Rapat dipimpin Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar, Ketut
Sriawan membahas penetapan time table keberangkatan
bersama Kepala UPTD Pelabuhan Nyoman Adi Sucita, Wilker Sanur Ketut Suratnata,
Perwakilan Wilayah Kerja Sanur Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas (KSOP) Kelas
II Benoa Ketut Muliana, Bendesa Adat Sanur IB. Paramartha, Perbekel Desa Sanur
Kaja Made Sudana dan Operator Pelabuhan.
Kadishub Kota Denpasar Ketut Sriawan menyampaikan, telah
disepakati bahwa salah satu penyebab
kemacetan yang terjadi di kawasan jalan By Pass Ngurah adalah perlunya
penataan manajemen operasional dan perlunya pengaturan sirkulasi keberangkatan
dan kedatangan penumpang, akses jalan kendaraan, harga tiket dan pelayanan
parkir.
“Sirkulasi keberangkatan perlu diatur melalui penetapan time table yang ketat pada jam 08.00 –
10.00 Wita yang disebut Golden Time. Operator dan travel agency diwajibkan
berangkat sesuai dengan time table yang
telah ditentukan,” ujarnya.
Lebih lanjut disampaikan, selain melakukan penetapan time table yang ketat untuk mengatasi
kemacetan yang terjadi, Dishub Kota Denpasar akan bekerja sama dengan kepolisan
untuk menindak kendaraan yang parkir sembarangan.
“Penegakan ini perlu dilakukan untuk menciptakan kondisi
yang baik dan nyaman di Pelabuhan Sanur. Seluruh pihak harus bekerjasama
mewujudkan Pelabuhan Sanur yang aman, nyaman dan memberikan kebermanfaatan bagi
masyarakat, desa adat dan Kota Denpasar,” ujarnya.
Sementara itu, Ketut Muliana selaku perwakilan dari KSOP
Benoa menyampaikan akan menetapkan time
table dengan ketat. Selain itu sesuai dengan hasil diskusi maka pemberian
ijin untuk tambahan Fast Boat yang berlayar akan ditunda sementara.
“Kami bersama operator akan bekerjasama untuk mengikuti time table yang berlaku demi terciptanya
kondisi yang diinginkan di Pelabuhan Sanur,” ujarnya.
Perbekel Sanur Kaja, I Made Sudana menyampaikan salah satu
cara untuk mengatasi kemacetan yang terjadi, dengan mengurangi volume kendaraan
saat menurunkan dan mengangkut penumpang, operator bisa bekerjasama dengan
Paguyuban Driver yang ada di Desa Adat.
“Hal ini selain menurunkan tingkat kemacetan juga dapat
memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat Sanur,” ujarnya.
Setelah Gubernur Bali Wayan Koster dan Wali Kota Denpasar
IGN. Jaya Negara beberapa waktu yang lalu sempat meninjau Pelabuhan Sanur serta
sudah memberikan opsi untuk menata manajemen operasional pelabuhan dan segera
menyiapkan lahan parkir seluas 3 Ha di sebelah utara Pelabuhan Benoa. (hum)