Ketua KPU Bali I Dewa Gede Agung Lidartawan dan Ketua SMSI Bali Emanuel Dewata Oja serta pengurus SMSI Bali lainnya foto bersama seusai audiensi di Kantor KPU Bali, Kamis (9/11/2023) (FOTO: Humas SMSI Bali)
DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali sebagai penyelenggara pemilu di Pulau Dewata mengajak anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Bali mewujudkan Pemilu Damai.
“Bahkan kami ingin apa yang dilakukan Bali guna mewujudkan Pemilu Damai menjadi contoh bagi provinsi lain di Indonesia,” ucap Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan saat menerima audiensi pengurus SMSI Bali dipimpin Ketua SMSI Bali Emanuel “Edo” Dewata Oja, di Kantor KPU Bali, Kamis (9/11/2023).
Agung Gede Lidartawan mengatakan belakangan ini ramai dan viral mengenai pencopotan banner salah satu pasangan calon presiden. Tidak saja itu, banner bergambar salah seorang calon anggota dewan juga tidak luput dari pencopotan.
“Pemilunya masih beberapa bulan lagi, dan masa kampanye belum dimulai namun banner dan alat peraga kampanye sudah banyak terlihat, kami sebenarnya sedang merancang cara yang tepat berkampanye tanpa mengganggu masyarakat umum,” katanya.
Agung Lidartawan menjelaskan tidak ada istilah untuk alat peraga sosialisasi, sebelum memasuki masa kampanye, sehingga peserta pemilu seharusnya menurunkan atribut berunsur kampanye yang dipasang di sepanjang jalan.
Di Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023, lanjut dia, tidak ada alat peraga sosialisasi. Karena itu jika dilakukan penertiban, itu merupakan ranah pemerintah daerah lewat Satpol PP.
“Eksekusi saja, karena hal itu jelas melanggar kenyamanan, keamanan, ketertiban. Jangan nunggu kami lagi. Itu kan sudah jelas, perdanya sudah jelas, apalagi yang maku-maku di pohon. Kita robohkan saja, kenapa takut,” kata Lidartawan.
Kepada media, Ketua KPU Bali itu mengatakan saat ini mereka sedang tahap persiapan kampanye, di mana pada 28 November 2023 nanti masa kampanye dimulai dan baru dipastikan titik mana saja lokasi pemasangan alat peraga kampanye.
Menuju masa itu, maka seharusnya saat ini seluruh baliho berunsur kampanye calon legislatif maupun calon presiden dan wakil presiden diturunkan, setelah masa kampanye barulah menjadi kewenangan Bawaslu untuk menindak pelanggaran.
“Sekarang pun harusnya sudah bersih, tidak usah tunggu tanggal 28 November, karena sejak tanggal itu baru ada yang namanya alat peraga kampanye. Selain alat peraga kampanye yang sudah direkomendasikan oleh KPU, tidak boleh dipasang,” ujarnya.
Lebih jauh, mantan Ketua KPU Bangli itu bahkan setuju dengan pendapat Ketua DPD PDIP Bali Wayan Koster mengenai green election dengan meminimalkan penggunaan baliho, selain terkait kepedulian dengan lingkungan juga mengurangi potensi gangguan ketertiban dan kenyamanan seperti saat ini.
Lidartawan mengatakan pihaknya menginisiasi kampanye peserta pemilu mengambil lokasi di mal, karena kampanye di mal efektif menjaring partisipasi publik untuk menentukan pilihannya. Lidartawan mengatakan, gagasan itu telah disampaikan kepada KPU Pusat untuk ditindaklanjuti.
Kampanye di mal akan menyediakan stan untuk 18 partai politik dengan jumlah caleg DPR Tingkat I sebanyak 554 orang. Ditambah lagi dengan 17 stan untuk calon anggota DPD.
“Peserta kampanye melakukan sosialisasi langsung kepada calon pemilih dengan durasi 8 jam dan setiap peserta memaparkan visi miso dalam waktu 10 menit, saya pastikan 500-an caleg akan saya datangkan ke sana,” kata Lidartawan.
Sementara Ketua SMSI Bali Emanuel Dewata Oja melontarkan gagasan untuk turut ambil bagian dalam setiap sosialisasi Pemilu dengan materi Literasi Media dan Literasi Digital.
‘‘Sumber Daya Manusia (SDM) di SMSI Bali cukup mumpuni dan berpengalaman dalam memberikan literasi media maupun literasi digital, karena hampir semua pemilik media yang tergabung di SMSI Bali adalah para wartawan senior yang memiliki jam terbang tinggi dalam mengelola media online,‘’ ujar pria yang akrab disapa Edo itu.
Ia mengatakan, serangan siber melalui hoax kini bertebaran meskipun belum mulai kampanye Pilpres. ‘‘Kami SMSI menilai bahwa bijak bermedia sosial itu penting, sehingga sangat penting melakukan sosialisasi ke pemilih pemula tingkat SMA dan perguruan tinggi, dan kami siap membantu KPU Bali untuk literasi digital ini,‘‘ ujar Edo.
Edo menyerahkan sepenuhnya keputusan kerja sama ini kepada KPU. Terlebih SDM yang dimiliki SMSI Bali bisa membantu dan berkolaborasi untuk sosialisasi literasi digital. ‘‘Kalau dari sisi pemberitaan, kami saat ini beranggotakan 30 media siber. Sehingga secara masif perlu sosialisasi juga melalui berita yang didukung seluruh anggota SMSI Bali,‘’ demikian Edo. (djo)