Wagub Cok Ace saat membuka Rakor Tim Penanggulangan
Kemiskinan Provinsi Bali Tahun 2023 di Ruang Rapat Wiswa Sabha Kantor Gubernur
Bali, Selasa (25/7/2023). (FOTO: Humas Pemprov Bali)
DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS - Wakil Gubernur Bali, Tjok. Oka
Sukawati menyampaikan bahwa harus ada strategi baru yang lebih kolaboratif
untuk mengakselerasi penanggulangan kemiskinan di Bali. Hal tersebut
disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan
Provinsi Bali Tahun 2023, di Ruang Rapat Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali,
Selasa (Anggara Paing Sungsang), 25 Juli 2023.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan, menurutnya, adalah
dengan melibatkan dan berkolaborasi dengan desa adat. “Nah beberapa upaya yang
tadi saya lihat terobosan-terobosan baru dengan melibatkan desa adat karena
banyak memang fakta di lapangan yang kelihatannya masih bias dan perlu
dikoreksi,” katanya.
Ia meminta desa adat dalam hal ini yang paling tahu kondisi
di masyarakat nantinya dapat memberikan data yang akurat terkait masyarakat
yang memang perlu dan tidak perlu dibantu.
Wakil Gubernur Bali
menyampaikan bahwa walaupun angka kemiskinan Provinsi Bali terendah secara nasional,
namun masih sangat sulit menurunkan secara signifikan apalagi hingga
menghapuskan secara total.
“Bali sebagai Pulau Dewata, Pulau Kahyangan, Pulau Surga dan
berbagai sebutan indah lainnya semestinya tidak ada orang miskin di pulau ini,”
ungkap Cok Ace.
Ia meminta agar seluruh stakeholder agar lebih kolaboratif
serta bersinergi dalam merumuskan dan melaksanakan program-programnya terutama
program lintas sektor. “Jangan ada ego sektoral, jangan ada ego wilayah!,” imbuh
Cok Ace.
Diketahui bahwa
menurut data BPS, tingkat kemiskinan di Bali mengalami penurunan dari 4,14
persen tahun 2017 menjadi 3,61 persen tahun 2019 namun kembali meningkat di
tahun 2021 hingga mencapai 4,72 persen karena pandemi Covid-19.
Angka kemiskinan kembali turun pada tahun 2022 mencapai 4,53
persen seiring dengan pulihnya perekonomian masyarakat Bali pasca Covid-19.
Kondisi terbaru angka kemiskinan Provinsi Bali per bulan Maret 2023 sebesar
4,25 persen, turun 0,28 persen dari kondisi tahun 2022. Sementara angka
kemiskinan nasional per Maret 2023 sebesar 9,36 persen turun 0,21 persen dari
kondisi tahun 2022.
Dengan demikian secara umum kondisi kemiskinan Provinsi Bali
masih di bawah angka kemiskinan nasional dan berada pada peringkat pertama
angka kemiskinan terendah secara nasional.
Di sisi lain Pemerintah Provinsi Bali memiliki komitmen dan
optimisme yang tinggi dalam pengentasan kemiskinan. Hal tersebut tercermin
dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta
Berencana Provinsi Bali tahun 2018-2023 yaitu berupaya menurunkan tingkat
kemiskinan hingga 3,50-4,00 persen.
“Saya berharap, rapat
koordinasi ini semakin memantapkan komitmen kita, meningkatkan kolaborasi
bersama untuk mengakselerasi program penanggulangan kemiskinan di Provinsi
Bali, agar mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan setiap tahun dan
kemiskinan ekstrem bisa kita hapuskan pada akhir tahun 2024,” ungkap Cok Ace.
Sementara Kepala
Bappeda Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra menyampaikan bahwa rapat
koordinasi ini merupakan agenda tahunan dalam rangka menyelaraskan kinerja
serta pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Pusat, Provinsi dan Kabupaten Kota untuk
mengakselerasi penanggulangan kemiskinan di Provinsi Bali. Disamping itu
kegiatan tersebut juga diisi dengan paparan dari Asisten Deputi Penanganan
Kemiskinan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Kaltiman Kartowinamo, Kepala BPS Provinsi Bali Endang Retno Sri Subiyandani,
Kepala Tim Kebijakan Sekretariat TNP2K Elan Satriawan dan Penjabat Bupati
Buleleng Ketut Lihadnyana. (lan)