinisikan sendiri apa yang
diperlukan oleh rakyat, apa yang diperlukan oleh daerah, apa yang diperlukan
oleh masyarakat,” kata Dewa Indra.
Menurutnya, saat ini seluruh kebijakan yang dibuat oleh
pemerintah selalu berdasarkan pada data. Termasuk dalam urusan bagi-bagi
sembako, meningkatkan ketahanan pangan, ataupun membangun kedaulatan pangan.
“Semuanya data,” tegas Mantan Kalaksa BPBD Bali.
Maka dari itu kualitas data yang dihasilkan menjadi sangat
penting. Data harus sesuai, tepat dan kredibel karena akan berpengaruh terhadap
kualitas dan efektivitas dari kebijakan yang diambil, sebutnya.
Pejabat asal Pemaron, Buleleng ini juga mengapresiasi
kinerja BPS sebagai institusi yang berfungsi menghasilkan data yang kredibel
untuk kebutuhan pemerintah dan masyarakat.
Menurutnya, BPS mempunyai instrument, sumber daya dan metode
yang kredibel dan sudah teruji dalam hal pengumpulan dan penyajian data sehingga
data yang dihasilkan oleh BPS wajib digunakan dalam hal pertimbangan
pengambilan kebijakan.
Terkait masih terdapatnya ketidaksinkronan data dari BPS dan
pemerintah daerah, Sekda Dewa Made Indra meminta hal tersebut agar
dikomunikasikan khususnya dalam hal data sektoral yang selalu diperbaharui
setiap saat.
Kepala BPS Provinsi Bali, Endang Retno Subiyandari
menyampaikan, Rakorda Sensus Pertanian 2023 Provinsi Bali bertujuan untuk
mengkoordinasikan aspek teknis, administrasi, pengolahan data, analisis serta diseminasi
pasca kegiatan Sensus Pertanian 2023.
Sementara hasil diseminasi pencacahan lengkap sensus
pertanian 2023 akan disampaikan secara serentak oleh BPS Pusat, BPS Provinsi
dan BPS Kabupaten/Kota pada acara yang digelar BPS RI di Jakarta.
Disamping itu, ia juga menyampaikan apresiasi dan terima
kasih kepada Pemerintah Provinsi Bali serta Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali
atas dukungan penuh pada setiap kegiatan perstatistikan di Bali.
Ia menyampaikan, pada diseminasi hasil sensus pertanian di
BPS RI juga akan dirangkaikan dengan pemberian anugerah ‘Anindhita Wistara
Data’ kepada Pemerintah Provinsi Bali dan juga Pemerintah Kabupaten Jembrana.
“Ini adalah anugerah hasil evaluasi penyelenggaraan
statistik sektoral dimana Provinsi Bali mendapat poin tertinggi. Artinya
teman-teman di Provinsi Bali menyambut baik pembinaan data sektoral kita,” kata
Retno Subiyandari. (yus/hum)