Perwakilan kementerian/lembaga saat melaksanakan joint visit SP4N Lapor ke Provinsi Bali, Selasa (10/10/2023). (Foto: Humas Jembrana)
DENPASAR,
PERSPECTIVESNEWS- Pemerintah Provinsi Bali mendapat apresiasi dalam
pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)
Lapor.
Apresiasi itu disampaikan perwakilan kementerian/lembaga saat
melaksanakan joint visit SP4N Lapor ke Provinsi Bali, Selasa (10/10/2023).
Tim joint visit yang terdiri dari Ombudsman RI, Kementerian
RB, Kemendagri, Kantor Staf Kepresidenan, UNDP dan Country Director - KOICA
(Korea International Cooperation Agency) diterima Sekretaris Daerah Provinsi
Bali Dewa Made Indra di Ruang Rapat Sabha Adhyasta Madya Kantor Inspektorat
Provinsi.
Apresiasi terhadap pengelolaan SP4N Lapor di Provinsi Bali
diutarakan Team Leader Democratic Governance and Poverty Reduction Unit (DGPRU)
UNDP Siprianus Bate Soro.
Menurut penilaiannya, dari enam daerah yang dijadikan pilot
project, Provinsi Bali menunjukkan keseriusan dalam pengelolaan sistem layanan
penyampaian aspirasi dan pengaduan secara online yang terintegrasi secara
berjenjang pada setiap penyelenggara pelayanan publik ini.
Keseriusan itu telah diimplementasikan dalam aksi nyata
seperti penyusunan roadmap hingga pembentukan tim.
Selain itu, ia juga memuji langkap Pemprov Bali melalui
Diskominfos yang mendukung infrastruktur aplikasi SP4N Lapor dengan memasang
WiFi gratis di 2.307 titik.
“Dukungan teknologi menjadi bagian penting dalam
optimalisasi pengelolaan SP4N Lapor. Dengan adanya WiFi gratis, masyarakat
memiliki akses yang lebih luas dalam menyampaikan berbagai pengaduan terkait
layanan publik,” ujarnya.
Ia berharap, apa yang sudah dilakukan Pemprov Bali bisa
dicontoh oleh daerah lainnya dalam pengelolaan layanan pengaduan ini.
Apresiasi senada juga disampaikan Kepala Bidang Fasilitasi
Pengaduan dan Pengelolaan Informasi Kemendagri Rega Tadeak Hakim.
Dijelaskan olehnya, keberhasilan Bali tercermin dari
antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan ruang pengaduan ini.
“Pada tahun 2023, ditargetkan 200 pengaduan dan hingga saat
ini telah masuk 102 pengaduan. Capaian itu sudah sangat baik,” ujarnya.
Selain itu, Pemprov Bali juga telah membentuk tim serta
merespon dengan baik setiap pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui SP4N
Lapor.
“Respon yang diberikan tak hanya bersifat normatif, namun
secara substansi telah menjawab apa yang menjadi harapan masyarakat,” sebutnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menyampaikan
terima kasih atas kunjungan dari tim SP4N Lapor yang terdiri dari perwakilan
kementerian dan lembaga.
Menurutnya, kunjungan ini merupakan sebuah kehormatan dan
bentuk pengakuan terhadap keseriusan Bali dalam pengelolaan SP4N Lapor.
Lebih jauh ia menambahkan, besarnya atensi yang diberikan
pemerintah pusat terhadap program ini mengindikasikan bahwa kanal pengaduan
yang dikelola secara terintegrasi merupakan kebutuhan yang harus dikelola
dengan baik oleh pemerintah sebagai lembaga pelayan publik.
“Kami di daerah merasa sangat terbantu karena mendapat
dukungan teknis dalam menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat terkait
program yang sedang kita laksanakan,” ucapnya.
Pada bagian lain, Sekda Dewa Indra menyinggung tentang manfaat kanal pengaduan yang menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Bisa saja kita sudah merasa baik, padahal yang dirasakan
masyarakat belum tentu demikian. Birokrasi punya standar yang mungkin belum
sepenuhnya bisa memenuhi harapan masyarakat,” cetusnya.
Ditambahkan, sistem pengaduan ini bisa menjadi kanal
penyambung antara masyarakat dengan pemerintah selaku pembuat kebijakan.
Oleh sebab itu, Pemprov Bali menaruh perhatian pada SP4N
Lapor yang merupakan kanal pengaduan terintegrasi buah kerjasama enam
kementerian/lembaga dengan organisasi internasional yaitu UNDP dan KOICA.
“Saya mengajak seluruh OPD memberi perhatian dengan
melakukan monitor dan tindak lanjut secara intensif,” sambungnya.
Berikutnya, Dewa Indra juga menyampaikan sejumlah kendala
yang dihadapi dalam pengelolaan SP4N Lapor. Kendala tersebut antara lain belum
optimalnya sosialisasi sehingga masih banyak pengaduan yang masuk melalui kanal
selain SP4N Lapor.
“Kami masih banyak menerima pengaduan di luar kanal ini.
Selain itu, masyarakat juga memanfaatkan lembaga lain. Sebenarnya tak masalah
jalur manapun yang ditempuh, tapi tetap harus menjadi bahan evaluasi untuk
kesinambungan SP4N Lapor,” terangnya.
Ke depan, Pemprov Bali berkomitmen mendukung optimalisasi
pengelolaan SP4N Lapor dengan mengintensifkan sosialisasi serta optimalisasi
tindak lanjut pengaduan masyarakat.
Menambahkan penjelasan Sekda Dewa Indra, Kepala Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Gede Pramana menegaskan
komitmennya mendukung pengelolaan SP4N Lapor.
Selain pemasangan WiFi gratis di 2.307 titik, jajarannya
juga gencar melakukan sosialisasi antara lain melalui literasi digital.
Pertemuan juga dihadiri Wakil Ombudsman RI Bobby Hamzar
Rafinus, Asisten Transformasi Digital Pelayanan Publik Kemenpan RB Yanuar
Ahmad, Kepala Sekretariat Kepala Staf Presiden RI Yan Adi, Deputy Country
Director of Korean International Cooperation Agency (KOICA) Park Sooyoung,
Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Bali Ni Wayan Sri Widhiyanti, Kepala Biro
Organisasi Setda Provinsi Bali Ketut Nayaka dan Irbanwil V Inspektorat Provinsi
Bali Wayan Suparta. (zil/hum)