Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu. (Foto: OJK Bali)
DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS- Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali menilai kinerja Industri Jasa Keuangan (IJK) di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara posisi Agustus 2024 tetap resilien dan terjaga stabil didukung oleh permodalan yang kuat, kondisi likuiditas yang memadai, dan profil risiko yang terjaga.
Menurut Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu dalam rilis Jumat (11/10/2024) mengatakan, data sektor perbankan Provinsi Bali dan Nusa Tenggara posisi Agustus 2024 menunjukkan penyaluran kredit maupun penghimpunan DPK mengalami pertumbuhan yang semakin membaik dari periode sebelumnya.
“Penyaluran
kredit mencapai Rp225,96 triliun atau tumbuh 8,30 persen yoy lebih tinggi dibandingkan
posisi yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 6,85 persen yoy (Juli 2024: 9,01
persen yoy). Berdasarkan jenis penggunaannya, sebesar 57,85 persen
kredit di wilayah Bali dan Nusa Tenggara disalurkan kepada kredit produktif,
yaitu 36,69 persen pada Modal Kerja dan 21,16 persen pada Investasi.
Pertumbuhan kredit yoy didorong oleh peningkatan nominal kredit Investasi yang
bertambah sebesar Rp8,44 triliun atau tumbuh 21,44 persen yoy lebih tinggi
dibandingkan Agustus 2023 yang tumbuh sebesar -8,85 persen (Juli 2024: 25,46
persen yoy). Tingginya pertumbuhan kredit investasi ini menggambarkan
meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi di Bali dan Nusa
Tenggara,” jelas Puji Rahayu.
Ditambahkan, berdasarkan sektornya, penyaluran kredit didominasi oleh sektor Penerima Kredit Bukan Lapangan Usaha sebesar 42,15 persen dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 25,29 persen.
Pertumbuhan kredit disumbangkan oleh peningkatan nominal penyaluran di Sektor Penerima Kredit Bukan Lapangan Usaha yang bertambah sebesar Rp7,69 triliun (tumbuh 8,78 persen yoy) serta Sektor Perdagangan Besar dan Eceran yang bertambah sebesar Rp2,45 triliun (tumbuh 4,47 persen yoy). Berdasarkan kategori debitur, sebesar 44,00 persen kredit di Bali dan Nusa Tenggara disalurkan kepada UMKM dengan pertumbuhan sebesar 7,01 persen yoy (Agustus 2023: 9,06 persen yoy).
Tingginya penyaluran kredit perbankan kepada UMKM menunjukkan bahwa perbankan terus mendukung UMKM menjalankan peran vitalnya dalam menciptakan lapangan kerja dan menjaga daya beli masyarakat.
Seiring dengan pertumbuhan
penyaluran kredit, penghimpunan DPK juga mengalami pertumbuhan positif.
Penghimpunan DPK mencapai Rp. 275,53 triliun atau tumbuh double digit yaitu
13,84 persen yoy, sedikit melandai dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya
yang sebesar 16,21 persen yoy.
Berdasarkan jenisnya, peningkatan DPK dibandingkan Agustus 2023 ditopang oleh
kenaikan nominal Tabungan yang bertambah sebesar Rp. 18,96 triliun dan Giro
sebesar Rp. 9,06 triliun.
Fungsi intermediasi yang tercermin dari Loan to Deposit Ratio (LDR) posisi Agustus 2024 sebesar 82,01 persen, melandai dibandingkan posisi Agustus 2023 yang sebesar 86,21 persen (Juli 2024: 82,43 persen).
Menurunnya rasio LDR disebabkan
karena pertumbuhan DPK yang lebih tinggi daripada pertumbuhan kredit.
Adapun kecukupan modal BPR yang tercermin pada likuiditas BPR (Cash Ratio/CR)
dan Capital Adequacy Ratio (CAR) relatif terjaga di atas threshold
(masing-masing 5 persen dan 12 persen). Rasio CR dari BPR di Bali sebesar 14,77
persen, Nusa Tenggara Barat sebesar 20,04 persen, dan Nusa tenggara Timur
sebesar 7,41 persen.
Rasio CAR untuk BPR di Bali
sebesar 35,26 persen, Nusa Tenggara Barat sebesar 46,14 persen, dan Nusa
Tenggara Timur sebesar 43,39 persen. Tingginya permodalan perbankan diyakini
mampu menyerap potensi risiko yang dihadapi dan OJK akan terus mendorong
kinerja intermediasi dengan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan
pembiayaan dan terjaganya likuiditas.
Kualitas kredit perbankan di Bali dan Nusa Tenggara tetap terjaga yang tercermin
dari rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) gross sebesar 2,95
persen walaupun sedikit lebih tinggi dibandingkan posisi Agustus 2023 yang
sebesar 2,50 persen.
Perkembangan Sektor Pasar Modal
Jumlah investor Pasar Modal wilayah Bali dan Nusa Tenggara masih menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu mencapai double digit secara yoy. Pada Agustus 2024, jumlah investor saham di Bali dan Nusa Tenggara sebanyak 217.531 Single Investor Identification (SID) atau tumbuh 25,06 persen yoy. Demikian juga dengan jumlah investor Reksa Dana dan Surat Berharga Negara (SBN) yang keduanya tumbuh berturut-turut sebesar 28,68 persen yoy dan 24,03 persen yoy.
Sedangkan nilai transaksi saham di Bali dan Nusa Tenggara posisi Agustus 2024 adalah sebesar Rp3,22 triliun atau tumbuh 27,99 persen. Adapun nilai kepemilikan saham mencapai Rp8,94 triliun atau tumbuh 37,18 persen yoy.
Perkembangan Perusahaan Pembiayaan dan Modal Ventura
Piutang Pembiayaan Perusahaan Pembiayaan di Bali dan Nusa Tenggara posisi Agustus 2024 masih menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi, walaupun dengan laju yang melandai dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan di Bali dan Nusa Tenggara mencapai Rp18,72 triliun, tumbuh 13,47 persen yoy, melandai dibandingkan posisi Agustus 2023 yang tumbuh sebesar 35,45 persen yoy.
Di sisi lain, penyaluran pembiayaan melalui Modal Ventura sebesar Rp311,03 miliar dengan pertumbuhan sebesar 0,74 persen yoy, melandai dibandingkan posisi Agustus 2023 yang sebesar 8,72 persen.
Tingkat pembiayaan bermasalah relatif rendah dan terkendali. Tingkat Non Performing Financing (NPF) dari Perusahaan Pembiayaan sebesar 1,36 persen, lebih rendah daripada posisi Agustus 2023 yang sebesar 1,68 persen. Adapun tingkat NPF dari Perusahaan Modal Ventura sebesar 7,78 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan posisi Agustus 2023 yang sebesar 7,03 persen.
Edukasi dan Pelindungan Konsumen
Untuk semakin memperluas program inklusi keuangan, kantor OJK di Bali dan Nusa Tenggara senantiasa mengorkestrasikan berbagai kebijakan dan program peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat di daerah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar perluasan merata di seluruh wilayah Indonesia.
Sebagai bentuk upaya memperkecil gap tingkat literasi dan inklusi di Bali dan Nusa Tenggara, OJK terus melakukan bauran strategi yang dilaksanakan antara lain melalui edukasi keuangan secara tatap muka, edukasi keuangan secara online, aliansi strategis, dan juga melalui edukasi keuangan secara tematik.
Selama 2024 hingga bulan September, Kantor OJK di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan 698 kegiatan edukasi keuangan di kabupaten/kota yang tersebar di Bali dan Nusa Tenggara yang telah menjangkau lebih dari 77.703 orang, dan juga edukasi melalui media sosial yang menjangkau sekitar 424.658 orang.
Kegiatan edukasi keuangan dilakukan oleh OJK maupun bekerjasama dengan stakeholders melalui program intensifikasi pemanfaatan SiMolek, program 1-3 km care, edukasi segmented kepada pelajar, mahasiswa, akademisi, komunitas masyarakat, pelaku UMKM, dan juga edukasi kepada Finalis Jegeg Bagus, aliansi strategis bertajuk Kuliah Kerja Nyata Literasi dan Inklusi Keuangan (KKN LIK) tahun 2024.
Selain itu, dilakukan juga kegiatan edukasi secara online seperti edukasi melalui media sosial yaitu Instagram dan publikasi Iklan Layanan Masyarakat pada radio serta media online.
Berbagai upaya literasi keuangan yang dilaksanakan oleh OJK disertai dengan penguatan program inklusi keuangan yang didukung oleh berbagai pihak, diantaranya melalui sinergi dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang melibatkan Kementerian/Lembaga, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), akademisi, dan stakeholder lainnya.
Selama 2024 hingga bulan September, TPAKD di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara telah menyelenggarakan kegiatan Asistensi serta Pendampingan Program TPAKD, business matching klaster usaha dan edukasi daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), dan juga monitoring dan evaluasi Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Dalam rangka memperluas akses keuangan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan yang lebih bertanggungjawab dan produktif, OJK menggelar acara pembukaan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2024 di Balikpapan, Kalimantan Timur pada 5 Oktober 2024. Rangkaian BIK 2024 juga dilaksanakan di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Selama Oktober 2024, Kantor OJK Provinsi Bali akan menyelenggarakan berbagai kegiatan diantaranya Bali Banjar Quiz, LMSKU OJK Championship (LOC), Kejarku Pandai, sosialisasi dan edukasi keuangan, pendampingan Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI), serta business matching UMKM Bali Nadi Jayanti. Pada puncak BIK yaitu tanggal 2 sampai dengan 3 November 2024 akan diselenggarakan Bali Financial Experience Festival (BALI FINEF) 2024 bekerjasama dengan Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan (FKLJK) Bali.
Kantor OJK Provinsi Nusa Tenggara Barat akan menyelenggarakan Pasar Keuangan NTB dalam rangka Puncak BIK 2024 di Kota Selong, Kabupaten Lombok Timur. Rangkaian kegiatan akan diselenggarakan mulai tanggal 18 hingga 20 Oktober 2024. Dalam kegiatan tersebut, OJK bersama Kementrian, Lembaga, dan Industri Jasa Keuangan menyelenggarakan pameran Industri Jasa Keuangan dan UMKM yang dirangkaikan dengan business matching, edukasi, berbagai lomba dan panggung hiburan.
Pada kesempatan tersebut juga akan diberikan penganugrahan penghargaan Desa Cakap Keuangan kepada perangkat desa dalam program Ngeraos Solah (Ngobrol Literasi Keuangan Bersama IJK dan OJK) TPAKD Provinsi NTB, peluncuran EPIKS (Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan Syariah), peluncuran Campaign Manager GENCARKAN, peluncuran EKI Desa Bayan, serta talkshow dan pelatihan UMKM peserta program Lotim Berkembang (Berantas Rentenir Melalui Kredit Tanpa Bunga) TPAKD Lombok Timur.
Sementara itu, Kantor OJK Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menyelenggarakan kegiatan puncak BIK pada 28 September 2024 bertempat di halaman depan kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur.
BIK 2024 di Nusa Tenggara Timur mengambil tema “BETA NTT 2024” (Bersama Edukasi dan Tingkatkan Akses Keuangan Nusa Tenggara Timur) yang merupakan inisiatif strategis OJK Provinsi NTT untuk meningkatkan literasi dan akses keuangan di wilayah Nusa Tenggara Timur.
Kegiatan ini merupakan kolaborasi OJK dengan FKLJK Nusa Tenggara Timur. Pada kegiatan tersebut sekaligus diselenggarakan pameran jasa keuangan terbesar di Nusa Tenggara Timur yang dimeriahkan oleh 40 booth dari lembaga jasa keuangan dan UMKM dengan total pengunjung mencapai 2.500 orang.
OJK terus mendorong penyelesaian pengaduan yang masuk melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) tersebut, baik yang berindikasi sengketa maupun yang berindikasi pelanggaran. Terkait hal tersebut, selama 2024 hingga bulan September, Kantor OJK di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara telah menerima 637 pengaduan. Dari pengaduan tersebut, sebanyak 300 merupakan pengaduan sektor perbankan, 336 merupakan pengaduan sektor Industri Keuangan Non Bank, dan 1 merupakan pengaduan sektor Pasar Modal.
Status pengaduan yang masuk selama tahun 2024 hingga bulan September yaitu sebanyak 593 pengaduan telah selesai (ditutup), 26 pengaduan menunggu tanggapan konsumen, dan 18 pengaduan dalam proses penanganan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).
Dalam rangka mendukung kelancaran kredit/pembiayaan dari Industri Jasa Keuangan kepada Masyarakat, OJK memberikan pelayanan penarikan data Informasi Debitur (Ideb) Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Selama tahun 2024 hingga bulan September, Kantor OJK di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara telah melakukan pelayanan penarikan data Ideb SLIK kepada sebanyak 16.445 orang yang terdiri dari pelayanan secara online sebanyak 10.053 orang dan pelayanan secara walk in sebanyak 6.392 orang.
Dengan kebijakan dan langkah penegakan ketentuan yang dilakukan, serta senantiasa bersinergi dengan Pemerintah, Bank Indonesia, LPS, dan industri keuangan maupun asosiasi pelaku usaha, OJK optimis sektor jasa keuangan dapat terjaga stabil dan tumbuh secara berkelanjutan. (lan)