Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali meraih penghargaan sebagai salah satu Provinsi dengan Pendataan KUMKM Terbaik Tahun 2022. (Foto: Humas Prov. Bali)
BADUNG,
PERSPECTIVESNEWS - Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Koperasi dan UKM
Provinsi Bali meraih penghargaan sebagai salah satu Provinsi dengan Pendataan
KUMKM Terbaik Tahun 2022.
Penghargaan tersebut secara langsung diberikan oleh Menteri
Koperasi UKM RI Teten Masduki yang diterima oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah Provinsi Bali I Wayan Ekadina acara Pembukaan Rakornas Pemanfaatan Hasil
Pendataan Lengkap KUMKM 2023 di Nusa Dua, Selasa (21/11/2023).
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koperasi UKM RI Teten
Masduki mengatakan bahwa pihaknya mendorong pemanfaatan hasil pendataan lengkap
koperasi dan UMKM tahun 2022 untuk membuat kebijakan yang solutif dan tepat
sasaran.
Tercatat, pendataan lengkap KUMKM 2022 menghasilkan sebanyak
9,11 juta usaha di Indonesia, dengan kriteria usaha non pertanian dan menetap
terdiri dari 9,09 juta UMKM dan 20.000 koperasi.
“Saat saya pertama menjadi menteri, saya tanya data dan
ternyata belum ada. Maka kita harus mulai siapkan program berbasis data. Kalau
tidak, akan ngawur dan program tidak akan tepat sasaran. Dari data ini kita
akan mudah menyusun program pemberdayaan UMKM dan mengembangkan SDM baik
pemerintah darrah maupun pelaku UMKM,” kata Menteri Teten.
Lebih lanjut, Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten
Masduki menjelaskan, data UMKM menurut wilayah sebaran banyak terkonsentrasi di
Pulau Jawa yang mencapai 5,4 juta atau sebesar 59,19 persen.
“UMKM yang terkonsentrasi di Sumatra sebanyak 2,2 juta atau
sebesar 24,10 persen dan UMKM yang terkonsentrasi di kawasan timur Indonesia
yaitu di Pulau Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua
sebanyak 1,5 juta atau sebesar 16,71 persen,” kata MenKopUKM.
Menteri Teten menegaskan, data ini tidak bersifat final.
Maka dari itu, dia meminta Dinas Koperasi dan UKM di daerah untuk terus mengembangkan
dan memutakhirkan hasil pendataan ini.
Data ini juga diharapkan mampu menjadi modal awal untuk
mengembangkan UMKM baik secara jumlah dan perubahan data, terutama bagi Dinas
Koperasi dan UKM di daerah yang sangat dekat dengan pelaku UMKM.
“Jadi penyusunan data tunggal dan input data dilakukan di
daerah. Ini baru non pertanian dan yang menetap. Padahal UMKM terbanyak
bergerak di sektor pertanian dan aquaculture.
Ini keunggulan komparatif kita dibandingkan negara di dunia,” tuturnya.
Menteri Teten menekankan, data ini harus dipilah dengan
baik. Dari data yang ada, harus dipilah mana UMKM yang sifatnya ekonomi
subsisten atau hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan UMKM yang dapat
ditumbuhkembangkan.
“Ada juga yang bisa dikembangkan sehingga skala usahanya
bisa diperbesar agar kita bisa ekspansi secara nasional atau bahkan go global. Kalau skala usahanya besar
itu akan membuka lapangan kerja. Nanti mikro berkurang karena lapangan kerjanya
terbuka,” ujar Menteri Teten.
Menurut Menteri Teten, terciptanya usaha mikro disebabkan
karena tidak terbukanya lapangan kerja formal. Hal ini yang harus dikurangi
dengan menciptakan lapangan kerja dari UMKM.
Hal ini juga dikatakan sangat erat kaitannya dengan
Indonesia Menuju Negara Maju di 2045.
“Tantangannya, 97 persen masyarakat Indonesia bekerja di
level mikro. Menjadi negara maju itu diukur dari pendapatan per kapita. Saat
ini kita sudah masuk negara dengan pendapatan menengah ke atas atau 4.500 dolar
AS per kapita. Pada 2045 kita mungkin harus menaikkan ini agar melampaui batas
minimum menjadi negara maju,” kata Menteri Teten.
Menurutnya, jika tidak segera mengubah kualitas lapangan
kerja, maka akan sulit bagi Indonesia untuk menjadi negara maju. Oleh karena
itu, pemerintah terus berupaya menyiapkan lapangan kerja berkualitas melalui
industrialisasi yang berbasis bahan baku lokal dan industrialisasi yang
melibatkan koperasi dan UMKM.
Di tempat yang sama, Deputi Bidang Kewirausahaan Siti Azizah
mengatakan, acara ini merupakan tonggak penting yang menandai upaya kolaboratif
dalam memahami, menganalisis, dan menerjemahkan data menjadi langkah nyata
menuju pertumbuhan yang berkelanjutan bagi sektor koperasi dan UMKM.
“Pendataan lengkap koperasi dan UMKM menjadi salah satu
fondasi yang kokoh untuk menyusun strategi bisnis dan pengambilan keputusan
atau kebijakan bagi UMKM,” ucap Siti Azizah.
Melalui penyelenggaraan Rakornas ini, Siti Azizah berharap
perangkat daerah dalam melakukan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM,
sekaligus berperan aktif dalam memperbaharui atau update data secara
berkelanjutan melalui Sistem Informasi Data Tunggal Koperasi dan Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (SIDT_KUMKM).
Kegiatan ini dihadiri oleh peserta dari seluruh dinas yang
membidangi koperasi dan UKM di 34 provinsi di Indonesia dan 240 Kabupaten atau
Kota Terpilih Cakupan Pendataan Lengkap KUMKM 2022.
Dalam acara ini, sebanyak 7 provinsi mendapatkan penghargaan
pendataan KUMKM terbaik yaitu DKI Jakarta, Banten, Sulawesi Utara, Aceh,
Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, dan Bali.
Sementara itu, kabupaten atau kota terbaik pendataan KUMKM
adalah Jakarta Barat, Bone, Asahan, Padang, Banda Aceh, dan Pandeglang. (humas)