Serahkan DIPA dan TKD, Pj Gubernur Bali Minta APBD 2025 Dikelola Efisien dan Optimal

Pj. Gubernur Bali menyerahkan DIPA dan TKD 2025 secara digital, di Kantor Gubernur Bali, Rabu (18/12/2024).  (Foto: Humas Prov. Bali)

DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS- Penjabat (Pj) Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) TA 2025 secara digital, di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu (18/12/2024).

Penyerahan tersebut didampingi oleh Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya, dan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali, Muhammad Mufti Arkan.

Dalam sambutannya, Mahendra Jaya meminta seluruh Bupati dan Wali Kota di Bali untuk mengelola TKD dan APBD 2025 secara efisien dan optimal. Langkah ini ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia menekankan, kebijakan TKD 2025 harus meningkatkan sinergi fiskal antara Pemerintah Pusat dan Daerah, mengembangkan sentra ekonomi baru, memperbaiki kualitas belanja APBD, memperkuat rasio pajak dan retribusi daerah, serta mendorong pembiayaan inovatif.

“Kita wajib menjabarkan program-program prioritas di daerah agar selaras dengan visi Asta Cita. Fokus utama di tahun 2025 mencakup pengelolaan sampah, mitigasi bencana, dan peningkatan kualitas sektor pariwisata,” ungkapnya.

Mahendra Jaya juga menyoroti dukungan terhadap agenda nasional, seperti swasembada pangan dan energi.

Ia menegaskan, pemerintah daerah perlu mewujudkan lumbung pangan di tingkat provinsi hingga desa, serta mendorong pengembangan energi baru terbarukan.

Ia turut mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2024 yang mencapai 5,43% (yoy), lebih tinggi dari rata-rata nasional 4,95% (yoy).

Inflasi Bali juga terkendali di angka 2,5%, sementara angka kemiskinan turun menjadi 4%, terendah di Indonesia.

“Namun, tantangan seperti disparitas sektor, pengelolaan sampah, alih fungsi lahan, dan kesejahteraan petani dan nelayan harus terus kita atasi,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali, Muhammad Mufti Arkan, memaparkan pokok-pokok APBN 2025 di Bali.

Total belanja pemerintah pusat di Bali mencapai Rp10,72 triliun, yang dialokasikan kepada 347 satuan kerja pemerintah pusat dan 26 satuan kerja organisasi perangkat daerah. Sementara transfer ke daerah mencapai Rp12 triliun, termasuk dana desa sebesar Rp667,20 miliar.

Arkan juga menyoroti kemajuan digitalisasi dalam penyusunan DIPA 2025, yang kini disederhanakan menjadi hanya empat tahap.

“Sinergi APBN dan APBD akan terus ditingkatkan untuk memastikan pembangunan daerah yang optimal,” katanya.

ia berharap implementasi DIPA dan TKD 2025 dapat dimulai sejak awal tahun agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat.

Sebagai penutup, acara ini juga menyertakan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh kabupaten/kota se-Bali serta kementerian dan lembaga di wilayah Bali, menandai komitmen bersama untuk tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel. (yus/hum)