Para peserta Forum Bappeda se-Bali berpose bersama seusai pembukaan pertemuan yang dilangsungkan di Kintamani, Bangli pada Jumat (24/11/2023) (FOTO: Humas Pemprov Bali)
BANGLI, PERSPECTIVESNEWS - Bappeda provinsi, kabupaten dan kota se-Bali sepakat melaksanakan pertemuan tahunan melalui Forum Bappeda se-Bali Tahun 2023.
Forum Bappeda merupakan salah satu sarana dalam mengidentifikasi permasalahan terkait perencanaan pembangunan daerah dan mencari solusi penyelesaiannya.
Dalam forum juga menyamakan pemahaman dan persepsi dalam mengakselerasi penanganan prevalensi stunting dan penghapusan kemiskinan ektrem pada tahun 2024.
Forum dibuka Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta dan dihadiri Wakil Bupati Bangli, Kepala Bappeda provinsi, kabupaten dan kota se-Bali, Sekretaris, Kepala Bidang, dan staf teknis. Pertemuan dilaksanakan bertempat di Pahdi Specialty Coffee Kintamani Bangli, Jumat (24/11/2023).
Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Bangli I Putu Ganda Wijaya dalam laporannya menyampaikan, Forum Bappeda se-Bali Tahun 2023 kali ini mengambil tema “Percepatan Penanggulangan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Bali”.
Melalui tema ini diharapkan semua peserta memiliki kesamaan persepsi dan bersama-sama dalam mengakselerasi penanganan prevalensi stunting dan penghapusan kemiskinan ektrem melalui program dan kegiatan di anggaran 2024.
Kepala Bappeda Provinsi Bali dalam sambutannya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya karena kegiatan yang dilaksanakan di kawasan Geopark ini dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Bangli. Ini merupakan dukungan moril yang sangat berarti bagi insan perencana untuk lebih bersemangat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Bappeda provinsi maupun kabupaten dan kota memiliki tugas yang sangat penting dalam mengawal visi misi kepala daerah, sehingga perlu ada upaya bersinergi antara provinsi dengan kabupaten/kota.
Disampaikannya, dalam forum ini akan mendiskusikan kondisi kemiskinan terkini di Bali dan strategi perencanaan ke depan.
“Forum ini akan membedah kondisi kemiskinan terkini di Bali untuk menyusun perencanaan kedepan. Penanganan kemiskinan dan stunting menjadi agenda nasional, bahkan Presiden RI Joko Widodo mengamanatkan agar kemiskinan ekstrem di 2024 ini harus tuntas. Ini PR kita bersama,” ucap Ika Putra.
Kondisi kemiskinan ekstrem di Bali dilaporkan menurun di tahun 2023. Namun angka pastinya menunggu rilis secara resmi. Melihat hal ini Ika Putra optimis penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting yang dianggarkan meningkat pada APBD 2024 akan mampu menuntaskan target yang ditetapkan.
“Walaupun (anggaran) tidak harus memiliki persentase yang besar namun secara keseluruhan anggaran penanganan kemiskinan ekstrem khususnya, meningkat tajam. Ini merupakan wujud perhatian dan keseriusan Pemerintah Provinsi Bali maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali dalam mencapai target kemiskinan ekstrem 0% di tahun 2024. (lan)