PJ Gubernur Bali SM Mahendra Jaya menghadiri Rapat Paripurna ke-44 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023, di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Bali, Rabu (18/10/2023).
DENPASAR,
PERSPECTIVESNEWS- PJ Gubernur Bali SM Mahendra Jaya menghadiri Rapat
Paripurna ke-44 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023, di Ruang Sidang Utama
Kantor DPRD Provinsi Bali, Rabu (18/10/2023).
Agenda Rapat Paripurna adalah Pandangan Umum Fraksi terhadap
Raperda Provinsi Bali tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta
Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 dan Raperda Provinsi Bali tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Kelima fraksi yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi
Partai Demokrat, Fraksi Gerindra dan Fraksi Nasdem PSI Hanura menyampaikan
pandangan umum fraksinya.
Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan agar RAPBD Tahun Anggaran
2024 diprioritaskan untuk anggaran program memenuhi kebutuhan wajib yang sesuai
dengan amanat peraturan perundang-undangan seperti pangan, sandang dan papan,
kesehatan dan pendidikan, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan, Adat, Agama,
Tradisi, Seni dan Budaya, Pariwisata, Penguatan Infrastruktur serta Tata Kelola
Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
Sementara itu Fraksi Partai Demokrat dalam pandangan umumnya
melihat bahwa Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) memiliki
landasan filosofis, dan kelak jika
berhasil ditetapkan menjadi Perda, akan menjadi salah satu Perda yang
sangat strategis untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemungutan pajak
daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah, serta
diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat
dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
Sementara itu, Fraksi Golkar meminta agar menindaklanjuti
kesiapan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Pungutan bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam
Bali serta melakukan evaluasi dan menyusun kebijakan penanganan sampah dari
hulu sampai dengan hilir.
Sedangkan untuk menjaga ketahanan perekonomian Daerah Bali,
Fraksi Gerindra mendorong agar mengaktifkan perdagangan antar pulau selain
ekspor produk produk unggulan Bali yang potensial ,produk pertanian/peternakan
lainnya juga perdagangan produk-produk industri garmen/tekstil dan kerajinan
yang menjadi ciri khas Bali. Hal ini penting dilakukan, agar masyarakat Bali
tidak semua bergantung dari pariwisata.
Di pihak lain, Fraksi Nasdem, PSI dan Hanura menekankan
pentingnya pengelolaan APBD yang cermat dan efektif, penggunaan dana yang
efisien dalam program-program prioritas akan menjadi kunci keberhasilan dalam
mencapai target-target pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Bali. (yus/hum)