Foto bersama PJ Gubernur Mahendra Jaya bersama segenap pihak yang hadir pada Rakor masalah lahan kekeringan dan musibah kebakaran, Kamis (19/10/2023). (Foto: Humas Pemprov. Bali)
DENPASAR,
PERSPECTIVESNEWS- Pj. Gubernur Bali S.M. Mahendra Jaya (menyitir informasi
BMKG) menyampaikan, hingga saat ini 113 banjar di Bali telah mengalami krisis
air bersih. Padahal musim kemarau untuk wilayah Bali masih akan berlangsung
hingga awal tahun 2024.
“Langkah strategis perlu segera diambil. BPBD berkolaborasi dengan berbagai elemen telah mendistribusikan 234.900 liter air bersih untuk memenuhi kebutuhan air bersih di banjar-banjar itu,” sebut Mahendra Jaya saat Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Darurat Bencana Kekeringan serta Kebakaran Lahan yang menghadirkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto beserta jajaran, di Ruang Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Kamis (19/10/2023).
Dipaparkan Mahendra,
terkait dampak cuaca ekstrem, Bali telah menerima 9 kali peringatan dini sejak
1 Juli s.d. Oktober 2023. Peringatan dini ini berkaitan dengan kondisi sejumlah
wilayah di Bali yang sudah lebih dari 3 bulan tidak turun hujan.
“Diperkirakan, wilayah yang sama sekali tak mendapat guyuran
air hujan akan meluas karena musim kemarau diperkirakan baru berakhir pada
Februari 2024,” cetusnya.
Untuk itu pihaknya mengajak seluruh komponen ‘ngrombo’ (gotong
royong) dalam penanganan kebakaran lahan dan kekeringan.
Mahendra Jaya menyinggung fenomena El Nino yang belakangan
menimbulkan dampak yang makin serius pada sejumlah kawasan di Pulau Dewata. Dua
persoalan yang saat ini dihadapi Daerah Bali adalah bermunculannya kasus
kebakaran lahan dan kekeringan yang memicu krisis air bersih di sejumlah desa.
“Kekeringan yang memicu krisis air merupakan persoalan
serius yang membutuhkan penanganan secara bersama-sama. Jika tidak ditangani
dengan baik, kita khawatir dampaknya akan makin meluas,” ujarnya.
Ditambahkan, terbatasnya ketersediaan air di masa kekeringan
tak hanya menyusahkan masyarakat, tapi juga akan berdampak pada sektor
pariwisata, industri dan lingkungan hidup.
Selain krisis air bersih, kekeringan juga berdampak pada
kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Beberapa kejadian yang telah
ditangani yaitu kebakaran di Kawasan Hutan Bukit Watu Kursi Desa Pemuteran dan
Desa Penyabangan Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng.
Selain itu, kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di
Kecamatan Kubu dan Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem serta Kawasan Taman
Wisata Alam Gunung Batur dan Bukit Payang Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli.
Pada bagian lain, Mahendra Jaya juga menyampaikan progres
penanganan kebakaran di TPA Suwung Denpasar dan TPA Mandung Kabupaten Tabanan.
Pemadaman kebakaran di TPA Suwung melibatkan Damkar Kota
Denpasar, Kabupaten Badung dan Tabanan, didukung water canon dari Polda Bali
dan Polresta Denpasar. Lebih dari itu, penanganan kebakaran di TPA Suwung juga
mendapat dukungan helikopter water bombing dari BNPB dan injeksi air dengan
campuran bahan kimia dari Kementerian LHK.
“Untuk mengatasi kebakaran di TPA Mandung, dikerahkan Damkar
Kabupaten Tabanan dibantu Pemkab Badung,” tambahnya.
Terkait penanganan kebakaran TPA Suwung, Pemkot Denpasar
menetapkan status tanggap darurat mulai tanggal 12 s.d. 25 Oktober 2023.
Sedangkan untuk penanganan kebakaran TPA Mandung, Pemkab Tabanan menetapkan
status tanggap darurat mulai tanggal 14 s.d. 27 Oktober 2023.
Menutup sambutannya, Mahendra Jaya menyampaikan Pemprov Bali
telah memberlakukan penetapan status keadaan darurat bencana kekeringan dan
kebakaran hutan dan lahan, dengan Kategori "Status Siaga Darurat Bencana,"
yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bali Nomor 897/04-G/HK/2023 tanggal
19 Oktober 2023, terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan 1
November 2023, dan dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan penanggulangan darurat bencana.
Tujuannya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat
dari ancaman bencana dan menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana
secara maksimal.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan, Rakor ini
bertujuan membahas penanganan dampak El Nino yang makin meluas di wilayah Bali.
Menyikapi situasi itu, BNPB bersama jajaran TNI/Polri dan
pemerintah daerah sepakat meningkatkan kesiapan, kewaspadaan serta
kesiapsiagaan dalam menghadapi dampak El Nino. “Kita harus memastikan
masyarakat tidak mengalami dampak yang signifikan, pastikan pasokan air bersih
tetap tersedia,” cetusnya.
Pada acara tersebut, BNPB menyerahkan bantuan siaga darurat
kekeringan kepada Pemprov Bali, Pangdam/IX Udayana, Polda Bali dan Kabupaten
Kota se-Bali. Khusus untuk Pemkot Denpasar, BNPB juga menyerahkan bantuan dana
sebesar Rp. 250 juta untuk mempercepat penanganan kebakaran TPA Suwung. Bantuan
untuk Pemprov diterima oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra. (zil/hum)