Hermanto Rohman
berpendapat bahwa bergabungnya Golkar dan PAN ke Partai Gerindra untuk
mengusung Prabowo tidak lepas dari pengaruh Jokowi (FOTO: Portal Jember)
JEMBER,
PERSPECTIVESNEWS -
Pengamat politik FISIP Universitas Jember Hermanto Rohman MPA mengatakan
deklarasi dukungan Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) kepada
Prabowo Subianto tidak lepas dari pengaruh Presiden Joko Widodo.
Partai Golkar, PAN dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
berkoalisi bersama Partai Gerindra untuk mendeklarasikan Prabowo Subianto
sebagai calon presiden pada Pemilu 2024.
"Sedari awal sudah bisa diprediksi bahwa pilihan politik
Partai Golkar dan PAN tidak akan lepas dari pengaruh Jokowi," katanya saat
dihubungi per telepon di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Minggu (13/8/2023).
Menurutnya kedua parpol itu adalah partai pendukung Jokowi yang
kebetulan para ketua parpolnya merupakan tim ekonomi di kabinet Jokowi-Ma'ruf
Amin, sehingga keputusan kedua parpol tersebut pasti tidak akan lepas dari
pengaruh Jokowi.
Secara rasional dibandingkan figur lainnya, lanjut dia,
Prabowo memiliki nilai plus yaitu sudah mampu melewati "kaderisasi"
dalam memahami permasalahan internasional di era kepemimpinan Jokowi.
"Prediksi saya bergabungnya Partai Golkar dan PAN
sepertinya tidak mengincar posisi calon wakil presiden, namun lebih pada tim
ekonomi pada kabinet ke depan jika Prabowo ditakdirkan menang," tuturnya.
Ia mengatakan pidato pernyataan Ketua Umum Partai Golkar
Airlangga Hartarto yang menyampaikan dukungannya terhadap Prabowo sangat kuat
menyiratkan bahwa kepemimpinan Jokowi harus dilanjutkan oleh sosok yang teruji
dalam memahami bukan hanya persoalan nasional, namun juga kompetisi Indonesia
di kancah global.
"Golkar dan PAN memiliki kader-kader yang mumpuni di
bidang ekonomi, sehingga kemungkinan sudah ada opsi mengarah ke sana yang sudah
disiapkan dan tentunya king maker-nya koalisi itu adalah Jokowi," ucapnya.
Dengan koalisi Gerindra, PKB, Golkar, PAN, dan PBB yang
mendukung Prabowo maka pasti akan berpengaruh pada peta koalisi lainnya, dan
pastinya geliat politik PDI Perjuangan yang mungkin akan mengalami "tensi
naik", serta yang resisten bubar koalisinya adalah pada pengusung Anies.
"Kemungkinan PDI Perjuangan pasti akan menjajaki bergabungnya
Demokrat, bahkan bisa juga Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya
Paloh ke kubu PDI Perjuangan," ujarnya.
Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi
Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden
dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden
diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang
memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi
DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu
anggota DPR sebelumnya.
Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan
calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan
minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau
gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal
34.992.703 suara. (an/djo)