TPID Kabupaten Badung saat menggelar rapat koordinasi pada pertengahan Mei 2024. (Foto: BI Bali)
BADUNG, PERSPECTIVESNEWS- Dalam upaya memperkuat sektor pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Badung, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Badung telah menggelar rapat koordinasi pada pertengahan Mei 2024.
Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, dan dihadiri oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bali, Asisten Perekonomian Kabupaten Badung, Direktur Kredit BPD Bali, Kepala Cabang BPD Mangupura, Direktur Utama Perumda Mangu Giri Sedana (MGS), serta perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Rapat TPID kali ini memfokuskan pembahasan pada optimalisasi peran Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana (MGS) untuk memperkuat sektor pangan dan pengendalian inflasi ke depan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, I Wayan Adi Arnawa mengatakan, Perumda MGS memiliki peran strategis dalam memperkuat sektor pangan. Saat ini Perumda MGS telah mampu menyediakan beras kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Badung dengan harga yang kompetitif.
Ke depan, Perumda MGS diharapkan dapat berperan sebagat offtaker dengan menyerap gabah produksi petan di daerah Badung sejalan dengan akan beroperasinya RMU modem di Badung.
Lebih lanjut, Arnawa berharap agar Perumda MGS dapat membeli gabah di atas harga pasar, terutama pada saat musim panen yang biasanya diikuti dengan penurunan harga gabah di tingkat petani. "Apabila Perumda MGS dapat menjalankan fungsinya sebagai offtaker dengan baik, maka Nilai Tukar Petani (NTP) akan naik sehingga kesejahteraan petani akan meningkat,” kata Arnawa di Badung.
Dalam rilis Jumat (24/5/2024), Deputi Kepala Perwakilan Bank indonesia Bali, Diah Utari menambahkan, Perumda memiliki peran penting dalam pengendalian inflasi karena berfungsi sebagai kepanjangan tangan pemerintah daerah untuk melakukan intervensi dalam stabilisasi harga pangan termasuk harga di level petani.
Inflasi tahunan Bali pada April tercatat sebesar 4,02% (yoy) dan diharapkan dapat kembali dalam rentang sasaran 2,5+1 % di akhir tahun. Tantangan pengendahan inflasi ke depan utamanya adalah kenaikan permintaan pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan libur bersama yang berpotensi mendorong kenaikan harga.
Utari menyampaikan, peran Perumda dalam mendukung pengendalian inflasi adalah dengan bertindak sebagal offtaker produk pertanian, melakukan operasi pasar murah, mengoperasikan gerai inflasi sebagai referensi harga, distributor bahan pangan pokok termasuk beras.
Untuk mengoptimalkan peran tersebut, Perumda tidak dapat bekerja sendri, namun perlu bekerja sama dengan Perumda lain dan memiliki jaringan yang luas dengan daerah distributor utama melalui Kerja sama Antar Daerah (KAD) sehingga terjadi keseimbangan antara daerah surplus dan minus agar supply bahan pangan pokok tetap terjaga.
Dalam arahannya, Sekda Kabupaten Badung juga berharap ke depan Perumda dapat dikelola lebih modern dengan melibatkan pembiayaan dan perbankan.
Terkait hal ini, BPD Bali juga telah memiliki skema kredit yang terkait dengan sektor pertanian, yartu Kredit Usaha Alsintan (KUA) dan Kredit Prioritas Sektor Pertanian (KPSP).
Skema kredit tersebut bertujuan membantu petani agar terhindar dari jeratan tengkulak dan rentenir serta dapat menjadi opsi pembiayaan bagi Perumda.
Diah Utari menyambut baik skema pembiayaan yang dikembangkan BPD Bali tersebut. Dalam mendukung pembiayaan sektor pertanian, Bank Indonesia juga telah menerbitkan ketentuan untuk memberikan insentif kepada bank-bank yang menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada sektor prioritas, termasuk kredit untuk ketahanan pangan, hilirisasi, serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Komitmen serius Pemerintah Kabupaten Badung yang didukung Perumda, perbankan, pelaku usaha dan petani diharapkan dapat mendukung terciptanya stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (lan)