Kepala KPw BI Bali, Erwin Soeriadimadja (kanan) saat pelaksanaan HLM TPID, di KPw BI Prov. Bali, Denpasar. (Foto: BI/Humas Prov. Bali)
DENPASAR,
PERSPECTIVESNEWS- Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin
Soeriadimadja menyampaikan pentingnya memperkuat pasokan dan menjaga
kelancaran distribusi bahan pangan.
“Hal ini mengingat bahwa masyarakat Bali akan
menghadapi momen-momen yang berpotensi meningkatkan permintaan
sepanjang Desember 2023 hingga triwulan I 2024, seperti Natal 2023 dan
Tahun Baru 2024, Tahun Baru Imlek, Pemilihan Umum, Hari Raya Galungan dan
Kuningan, awal bulan puasa dan Idulfitri, serta Hari Raya Nyepi,” terang Erwin Soeriadimadja
saat pelaksanaan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah
(TPID), 18 Desember 2023 di Kantor Perwakilan BI Prov. Bali, Denpasar.
TPID melaksanakan HLM sebagai upaya menjaga kestabilan harga
menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2023 dan Tahun Baru (Nataru)
2024.
HLM dipimpin oleh Penjabat Gubernur Bali dan dihadiri Kepala
Kepolisian Daerah Provinsi Bali, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi
Bali, Kepala Bulog Divre Bali, Kepala Badan Pusat Statistik Bali,
Bupati/Wali Kota se-Bali, Paiketan Perumda Pangan Bali, serta Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Pada HLM terungkap, inflasi nasional maupun Bali secara umum
cukup stabil dan terkendali. Pada November 2023, inflasi bulanan nasional
tercatat sebesar 0,38% (mtm), sedangkan inflasi bulanan gabungan Kota Denpasar
dan Singaraja sebesar 0,41% dan menempati posisi ke-13 secara nasional.
Adapun inflasi tahunan gabungan Kota Denpasar dan
Singaraja sebesar 2,77% (yoy) lebih rendah dibandingkan nasional sebesar 2,86%,
serta berada pada ranking ke-28. Berdasarkan pola historis, tekanan
inflasi Volatile Food Gabungan Kota Denpasar dan Singaraja menunjukkan
pola peningkatan di akhir tahun, namun kembali menurun pada
triwulan pertama.
Penjabat Gubenur Bali, Sang Made Mahendra Jaya menekankan
perlunya kerja sama seluruh pihak dengan konsep “ngerombo”, yaitu Satu
Hati, Satu Kata, dan Satu Tindakan.
"Konsistensi dari kerja sama TPID Provinsi dan
kabupaten/kota se-Bali perlu terus dilakukan untuk menjaga kestabilan harga,
khususnya menjelang periode liburan HBKN Natal 2023 dan Tahun Baru
2024," ujarnya.
Mahendra juga mengajak seluruh Bupati/Walikota se-Bali terus
berkolaborasi dan bekerjasama dengan pihak terkait untuk
meningkatkan kinerja guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Kepala Kepolisian Daerah Bali, Irjen. Pol. Ida Bagus Kd
Putra Narendra menekankan pentingnya monitoring harga dan ketersediaan
pasokan untuk mendeteksi lebih dini kenaikan harga.
Pengawasan pada distribusi bahan pokok penting
(bapokting) di lapangan juga menjadi langkah yang perlu terus dilakukan.
Narendra menambahkan, Kepolisian akan terus berupaya untuk
menjaga ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas termasuk penyeberangan
sehingga aman dan kondusif selama periode HBKN Natal dan Tahun Baru
2024.
Pada kesempatan ini, seluruh Bupati/Walikota juga memberikan
tanggapan atas pengendalian inflasi yang telah dan akan dilakukan di
wilayahnya masing-masing.
Seluruh peserta rapat sepakat untuk memperkuat kegiatan
pengendalian inflasi berbasis 4K, yaitu Keterjangkuan Harga, Ketersediaan
Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
HLM menyepakati pentingnya kolaborasi, inovasi, dan
sinergi (KIS) dalam rangka pengendalian inflasi melalui kerangka kebijakan
4K, yaitu: Memperkuat keterjangkauan harga terutama bahan pangan
strategis, melalui pelaksanaan operasi pasar, meningkatkan peran Paiketan
Perumda Pangan Bali, hilirisasi produk hortikultura, mendorong peran
distributor, serta pemberian subsidi biaya angkut.
Meningkatkan ketersediaan pasokan bahan pangan
strategis, antara lain dengan memperluas peran Paiketan Perumda Pangan Bali
sebagai offtaker dan distributor dengan memprioritaskan
pemenuhan kebutuhan lokal, penguatan program closed loop, dan peningkatan
cadangan pangan berkoordinasi dengan Bulog.
Lebih lanjut, masing-masing kabupaten/kota juga diharapkan
memperkuat data ketersediaan pangan. Ke depan, gerakan pengendalian
inflasi pangan akan difokuskan pada komoditas penyumbang utama inflasi,
antara lain beras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan
komoditas hortikultura.
Menjamin kelancaran distribusi bahan pangan strategis,
antara lain melalui monitoring arus pangan keluar masuk di titik-titik
penyeberangan, termasuk memastikan pasokan suplai bahan bakar dan
LPG terjaga menjelang HBKN, memperkuat komunikasi efektif kepada
masyarakat untuk belanja bijak dan meningkatkan kesadaran masyarakat
mengenai efisiensi konsumsi dan pengurangan limbah pangan sehingga
mampu menciptakan kesadaran perilaku yang lebih baik terhadap konsumsi,
saving, dan investasi.
Terkait pasar murah, Pemerintah Provinsi Bali bekerjasama
dengan Bank Indonesia, BPD Bali, Bulog, TPID Provinsi Bali, Paiketan
Perumda Pangan dan Pertamina telah memulai program tersebut pada
10 Desember 2023 lalu.
Pasar murah tersebut bertempat di depan Kantor Gubernur Bali
dan telah dilaksanakan dua kali pada 10 dan 17 Desember 2023, serta akan
dilaksanakan pada 24 dan 29 Desember 2023 bersamaan dengan kegiatan Car Free
Day.
Paling sedikit 50 pedagang turut berpartisipasi pada
pasar murah tersebut dengan menyediakan komoditas bahan pokok seperti
beras, bawah merah, bawang putih, cabai, minyak goreng, gula pasir, dan
ayam potong dengan harga yang terjangkau.
Selain diselenggarakan oleh TPID Provinsi, pasar murah
juga dilaksanakan oleh TPID seluruh Kota/Kabupaten se-Bali dengan
jadwal yang terkoordinasi dalam rangka menyediakan bahan pokok dengan
harga terjangkau. Pada kesempatan HLM ini, juga dilakukan pemberian
apresiasi kepada enumerator harga dan neraca pangan
https://sigapura.baliprov.go.id/ (Sigapura: Sistem Informasi Harga Pangan Utama
dan Komoditas Strategis).
Hal ini diharapkan mampu terus mendorong penggunaan Sigapura
sebagai sumber informasi harga, neraca pangan, dan kegiatan pengendalian
inflasi kepada masyarakat.
Apresiasi juga diberikan kepada enumerator daerah yang aktif melakukan serta melaporkan kegiatan pengendalian
inflasi.
TPID se-Provinsi Bali akan senantiasa bersinergi dan
berkolaborasi dalam menjaga kestabilan harga di Provinsi Bali. Pada tahun
2024, akan terdapat 2 (dua) tambahan kota IHK di Provinsi Bali, yaitu Tabanan
dan Badung.
Dengan demikian, pada 2024 terdapat 4 kota IHK di Provinsi
Bali, yaitu Denpasar, Singaraja, Badung, dan Tabanan sehingga lebih dapat
mencerminkan angka inflasi se-Bali. (lan/BI)