Pj. Gubernur Bali SM Mahendra Jaya menghadiri Rakor Kesiapan Penyelenggaraan Pemilukada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Bali Nusra, di BNDCC, Nusa Dua, Selasa (30/7/2024).
NUSA DUA, PERSPECTIVESNEWS- Pj. Gubernur Bali SM Mahendra Jaya melaporkan jika realisasi dana hibah untuk KPU Daerah, Bawaslu Daerah, Polri dan TNI di Bali sudah terealisasi 100% untuk dukungan kegiatan Pemilukada Serentak tahun 2024.
Penandatanganan NPHD untuk hibah dari provinsi ke kabupaten/kota se-Bali juga sudah terlaksana secara serentak di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali.
Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan pada acara Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pemilukada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara, bertempat di BNDCC, ITDC Nusa Dua, Selasa (30/7/2024).
Adapun rincian dana hibah dari provinsi, menurutnya, diberikan kepada KPU Daerah Bali Rp 155 miliar, Bawaslu Daerah Rp 41 miliar, Polri Rp 30 miliar dan TNI Rp 9 miliar. Total rincian dana hibah dari kabupaten/kota se-Bali adalah untuk KPU Daerah Rp 300 miliar, Bawaslu Daerah Rp 80 miliar, Polri Rp 68 miliar, TNI Rp 24 miliar.
“Kami juga melaporkan pelaksanaan Pemilu 2024 kemarin di Bali telah berjalan aman, lancar dan sukses dengan mengedepankan prinsip-prinsip pemilu yang demokratis,” jelasnya.
Hal itu ia katakan bisa dilihat dari tingkat partisipan Pemilu sebesar 83.34% melebihi partisipan nasional sebesar 81,7%.
“Integritas dan profesionalisme penyelenggara pemilu juga sangat baik. Indikatornya bisa dilihat dari pemilu yang berjalan aman dan lancar serta memenuhi asas jujur, adil, transparan dan akuntabel,” imbuhnya.
Pj. Mahendra Jaya juga mengatakan, penegakan hukum pemilu berkepastian, dengan semua masalah yang muncul bisa diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Dengan kerja keras dan kebersamaan atau ngrombo, kami optimis prinsip-prinsip tersebut dapat kamu terapkan juga di Pemilukada serentak tahun 2024,” tutupnya.
Realisasi hibah oleh Provinsi Bali diapresiasi langsung oleh Menko Polhukam Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Ia berharap daerah-daerah lain di Nusa Tenggara bisa menyusul Bali karena Pemilukada akan segera dilaksanakan.
Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, maka Pemilukada serentak tahun 2024 akan dilaksanakan pada 27 November 2024 oleh 545 daerah di Indonesia.
Untuk itu, ia pun menekankan akan pentingnya sinergitas pemerintah, penyelenggara pemilu dan peserta pemilu sehingga pelaksanaan Pemilukada serentak bisa berjalan dengan aman, tertib dan damai.
Dalam tahapan Pemilukada 2024, ia juga meminta agar ASN, TNI dan Polri harus bersikap netral dan bekerja sesuai koridor hukum yang berlaku.
“Hal itu juga diperlukan agar tidak terjadi permasalahan selama Pemilukada yang dapat mempengaruhi legitimasi masyarakat pada hasil pemilu,” jelasnya.
Menkopolhukam juga meminta agar media/pers bisa memberikan pemberitaan yang akurat, berimbang dan tidak hoax. Juga berharap masyarakat turut serta membantu terwujudnya Pemilukada yang damai, tertib dan lancar.
“Serta turut serta mengawasi jalannya Pilkada agar sesuai dengan aturan yang berlaku,” tutupnya. (lan/hum)