Sekda Dewa Indra saat memberikan cinderamata pada kunjungan kerja Komite IV DPD RI, di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Selasa (16/1/2024). (Foto: Humas Prov. Bali)
DENPASAR,
PERSPECTIVESNEWS- Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra
mengatakan, target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun
2005-2025 secara makro sudah tercapai, bahkan banyak angka yang berada di atas
rata-rata nasional.
Hal tersebut dikatakan saat memberikan sambutan mewakili Pj.
Gubernur Bali S.M. Mahendra Jaya pada acara Kunjungan Kerja Komite IV DPD RI,
dalam rangka Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, bertempat di
Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar pada Selasa (16/1/2024).
“Target makro pertumbuhan ekonomi selama 19 tahun dikurangi
masa Covid-19 ini relatif tercapai. Kecuali masa Covid karena itu di luar
kontrol manusia,” jelasnya pada kesempatan yang turut dihadiri oleh pimpinan
DPD RI Dr. H. Mahyudin, S.T., M.M, MPR RI Prof. Fadel Muhammad, Wakil Ketua
Komite IV Fernando Sinaga, S.Th., serta Koordinator Tim/Prov. Bali Dr. Made
Mangku Pastika, M.M.
Secara umum, birokrat asal Desa Pemaron, Buleleng, tersebut
menjabarkan inflasi di Bali selama hampir 20 tahun ini cukup terkendali.
“Pengecualian terjadi pasca (pandemi, red) Covid-19, karena
pariwisata baru dibuka dan daya beli masyarakat tiba-tiba melejit sehingga
berdampak inflasi. Namun, tahun 2023 inflasi kembali terkendali,” imbuhnya.
Selain itu, angka baik juga diikuti oleh Indeks Gini Ratio
(IGR) yang bisa dilihat ketimpangan di Bali jauh di bawah Nasional.
Lebih lanjut, ia juga menambahkan, tingkat kemiskinan di
Bali jauh di bawah Nasional.
Menurutnya, kemiskinan tidak bisa dinihilkan karena ada
aspek fisik yang menentukan seperti disabilitas dan demografi. Tentang
kemiskinan ekstrim yang mencuat akhir-akhir ini juga menurutnya masih sangat
rendah di Bali.
Mengenai beberapa penurunan seperti di bidang peternakan,
perikanan dan pertanian, ia tidak menampik memang ada produksi yang turun.
Namun, ada indikator lain yang harus dilihat seperti nilai tukar petani yang
cukup naik.
“Produksi menurun tapi dibarengi dengan kenaikan nilai tukar
petani, sehingga hal itu bisa diimbangi,” tutupnya.
Wakil Ketua Komite IV DPD RI Fernando Sinaga mengatakan,
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) adalah dokumen perencanaan
pembangunan nasional untuk periode 20 tahun yang bertujuan untuk merancang
sistem perencanaan pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan asas umum
penyelenggaraan negara.
Menurutnya, RPJPN juga menjadi acuan kepala daerah dalam menyusun
RPJPD.
Ia juga menambahkan, permasalahan yang terjadi di Indonesia
yang menjadi fokus DPD RI Komisi IV yaitu tingkat kemiskinan yang masih relatif
tinggi, pendapatan negara yang masih menengah serta kesenjangan pembangunan
dalam daerah.
Pimpinan DPD RI Mahyudin menekankan, RPJPN harus bisa
memperjuangkan kepentingan daerah yang belum terwakili, sehingga dalam
kesempatan ini diharapkan aspirasi daerah Bali bisa diserap sebanyak-banyaknya.
Hal senada juga diungkapkan Anggota DPD Dapil Bali Made
Mangku Pastika yang berharap pertemuan ini bisa menyerap aspirasi komprehensif
untuk pembangunan Bali. (zil/hum)