Pj Gubernur saat beraudiensi dengan jajaran Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL) KLHK RI di Jayasabha, Denpasar, Sabtu (27/1/2024) malam.
DENPASAR,
PERSPECTIVESNEWS- Penjabat (Pj) Gubernur Bali SM Mahendra Jaya mendukung
program penerapan program Perhutanan Sosial, yakni program yang dijalankan oleh
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI.
Program ini merupakan sistem pengelolaan Hutan lestari yang
dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat oleh
Masyarakat setempat.
“Kita tentu mengharapkan program seperti ini untuk membantu
kesejahteraan masyarakat, terutama petani-petani kita,” kata Pj Gubernur saat
beraudiensi dengan jajaran Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan
Lingkungan (Ditjen PSKL) KLHK RI di Jayasabha, Denpasar, Sabtu (27/1/2024)
malam.
Pj. Gubernur Mahendra Jaya menambahkan, kerjasama dan
kolaborasi yang baik dengan pemerintah pusat perlu dilakukan untuk meningkatkan
daya saing dan kesejahteraan masyarakat terutama mereka yang bergantung pada
sektor pertanian dan masyarakat pedesaan.
“Perlu intervensi pemerintah agar masyarakat bisa mandiri,
dikuatkan lagi sektor marketingnya misalnya agar bisa naik kelas produknya
sekaligus juga mampu menjaga kelestarian kawasan hutan, dengan menghasilkan
kesejahteraan maka tentu masyarakat akan makin ‘sayang’ dan menjaga hutannya
dengan baik,” imbuhnya lagi.
Mahendra Jaya pun mencontohkan beberapa komoditas unggulan
di Bali seperti kopi dan manggis yang sangat potensial untuk lebih dikembangkan
dalam program Perhutanan Sosial.
Sekretaris Direktorat Jenderal PSKL, Mahfudz, menjelaskan
Program Perhutanan Sosial dilakukan dengan melalui pola pemberdayaan dan dengan
tetap berpedoman pada aspek kelestarian.
Program Perhutanan Sosial akan membuka kesempatan bagi masyarakat
di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah.
Sejak 2015 Program Perhutanan Sosial ini berjalan,
sedikitnya 1,2 juta kepala keluarga di seluruh Indonesia yang memanfaatkan
lahan di kawasan hutan untuk aktivitas pertanian, budi daya dan perkebunan
melalui pelaksanaan program Perhutanan Sosial.
“Jutaan kepala keluarga tersebut tergabung ke dalam kelompok
usaha perhutanan sosial (KUPS), sejenis koperasi yang mengelola produk-produk
hasilnya,” kata Mahfudz.
Mahfudz juga menjelaskan sejumlah komoditas mampu
diberdayakan dengan baik seperti kopi, kelapa, kayu putih, rotan dan bambu,
getah, tanaman pangan, hingga lebah madu. Sampai saat ini 6,37 juta hektare
sudah mampu dikelola dan diberdayakan dan mampu secara signifikan berdampak
pada kesejahteraan masyarakat sekitar,” katanya lagi.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Balai
Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara,
Yusup dan Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Bali I
Made Teja. (zil/hum)