Pj. Gubernur Bali S.M Mahendra Jaya memberikan sambutan pada Rakornas Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023, di Hotel The Sakala Resort Bali, Kamis (7/12/2023). (Foto: Humas Prov. Bali)
BADUNG,
PERSPECTIVESNEWS- Provinsi Bali wilayahnya tidak terlalu luas (sekitar
5.590,21 km²), dikenal dengan sebutan Pulau Seribu Pura, Pulau Dewata, dimana
alam yang indah, manusia, dan kebudayaan yang adiluhung menyatu menjadi satu
orkestra kehidupan yang harmoni.
Hal ini menjadikan Bali memiliki kekhasan, keunikan, agung,
suci, dan mataksu yang menjadi keunggulan Pariwisata Bali dan telah memberi
kebahagiaan kepada masyarakat lokal, nasional, dan internasional.
Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Bali S.M Mahendra
Jaya dalam sambutannya pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas)
Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023, di Hotel The Sakala Resort Bali,
Kamis (7/12/2023).
“Kami menyampaikan terimakasih, telah memilih Provinsi Bali
sebagai tempat pelaksanaan Rakornas Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun
2023. Bali kita ketahui tidak memiliki sumber daya alam seperti minyak, gas dan
mineral, perekonomian Bali terutama bergantung pada sektor pariwisata. Adanya
event seperti sekarang ini, tentu sangat membantu bagi pertumbuhan ekonomi
Bali,” ujar Mahendra Jaya.
Pertumbuhan ekonomi Bali kembali bangkit setelah
terkontraksi sangat dalam pada saat Pandemi Covid-19, pada Tahun 2020: -9,33%
y-o-y, Tahun 2021 membaik menjadi: -2,47% y-o-y, dan pada Tahun 2022 reborn
menjadi: 5,01% y-o-y, selanjutnya pada Tahun 2023 sampai dengan triwulan ke-3
mencapai 5,35 % y-o-y.
Provinsi Bali dengan luas perairan laut sekitar 9.634,35
km², memiliki keanekaragaman sumberdaya kelautan dan perikanan, seperti: 1)
Potensi perikanan budidaya baik budidaya air tawar, air payau maupun air laut;
2) Potensi perikanan tangkap; 3) Potensi produk hias laut; 4) Pergaraman
tradisional; 5) Konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan; serta 6)
Ekowisata bahari.
“Kami laporkan komoditas ekspor terbesar Bali pada tahun
2023 sampai bulan November, adalah dari sektor kelautan (Ikan, Krustasea, dan
Moluska) mencapai US $ 15,25 Juta,” jelasnya.
Beberapa hal yang menjadi isu strategis pada sektor kelautan
dan perikanan di Bali, diantaranya yakni masih belum optimalnya pengelolaan
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu juga masih belum optimalnya
kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam menunjang PDRB (Produk Domestik
Regional Bruto).
“Produksi produk olahan hasil perikanan masih terbatas; dan kesejahteraan
nelayan masih rendah (Nilai Tukar Nelayan pada Bulan November 2023, sebesar
97,50 lebih rendah dari pada Bulan Oktober 2023, sebesar 100,64),” terangnya.
Guna menjawab berbagai tantangan dan isu-isu yang berkembang
saat ini, telah ditetapkan arah kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun
2024-2026 Provinsi Bali, meliputi: 1) Pengembangan perikanan budidaya berbasis
kawasan dan Komoditi; 2) Fasilitasi pengembangan usaha, sarana dan prasarana
pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan; 3) Pengembangan budaya makan
ikan (Gemarikan); 4) Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau
Kecil; 5) Konservasi dan rehabilitasi sumber daya kelautan dan perikanan serta
pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil; 6) Fasilitasi pengembangan
usaha, sarana dan prasarana perikanan tangkap; dan 7) Penumbuhan dan
Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas).
“Kami laporkan kepada Bapak Menteri, Pemerintah Provinsi
Bali melalui Dinas Kelautan dan Perikanan berkomitmen mengimplementasikan
program pembangunan ekonomi biru melalui pengelolaan kawasan konservasi laut
secara optimal, mengembangkan kebijakan penangkapan ikan terukur yang berbasis
pada kuota, pengelolaan perikanan budidaya yang berkelanjutan, pengelolaan dan
pengawasan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampah
plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan guna mendukung pertumbuhan
ekonomi sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan agar masyarakat
sejahtera dan lingkungan tetap lestari,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Rakornas Kementerian Kelautan dan Perikanan
Tahun 2023 ini, sangat strategis untuk merumuskan, menyelaraskan,
mengkoordinasikan dan mempertajam program prioritas bidang kelautan dan
perikanan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
“Semoga kegiatan ini dapat mewujudkan masyarakat kelautan
dan perikanan yang sejahtera dan sumber daya kelautan dan perikanan yang
berkelanjutan. Semoga di sela kegiatan Rakornas bisa menikmati destinasi wisata
yang ada di Bali,” imbuhnya.
Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono
dalam sambutannya menyampaikan bahwa Indonesia merupakan Negara Maritim yang
memiliki potensi kelautan sangat besar. Adanya interaksi sosial antara manusia
dengan ekosistem laut dan pesisir sering mengakibatkan terjadinya degradasi
dengan potensi dan tantangan implementasi ekonomi biru menjadi landasan
kebijakan untuk mewujudkan keseimbangan aspek ekologi dan aspek ekonomi secara
seimbang dan berkelanjutan.
“Ekonomi biru merupakan kebijakan pembangunan kelautan dan
perikanan Indonesia yang menjadikan ekologi sebagai panglima pembangunan sektor
kelautan dan perikanan,” terangnya.
Sementara Tornanda Syaifullah selaku Ketua Panitia dalam
laporannya menyampaikan, Rakornas Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023
dilaksanakan dalam rangka meningkatkan koordinasi, sinkronisasi program prioritas
bidang Kelautan dan Perikanan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.
“Dengan mengambil tema ‘Transformasi Sektor Kelautan dan
Perikanan Berbasis Ekonomi Biru untuk Indonesia Emas 2045’, hal ini sejalan
dengan program sektor Kelautan dan Perikanan yang menjadikan ekologi sebagai
panglima,” jelas Syaifullah yang menjabat Inspektur Jenderal (Irjen)
Kementerian Kelautan dan Perikanan itu. (hum)