Pemprov Bali meraih tiga penghargaan dari KemenPANRB yang diserahkan Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas kepada Pj. Gubernur Bali yang diwakili Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali, Ketut Nayaka, Plh. Kepala BKPSDM Provinsi Bali, I Dewa Putu Sunartha dan Plt.Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, dr. I Dewa Gede Basudewa, Sp.KJ, di Nusa Dua, Badung, Rabu (6/12/2023). (Foto: Humas Prov. Bali)
BADUNG,
PERSPECTIVESNEWS - Di penghujung 2023, Pemerintah Provinsi Bali meraih tiga
penghargaan sekaligus dalam acara Apresiasi dan Penyerahan Hasil Evaluasi
Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Zona
Integritas Tahun 2023 yang digelar Kementerian PANRB di Bali Nusa Dua
Convention Center, Nusa Dua, Badung, Rabu (6/12/2023).
Ketiga penghargaan tersebut yaitu raihan Pemerintah Provinsi
Bali atas prestasinya sebagai Instansi Pemerintah dengan Implementasi RB
Terbaik pada Semua Tema Tahun 2023 dan dua penghargaan lainnya dari Badan
Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali dan Rumah
Sakit Jiwa Provinsi Bali, yang meraih predikat menuju Wilayah Bebas Dari
Korupsi (WBK).
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar
Anas kepada Pj. Gubernur Bali yang diwakili oleh Kepala Biro Organisasi Setda
Provinsi Bali, Ketut Nayaka, Plh. Kepala BKPSDM Provinsi Bali, I Dewa Putu
Sunartha dan Plt.Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, dr. I Dewa Gede
Basudewa, Sp.KJ.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Anas memberikan apresiasi
kepada pemerintah daerah yang telah berhasil mendapatkan kenaikan predikat
AKIP, instansi dengan implementasi RB Tematik terbaik, juga unit kerja yang
berhasil meraih WBK/WBBM di tahun 2023.
Anas berharap peningkatan kualitas AKIP dan RB serta raihan
predikat WBK/WBBM tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan di tahun-tahun yang
akan datang. Dari hasil evaluasi Zona Integritas tahun 2023, terdapat 109 unit
kerja yang menerima penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dari jumlah tersebut, sebanyak 85 unit
kerja menerima penghargaan WBK dan 24 unit kerja menerima penghargaan WBBM yang
berasal dari 27 kementerian/lembaga dan 24 Pemda.
Sementara itu, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin yang hadir
menyerahkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB), Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP), serta Zona Integritas (ZI) 2023 kepada instansi
pemerintah, dalam sambutannya menyampaikan meski menunjukkan tren positif
dengan kenaikan nilai rata-rata, Wapres mengingatkan agar instansi pemerintah
tak cepat berpuas diri karena reformasi birokrasi adalah sebuah proses
berkelanjutan.
Wapres juga menambahkan bahwasannya pemerintah terus
mendorong reformasi birokrasi agar memiliki dampak yang dapat langsung
dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Reformasi birokrasi akan terus berfokus
pada efisiensi, transparansi, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat
yang salah satu upayanya dilakukan lewat transformasi berbasis digital.
“Menjelang dua dekade penyelenggaraan reformasi birokrasi
kini sudah banyak perubahan yang berarti. Persentase instansi pemerintah yang
mencapai nilai indeks reformasi birokrasi dan nilai akuntabilitas kinerja
dengan kategori “Baik” ke atas semakin meningkat. Lakukan percepatan
transformasi yang menjadikan birokrasi berbasis digital yang terintegrasi. Hal
ini penting untuk mempermudah interoperabilitas data antar instansi pemerintah
sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan anggaran program pembangunan
serta penyusunan kebijakan yang berkualitas dan tepat sasaran,” imbuhnya.
Untuk diketahui, dari 499 kabupaten/kota yang mengikuti
evaluasi diperoleh nilai rata-rata AKIP tahun 2023 sebesar 63,36. Dibandingkan
dengan capaian tahun 2022 yakni sebesar 62,34 rata-rata AKIP kabupaten/kota
mengalami peningkatan sebesar 1,02 poin.
Sementara itu dari 34 provinsi yang mengikuti evaluasi AKIP
Tahun 2023, diperoleh nilai rata-rata AKIP sebesar 72,17. Dibandingkan dengan
capaian tahun 2022 yakni sebesar 71,70, rata-rata AKIP provinsi tahun 2023
mengalami peningkatan sebesar 0,47 poin.
Acara Apresiasi dan Penyerahan Hasil Evaluasi Reformasi
Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Zona Integritas Tahun
2023 merupakan penghujung dari rangkaian RBXperience. RBXperience meliputi
kegiatan peer teaching sebagai sarana knowledge
sharing dari instansi pemerintah percontohan untuk mengakselerasi capaian
reformasi birokrasi, serta coaching
clinic sebagai wadah interaktif antara instansi pemerintah dengan
kementerian/lembaga di level meso dalam rangka memperoleh input bagi perbaikan
implementasi RB di instansinya.
Turut hadir, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Menteri
Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, Pj. Gubernur Bali, S.M.Mahendra Jaya, Jajaran
Forkompimda Provinsi Bali serta Gubernur, Bupati/Walikota peraih penghargaan. (hum)