Pj. Gubernur Bali S.M Mahendra Jaya saat menerima audensi dari Nyoman Parta, anggota DPR RI Komisi VI Dapil Bali dan rombongan Pertamina Bali, di Ruang Kerja Gubernur Bali, Kamis (21/9/2023). (Foto: Humas Pemprov. Bali)
DENPASAR,
PERSPECTIVESNEWS- Pj. Gubernur Bali S.M Mahendra Jaya minta Pertamina membuat
regulasi distribusi gas LPG 3 Kg agar penggunaannya tepat sasaran yakni bagi
masyarakat ber-KTP Bali yang berada di golongan taraf hidup tingkat bawah
(kurang mampu).
“Semua pihak yang berada di golongan taraf hidup menengah ke
atas untuk sadar tidak turut serta menggunakan gas LPG 3 Kg karena diperuntukkan
bagi masyarakat ber-KTP Bali yang berada di golongan taraf hidup tingkat bawah
(kurang mampu). Sehingga perlu dibuatkan regulasi aturan dan sanksi tegas bagi
agen dan pangkalan yang berani bermain,” ujar Mahendra Jaya saat menerima audensi
dari Nyoman Parta, anggota DPR RI Komisi VI Dapil Bali dan rombongan Pertamina
Bali, di Ruang Kerja Gubernur Bali, Kamis (21/9/2023).
Langkah tegas ini harus segera diambil agar tidak menjadi
momok yang terus merugikan masyarakat mengingat tidak semua golongan masyarakat
berhak membeli LPG 3Kg. Terlebih LPG itu dioplos, maka tidak hanya akan
merugikan dari segi jumlah saja melainkan juga akan membahayakan pembelinya
terkait keamanan dan kenyamanan.
Sales Area Manager Retail Bali Pertamina, Gusti Anggara menjelaskan,
kuota dan realisasi LPG 3 Kg di Provinsi Bali tahun 2023 mengalami penurunan
dari tahun 2022 lalu, yakni dari 219.046 Metrik Ton menjadi 203.565 Mton.
“Dalam upaya memenuhi kebutuhan LPG 3 Kg masyarakat dan UMKM
pasca Covid-19 dan berangsur kembalinya kegiatan pariwisata serta tumbuhnya
UMKM di Provinsi Bali yang diprediksi akan naik 5-10% di tahun 2024 maka kami
mengasumsikan kebutuhan LPG 3 Kg di Provinsi Bali akan naik sebesar 7% dari
prognosa tahun 2023, yaitu sebesar 259.358 Mton. Sesuai perkiraan bahwa
prognosa penyaluran LPG 3 Kg di Provinsi
Bali di tahun 2023 akan mengalami over sebesar 19% dari kuota 2023,” tegas
Gusti Anggara.
Sementara anggota Komisi VI DPR RI, Nyoman Parta meminta
bantuan Pj. Gubernur Bali untuk menyampaikan laporan kepada Menteri terkait
mengenai ketersediaan kuota LPG 3 Kg yang semakin menipis, terlebih di bulan
Desember mendatang stok kuota LPG 3 Kg diperkirakan tidak ada lantaran sudah
terpakai di bulan November. Sehingga hal ini akan memberikan dampak bagi
masyarakat Bali terutama mereka pengguna LPG 3 Kg yang berasal dari golongan
masyarakat menengah ke bawah dan tercatat sebagai penerima LPG subsidi 3 Kg. (yus/hum)