Pj. Gubernur Bali S.M. Mahendra Jaya saat memimpin HLM TPID Prov Bali dan TP2DD Provinsi Bali, di Ruang Tirta Empul Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali, Denpasar, Senin (18/12/2023). (Foto: Humas Prov. Bali)
DENPASAR,
PERSPECTIVESNEWS- Pj. Gubernur Bali S.M. Mahendra Jaya memimpin High Level
Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Prov Bali dan Tim
Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Bali, di Ruang
Tirta Empul Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali, Denpasar, Senin (18/12/2023).
Dalam kesempatan
tersebut Pj. Gubernur Mahendra Jaya mengingatkan menjelang Natal dan Tahun Baru
2024, TPID Prov. Bali harus bekerja bersama dengan stakeholder (ngrombo) menjaga pasokan ketersediaan pangan hingga
menjaga kenaikan harga agar tidak melebihi target.
“Kita harus mempertahankan target inflasi di Bali tetap
berada pada kisaran 3±1%, untuk itu kita perlu memantapkan strategi
pengendalian inflasi yang selama ini dilakukan, seperti memastikan Ketersediaan
Pasokan barang-barang konsumsi seperti cabai rawit, cabai merah, beras, bawang
merah, bawang putih, gula pasir, minyak kelapa, buah-buahan, dll,” jelasnya.
HLM juga turut dihadiri Kapolda Bali Irjen. Pol. Ida Bagus
Kd Putra Narendra, Kepala Perwakilan BI Prov. Bali Erwin Soeriadimadja,
Bupati/Walikota Seluruh Bali, anggota TPID hingga stakeholder terkait lainnya.
Menurutnya, penduduk Bali sesuai data BPS adalah sekitar 4,3
juta jiwa, namun karena Bali adalah destinasi wisata, maka kebutuhan pasokan
harian bisa lebih dari 6 juta jiwa. “Jadi kita harus benar-benar bisa menjaga
pasokan tersebut,” imbuhnya.
Adapun kita-kiat yang ia sampaikan pada kesempatan pagi itu
untuk menjaga pasokan dan inflasi seperti memastikan ketersediaan pasokan,
memastikan kelancaran distribusi, memastikan keterjangkauan harga, hingga
melakukan komunikasi efektif sehingga masyarakat atau konsumen mendapat
informasi yang valid terkait perkembangan harga komoditi.
HLM TPID kali ini juga dirangkaikan dengan HLM Percepatan
dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) guna percepatan penerapan
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Ia menambahkan, penerapan ETPD bertujuan untuk meningkatkan
transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola, dan
mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah guna mengoptimalkan
pendapatan daerah.
Ia juga berpesan agar beberapa capaian TP2DD Provinsi dan
Kabupaten/Kota se-Bali yang sudah baik agar terus dapat dipertahankan dan
dikembangkan melalui berbagai inovasi untuk meningkatkan kinerja pengelolaan
keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah.
Sementara Kepala Perwakilan BI Prov Bali Erwin Soeriadimadja
mengatakan, November 2023, inflasi bulanan nasional tercatat sebesar 0,38%
(mtm), sedangkan inflasi bulanan Bali sebesar 0,41% dan menempati posisi ke-13
nasional. Adapun inflasi tahunan Bali sebesar 2,77% (yoy) lebih rendah
dibandingkan nasional sebesar 2,86%, serta berada pada ranking ke-28.
Beberapa komoditi menurutnya, yang patut diwaspadai
berpotensi kenaikan inflasi adalah beras, hortikultura (cabai merah, cabai
rawit, bawang merah), gula pasir, canang sari, angkutan udara dan bensin.
Senada dengan Pj. Gubernur Mahendra Jaya, ia pun menekankan
perlunya 4K pengendalian inflasi yaitu Keterjangkauan Harga, Kelancaran
Distribusi, Ketersediaan Pasokan serta Komunikasi Efektif. (yus/hum)