Bupati Jembrana I Nengah Tamba saat menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada 2024, Kamis (9/11/2023) di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali. (FOTO: Humas)
JEMBRANA, PERSPECTIVESNEWS - Bupati Jembrana, I Nengah Tamba bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jembrana, menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada 2024, Kamis (9/11/2023) di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali.
Total anggaran yang digelontorkan masing-masing sebesar Rp24.750.000.000,00 untuk KPU Kabupaten Jembrana dan Rp6.610.000.000,00 untuk Bawaslu Kabupaten Jembrana, yang bersumber dari APBD Kabupaten Jembrana Tahun 2023 dan 2024.
Nantinya, dana hibah yang diberikan oleh Pemkab Jembrana itu akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan dan pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024 mulai dari tahap persiapan, penyelenggaraan dan hingga berakhirnya proses pemilihan.
Pencairan dana hibah dilaksanakan dalam dua tahap, dimana untuk tahap pertama dapat dicairkan sebesar 40 persen paling lambat 14 hari kerja setelah penandatanganan NPHD. Dan untuk tahap kedua dapat dicairkan sebesar 60 persen paling lambat 5 bulan sebelum pemungutan suara.
Dalam NPHD yang ditandatangani Bupati Tamba dengan Ketua KPU Jembrana I Ketut Adi Sanjaya, tahap pertama dapat dicairkan sebesar Rp9.900.000.000,00 dan tahap kedua sebesar Rp14.850.000.000,00.
Sedangkan dalam NPHD dengan Ketua Bawaslu Jembrana Made Widiastra, tahap pertama dapat dicairkan sebesar Rp2.644.000.000,00 dan tahap kedua sebesar Rp3.966.000.000,00.
Bupati Tamba menegaskan KPU dan Bawaslu Kabupaten Jembrana agar memanfaatkan anggaran yang tersedia secara maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Anggaran yang telah Pemkab Jembrana berikan sesuai pada NPHD agar dapat dimaksimalkan penggunaannya dan juga dipertanggungjawabkan,” harapnya.
Bupati Tamba mengatakan pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Jembrana diharapkan berjalan dengan aman, tertib dan damai. “Untuk itu kerja sama antara Pemerintah Daerah, KPU dan Bawaslu serta semua pihak sangat diperlukan,” terangnya. (hms)