Pembukaan APGF yang ditandai dengan membunyikan angklung, di Discovery Hotel, Kuta, Badung, Bali, Senin (6/11/2023). (Foto: Ist)
BADUNG,
PERSPECTIVESNEWS- Kementerian ATR/BPN Hadi Tjahjanto menargetkan hingga akhir
tahun 2025, seluruh bidang tanah di Indonesia telah terpetakan. Dan dalam 6
tahun terakhir, tercatat 108,5 juta
bidang tanah telah terpetakan.
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mengatakan, kementerian yang
dipimpinnya mendapat kewenangan mensertifikasi 126 juta bidang tanah, atau
setara dengan 693.000 km persegi.
"Sisanya masih 62 juta bidang yang akan diselesaikan
tidak lebih dari 10 tahun," kata Hadi Tjahjanto usai membuka Asia Pasific
Geospatial Forum (APGF) di Badung, Bali, Senin (6/11/2023).
Untuk mengejar target tersebut, kata Hadi Tjahjanto,
pemetaan akan dilakukan dengan teknologi drone sehingga setiap bidang tanah
dapat dipetakan secara fotografis beresolusi tinggi.
"Pemanfaatan drone akan lebih dioptimalkan tidak hanya
untuk pemetaan dua dimensi saja tapi akan dikembangkan juga utk keperluan 3
dimensi," jelas Hadi Tjahjanto.
Informasi berbasis bidang tanah tersebut menjadi bagian
sumber data yang nantinya tidak hanya dimanfaatkan secara internal, namun juga
akan digunakan oleh stakeholders lainnya yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu
kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat atau swasta.
Kepada peserta konferensi, Hadi Tjahjanto mengajak mereka
mengunjungi portal milik Kementerian ATR/BPN RI.
Bagi kementeriannya, informasi geospasial berbasis bidang
tanah yang disajikan ini merupakan keharusan dalam rangka mendukung pelaksanaan
pembangunan yang berkelanjutan.
Adapun informasi pertanahan yang disiapkan Kementerian
ATR/BPN RI, antara lain berupa tata ruang provinsi dan kabupaten/kota, land ownership, land use, land value, hingga customary land.
Forum APGF dihadiri 51 negara di Asia Pasifik berlangsung
dari 6 hingga 10 Nopember mendatang.
Sementara itu Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh
Aris Marfai mengatakan, data informasi geospasial digunakan untuk mendukung
penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang
(RDTR) yang dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN.
Selain itu, Aris menambahkan, juga digunakan untuk menunjang
investasi dan pembangunan di Indonesia melalui perijinan Online Single Submission
(OSS).
"Data geospasial ini dipakai untuk penanggulangan
bencana, evakuasi, dipakai untuk sistem informasi pelayanan kesehatan, maupun
ketersediaan air bersih," jelas Aris.
Ditambahkan, dalam pertemuan selama lima hari di Bali ini,
diharapkan memberikan peluang negara di Asia Pasifik untuk berpartisipasi dan
melakukan investasi di Indonesia.
"Pengelolaan informasi data geospasial di Indonesia
sudah advance. Itu akan mendukung
proses investasi, dan memberikan peluang untuk negara di Asia Pasifik,"
kata Aris Marfai.
Oleh karena itu, kita semua bersama-sama akan terus
melakukan perbaikan dalam upaya pengelolaan informasi geospasial untuk
menciptakan dunia yang lebih baik, sebutnya.
Usai membuka forum yang berlangsung 6-10 November 2023 itu,
Aris Marfai mendampingi Menteri Hadi untuk membuka pameran yang menampilkan
pengembangan data informasi geospasial.
(lan)