Pj Gubernur Bali S.M. Mahendra Jaya mendampingi KSP Moeldoko saat melaksanakan kunjungan ke Pelabuhan Sanur, Jumat (22/9/2023). (Foto: Humas Pemprov. Bali
DENPASAR,
PERSPECTIVESNEWS - Penjabat (Pj) Gubernur Bali S.M. Mahendra Jaya
mendampingi Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko yang
melaksanakan kunjungan ke Pelabuhan Sanur, Jumat (22/9/2023).
Pj. Gubernur S.M Mahendra Jaya menyampaikan tiga skema untuk
mengatasi kemacetan pada akses keluar masuk pelabuhan yang belakangan kerap
menimbulkan kepadatan kendaraan di Jalan By Pass Ngurah Rai.
Yang pertama disebutnya sebagai skema minimalis yaitu dengan
pembuatan jalan baru sepanjang 1 kilometer serta menjajaki kerjasama dengan
masyarakat pemilik lahan kosong di sekitar pelabuhan untuk dimanfaatkan sebagai
kantong parkir.
“Karena dari hasil evaluasi, keterbatasan tempat parkir ini
sangat mengganggu dan menjadi pemicu kemacetan,” katanya.
Selanjutnya, Pemprov Bali juga merancang skema moderat yaitu
rencana pembangunan jalan sepanjang 3 kilometer plus satu jembatan. Terakhir
adalah skema paling ideal yaitu pembangunan akses jalan langsung dari By Pass
Ngurah Rai menuju Pelabuhan Sanur sepanjang 6 kilometer.
“Ini skema yang paling ideal untuk kelancaran arus penumpang
yang memanfaatkan Pelabuhan Sanur,” imbuhnya.
Ditambahkan, tiga skema tengah digodok dan diharapkan dapat
segera dieksekusi guna mengatasi persoalan kemacetan di seputaran pelabuhan.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI
Moeldoko menyampaikan, kunjungannya bertujuan menindaklanjuti laporan dari
anggota tim monitor Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya yang terkait
dengan keberadaan Pelabuhan Sanur.
“Informasi pertama adalah kemacetan. Saya kira ini terjadi
karena perubahan yang terjadi kurang terantisipasi. Sebelum pelabuhan ini
dibangun, arus orang yang menyeberang ke Nusa Penida dan Lembongan rata-rata
2.000 hingga 2.500 per hari. Tapi setelah pelabuhan ini beroperasi, arus
penumpang tiap harinya mencapai 6.000 hingga 6.500. Ini berimplikasi pada
tingginya arus kendaraan yang menuju atau keluar dari pelabuhan dan memicu
kemacetan pada jam-jam tertentu,” bebernya.
Menurutnya, situasi ini harus segera dicarikan jalan keluar
agar tidak mengganggu kenyamanan pengguna jalan yang tidak bertujuan ke
pelabuhan. Persoalan kedua yang mengemuka adalah terkait pengelolaan Pelabuhan
Sanur yang saat ini berada di bawah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas
Pelabuhan (KSOP) Kelas II Benoa. Terkait dengan hal itu, ada aspirasi yang
berkembang agar ada kolaborasi dengan pemerintah daerah.
“Intinya, pemerintah daerah ingin juga mendapat pemasukan
untuk asas keadilan,” imbuhnya.
Menindaklanjuti berbagai masukan terkait keberadaan
Pelabuhan Sanur, pihaknya akan segera melakukan rapat dengan Kementerian
Perhubungan.
“Sejumlah catatan ini akan segera kita rapatkan, prinsipnya
kami menjembatani kepentingan semua pihak agar berjalan sesuai harapan,”
tambahnya.
Masih dalam wawancara dengan awak media, Moeldoko memberikan
penekanan pada keberadaan PSN yang berjumlah 161 dan tersebar di sejumlah
daerah di Indonesia. Menepis banyaknya isu miring yang berkembang, Moeldoko
menegaskan bahwa PSN merupakan program yang diarahkan untuk mensejahterakan
masyarakat, bukan menyengsarakan. Ia menilai, Pelabuhan Sanur adalah salah satu
PSN yang terbukti membawa manfaat bagi masyarakat, tak hanya di Bali daratan
tapi juga di Nusa Penida dan Nusa Lembongan.
“Ini salah satu bukti nyata kalau PSN itu membawa manfaat
positif. Tadinya wisatawan maupun masyarakat domestik harus menghadapi
ketidaknyamanan saat harus naik ke perahu motor. Dengan adanya pelabuhan ini,
penyeberangan menjadi lebih nyaman. Kita bangga bisa menyajikan infrastruktur
berkelas bagi wisatawan,” tuturnya.
Ia pun menyampaikan terima kasih kepada Kementerian
Perhubungan berkolaborasi dengan pemerintah daerah yang bisa mewujudkan sebuah
terminal penyeberangan berkelas.
”Ini adalah prestise, kita bisa tunjukkan kepada dunia
luar,” cetusnya.
Sebelumnya, Kepala KSOP Kelas II Benoa Capt Sadeli,M.Mar,E.
MM memberi paparan tentang situasi penyeberangan ke Pulau Nusa Penida dan
Lembongan.
“Sebelum ada pelabuhan ini, para penumpang mesti melepas
sandal karena harus melalui air untuk tiba di kapal penumpang. Sekarang dengan
adanya pelabuhan ini, penumpang jauh lebih nyaman. Kami juga menerapkan SOP
layanan seperti di Bandar Udara,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberadaan pelabuhan ini mendorong
peningkatan jumlah penumpang yang sangat signifikan yaitu rata-rata mencapai
6.000 setiap hari. Mengingat intensitas penyeberangan yang kian padat, Sadeli
berharap penambahan kapal patroli laut agar pengawasan dapat dioptimalkan.
Saat mendampingi kunjungan Moeldoko ke Pelabuhan Sanur, Pj.
Gubernur Mahendra Jaya didampingi sejumlah pimpinan OPD yaitu Kepala Bappeda I
Wayan Wiasthana Ika Putra, Kadis PUPR Nusakti Yasa Wedha, Kadisparda Tjokorda
Bagus Pemayun dan Kadis KLH I Made Teja. Hadir pula Walikota Denpasar IGN. Jaya
Negara.
Dalam kunjungannya di Pelabuhan Sanur, Moeldoko sempat
meninjau situasi penyeberangan dan berbincang dengan sejumlah wisatawan. (zil/hum)