Bupati Tamba (2 dari kiri) saat menghadiri HLM bersama TPID dan TP2DD Provinsi Bali, di KPw BI Prov. Bali, Senin (18/12/2023). (Foto: Humas Jembrana)
JEMBRANA,
PERSPECTIVESNEWS- Bupati Jembrana I Nengah Tamba memaparkan kondisi dan
capaian pengendalian inflasi di Kabupaten Jembrana saat menghadiri High Level
Meeting (HLM) bersama TPID dan TP2DD Provinsi Bali, di Kantor Perwakilan Bank Indonesia
(BI) Provinsi Bali, Senin (18/12/2023).
HLM TPID tersebut dipimpin langsung Penjabat (Pj) Gubernur
Bali Sang Made Mahendra Jaya.
Bupati Tamba mengatakan, HLM Tim Pengendali Inflasi Daerah
(TPID) penting karena merupakan wujud sinergi dan kerjasama dalam
upaya menekan dan mengendalikan angka inflasi di masing-masing daerah.
"Mendukung perekonomian Kabupaten Jembrana yang sehat
berkelanjutan dengan tingkat inflasi yang stabil, diperlukan koordinasi
pengendalian inflasi daerah. Hal ini juga sudah kita berikan arahan di semua
jajaran OPD serta kewilayahan di Kabupaten Jembrana," ucapnya.
Ditambahkan, identifikasi masalah yang disinyalir dapat
mempengaruhi fluktuasi harga dan ketersediaan bahan pokok dan bahan penting lainnya
di Kabupaten Jembrana periode Desember 2023 ini, dikatakan faktor cuaca ekstrem
(El Nino) yang mengganggu hasil produksi pertanian.
"Harga beras meningkat selain karena adanya penundaan
musim tanam juga karena harga gabah di tingkat petani yang tinggi, meningkatnya
biaya pakan ternak unggas mengakibatkan harga daging ayam dan telur meningkat
serta adanya kenaikan harga BBM Non Subsidi per 1 September," imbuh Bupati
Tamba.
Dari hal tersebut Bupati Tamba menjelaskan, Pemerintah Kabupaten
Jembrana melalui TPID Jembrana melaksanakan kebijakan pengendalian inflasi
dalam upaya menjaga ketersediaan dan kestabilan harga bahan pokok.
"Melaksanakan operasi pasar bekerja sama dengan Bulog
dan UMKM, melakukan penyaluran cadangan pangan pemerintah tahun 2023, menjaga
kelancaran kondisi lalu lintas untuk memperlancar distribusi barang di Jembrana.
Selain itu kami melakukan edukasi terhadap masyarakat tentang inflasi dan
mengajak masyarakat untuk belanja bijak," tandasnya.
Di sisi lain, Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya
mengatakan HLM TPID ini digelar untuk melakukan koordinasi dan sinergi dengan
semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengendalian inflasi, terutama
menjelang akhir tahun 2023, yang di dalamnya ada HBKN Natal dan Tahun Baru
serta Galungan dan Kuningan.
Karena secara historis saat Hari Besar Keagamaan Nasional
(HBKN) Natal dan Tahun Baru, komoditas pangan akan terdorong naik.
"Inflasi merupakan salah satu indikator penentu
keberhasilan pembangunan ekonomi. Tingkat inflasi yang tinggi mengakibatkan
daya beli masyarakat menurun terhadap barang atau jasa yang dibutuhkan. Laju
inflasi yang tinggi juga akan memberikan dampak terhadap peningkatan kemiskinan,"
ujarnya.
Lanjut, Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya mengatakan,
beberapa langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan dalam menjaga inflasi,
terutama di tengah risiko-risiko yang dihadapi.
"Pemantauan perkembangan harga dan persediaan (stok),
terutama untuk komoditas pangan utama seperti beras, cabai rawit, bawang, dan
gula mendorong keberlanjutan pelaksanaan pasar murah khususnya komoditas beras
untuk menjaga ketersediaan, keterjangkauan dan ekspektasi masyarakat.
Optimalisasi kerja sama antar daerah untuk komoditas bahan pokok penting
(bapokting), dan mendorong koordinasi TPID dengan stakeholders terkait, baik di
daerah maupun di pusat untuk memantau perkembangan rencana revisi tarif batas
atas tiket pesawat," ucapnya.
Upaya menjaga laju inflasi tetap terkendali jelang akhir
tahun 2023, khususnya pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun
Baru, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali bersama Bank Indonesia (BI) Perwakilan
Provinsi Bali menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah
(TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Kantor
BI Perwakilan Provinsi Bali, Senin (18/12/2023). (humas)