KPw BI Bali, Erwin Soeriadimadja menyampaikan hasil preliminary study Pembangunan Pasar Induk di Provinsi Bali kepada Sekda Dewa Made Indra, pada Rakor TPIP-TPID dalam rangkaian GNPIP Wilayah Bali Nusra 2024, di Nusa Dua, Jumat (8/11/2024). (Foto: BI Bali)
DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS- Inflasi yang saat ini sudah dalam kisaran target 2,5±1% di tingkat nasional maupun di Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Bali Nusra) perlu terus dijaga. Pengendalian inflasi pangan bergejolak (volatile food) membutuhkan upaya keras dan komitmen seluruh pihak.
Merespons hal tersebut, Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) TPIP-TPID dalam rangkaian Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Wilayah Bali Nusra Tahun 2024.
Tema “Memperkuat Sinergi Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Efisiensi Rantai Pasok guna Mewujudkan Ketahanan Pangan Balinusra”, Jumat (8/11/2024), di Nusa Dua, Bali.
Rakor menyepakati bahwa upaya pengendalian inflasi pangan Balinusra dilakukan melalui penguatan dua aspek strategis yaitu produktivitas dan efisiensi rantai pasok.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, menekankan pentingnya pengendalian inflasi pangan dalam program Kabinet Merah Putih.
Terdapat dua flagship program kabinet yang terkait GNPIP yaitu ketahanan pangan dan subsidi yang tepat sasaran. Inflasi pangan perlu dijaga di rentang sasaran dan penting untuk bisa meminimalkan deviasi inflasi dalam wilayah Balinusra, dengan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, penyaluran APBD perlu dioptimalkan secara berkualitas.
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional, I Gusti Ketut Astawa, menyampaikan pentingnya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) untuk memungkinkan Pemerintah Daerah melakukan intervensi serta penguatan data neraca pangan.
Disamping itu, diperlukan penguatan peran BUMD sebagai operator Pemerintah Daerah dalam pengendalian inflasi, termasuk meningkatkan koordinasi serta monitoring pasokan dan harga pangan bersama TPID.
Kepala Grup Departemen Regional Bank Indonesia, M. Firdauz Muttaqin, dalam kesempatan tersebut menyampaikan, dari hasil survei GNPIP Balinusra diperoleh informasi bahwa mayoritas responden survei di Bali Nusra menilai implementasi GNPIP di Bali Nusra efektif menekan laju inflasi pangan, dengan nilai likert tertinggi dibandingkan seluruh wilayah lainnya di Indonesia.
Program GNPIP yang dianggap paling efektif oleh responden di Balinusra adalah rakor TPID, hilirisasi pangan, dan operasi pasar/pasar murah.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja menyampaikan, tantangan utama pengendalian inflasi di Bali Nusra adalah tingginya alih fungsi lahan, produktivitas antardaerah yang bervariasi, Margin Pengangkutan dan Perdagangan (MPP) beberapa komoditas yang masih di atas rata-rata nasional, serta belum terbentuknya ekosistem hulu-hilir yang efisien.
Oleh karena itu, perluasan kerja sama untuk memperkuat rantai pasok produk lokal perlu terus diperkuat. Demikian juga upaya menjaga harga di tingkat petani pada periode pasca panen termasuk penguatan Perumda Pangan sebagai offtaker dipandang penting untuk dilakukan.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menegaskan komitmen Pemerintah Daerah dalam menjaga inflasi tetap terkendali. Salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk menjaga lahan pangan berkelanjutan adalah melalui pemberian apresiasi bagi daerah yang dapat menjaga RTRW-nya (Rencana Tata Ruang Wilayah) dengan baik.
Inflasi pangan dipengaruhi oleh banyak variabel, termasuk faktor musiman yang cenderung berubah-ubah.
Sebagai bentuk upaya bersama, pada kesempatan Rakor TPIP-TPID tersebut, Bank Indonesia menyampaikan hasil preliminary study Pembangunan Pasar Induk di Provinsi Bali sebagai rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Bali untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok.
Selain itu, dilakukan penandatangangan Nota Kesepahaman Bersama penguatan rantai pasok antara petani, penggilingan padi lokal, Paiketan Perumda pangan, dan industri perhotelan di Bali, serta penyerahan bantuan sarana-prasarana kepada petani, peternak, dan nelayan di Bali, NTB, dan NTT.
Rakor TPIP-TPID ini menghasilkan kesepakatan untuk meningkatkan produktivitas dan efisensi rantai pasok.
Dalam hal peningkatan produktivitas pertanian, disepakati rekomendasi berupa penguatan infrastruktur irigasi, sarana produksi, fasilitas pasca panen dan kualitas SDM pertanian, perlindungan lahan pangan berkelanjutan, serta sinergi untuk meningkatkan pembiayaan ke sektor pertanian.
Untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok, disepakati rekomendasi berupa perluasan digitalisasi dalam pemasaran produk, penerbitan payung hukum di daerah untuk optimalisasi penggunaan produk lokal, serta perluasan ekosistem hulu hilir pangan yang terintegrasi. Selain itu, pengawasan terhadap rantai pasok juga diperkuat, termasuk pada aspek persaingan usaha dan kepatuhan terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET), untuk memastikan keberlanjutan pasar yang adil dan transparan.
Rakor TPIP-TPID Wilayah Bali Nusra 2024 dihadiri oleh Kementerian/Lembaga, BPS, OJK, BULOG, TPID Provinsi Bali, NTB, NTT, TPID Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia, PHRI, Perumda di Bali, serta perwakilan kelompok tani.
Melalui sinergi dan kolaborasi strategis tersebut, diharapkan dapat semakin meningkatkan produktivitas pertanian dan efisiensi rantai pasok, sehingga mampu menjaga inflasi di Bali Nusra tetap stabil dan terkendali. (lan)