Ketua Umum SMSI Firdaus
saat rapat pleno melalui aplikasi zoom, Jumat (28/7/2023). (FOTO: SMSI Pusat)
JAKARTA,
PERSPECTIVESNEWS -
Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) secara tegas menolak draf Peraturan Presiden
tentang Hak-hak Penerbit, yang kalau diterbitkan oleh Presiden akan
melegitimasi persaingan usaha pers yang tidak sehat.
Ketua Umum SMSI Firdaus mengatakan, penolakan itu ditegaskan
kembali dalam rapat pleno melalui aplikasi zoom, Jumat (28/7/2023).
Draf hak penerbit (publisher right) seperti yang sudah banyak
diketahui kalangan pers, menurut Firdaus akan mengancam keberlangsungan
perusahaan pers kecil, rintisan (start up).
“Dalam draf itu hanya mengutamakan media tertentu, yang
terverifikasi oleh Dewan Pers yang boleh menikmati iklan, meskipun telah
berbadan hukum pers,” tutur Firdaus di depan peserta pleno.
Firdaus menilai, peraturan perusahaan (perpres) yang
mengundang perdebatan ini adalah persaingan usaha yang dibungkus dengan isu
profesionalisme pers, bukan semata-mata memajukan kemerdekaan pers karena
menyangkut pendapatan iklan. Semua ini sudah dipahmi para pengurus SMSI.
Para pengurus SMSI yang hadir dalam pleno tersebut antara
lain Yono Hartono (Wakil Ketua Umum SMSI), Sekretaris Jenderal SMSI M Nasir dan
wakilnya Wisnutomo, Ketua Departemen Pengembangan SMSI Pusat Ilona Juwita, serta
Dr Retno Intani ZA, MSc (Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan SMSI Pusat),
Sihono HT (Yogyakarta), Erris J. Napitupulu, Agus Utama, Zulfikar Tanjung,
Benny Pasaribu, dan Ayu Kesuma (Sumatera Utara), Paulus Joris (Maluku), Lesman
Bangun (Banten), Abdus Syukur (Nusa Tenggara Barat), Zulnadi (Sumatera Barat),
Novrizon Burman (Riau), Izaak Tulalessy, Saswati Matakena (Maluku), dan
Iwandije (Gorontalo).
Masukan Google untuk
Pemerintah Indonesia
Sebelumnya Wakil Presiden Google Asia Pacifik yang menangani Urusan Pemerintahan dan Kebijakan Publik, Michaela
Browning memberi masukan pemerintah Indonesia lewat tulisannya berjudul: Sebuah
rancangan peraturan berpotensi mengancam masa depan media di Indonesia.
Tulisan Michaela Browning, Selasa 25 Juli 2023 yang dimuat
Blog Resmi Google, menjadi perbincangan dan mendapat beragam tanggapan positif
dari kalangan pers siber.
Tulisan itu bisa menjadi masukan pengambil keputusan,
terutama Presiden Joko Widodo yang disodori draf Peraturan Presiden tentang
Hak-hak Penerbit untuk ditandatangani.
Tulisan Michaela Browning secara utuh sebagai berikut:
“Sama seperti banyak pemerintah di dunia, kami pun percaya
akan pentingnya industri jurnalisme yang sehat dan berkomitmen untuk berperan
aktif dalam mendukung ekosistem berita yang berkelanjutan, independen, dan
beragam.
Sebagaimana yang telah kami sampaikan kepada Pemerintah
Indonesia, kami khawatir bahwa, jika disahkan tanpa perubahan, rancangan
terbaru Perpres tentang Jurnalisme Berkualitas yang tengah diusulkan saat ini
tidak dapat dilaksanakan. Alih-alih membangun jurnalisme berkualitas, peraturan
ini dapat membatasi keberagaman sumber berita bagi publik karena memberikan
kekuasaan kepada sebuah lembaga non-pemerintah untuk menentukan konten apa yang
boleh muncul online dan penerbit berita mana yang boleh meraih penghasilan dari
iklan.
Misi Google adalah membuat informasi mudah diakses dan
bermanfaat bagi semua orang. Jika disahkan dalam versi sekarang, peraturan
berita yang baru ini dapat secara langsung mempengaruhi kemampuan kami untuk
menyediakan sumber informasi online yang relevan, kredibel, dan beragam bagi
pengguna produk kami di Indonesia.
Akibatnya, segala upaya yang telah dan ingin kami lakukan
untuk mendukung industri berita di Indonesia selama ini dapat menjadi sia-sia.
Kami akan terpaksa harus mengevaluasi keberlangsungan berbagai program yang
sudah berjalan serta bagaimana kami mengoperasikan produk berita di negara ini.
Sejak rancangan Perpres tersebut pertama kali diusulkan pada
tahun 2021, Google dan YouTube telah bekerja sama dengan pemerintah, regulator,
badan industri, dan asosiasi pers untuk memberikan masukan seputar aspek teknis
pemberlakuan peraturan tersebut dan untuk menyempurnakannya agar sesuai dengan
kepentingan penerbit berita, platform, dan masyarakat umum.
Kami berterima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk
berdiskusi dengan pemerintah, terutama selama proses harmonisasi. Akan tetapi,
rancangan yang diajukan masih akan berdampak negatif pada ekosistem berita
digital yang lebih luas.
Kami percaya bahwa penting bagi pengguna, kreator, dan rekan
penerbit berita kami untuk harus memahami bahwa jika disahkan dalam versinya
yang sekarang, Perpres Jurnalisme Berkualitas akan berdampak sebagai berikut
bagi masyarakat Indonesia:
1. Membatasi berita yang tersedia online: Peraturan ini hanya
menguntungkan sejumlah kecil penerbit berita dan membatasi kemampuan kami untuk
menampilkan beragam informasi dari ribuan penerbit berita lainnya di seluruh
nusantara, termasuk merugikan ratusan penerbit berita kecil di bawah naungan
Serikat Media Siber Indonesia (SMSI). Masyarakat Indonesia yang ingin tahu
berbagai sudut pandang pun akan dirugikan, karena mereka akan menemukan
informasi yang mungkin kurang netral dan kurang relevan di internet.
2. Mengancam eksistensi media dan kreator berita, padahal
mereka adalah sumber informasi utama bagi masyarakat Indonesia. Tujuan awal
peraturan ini adalah membangun industri berita yang sehat, tetapi versinya yang
terakhir diusulkan malah mungkin berdampak buruk bagi banyak penerbit dan
kreator berita yang sedang bertransformasi dan berinovasi. Kekuasaan baru yang
diberikan kepada sebuah lembaga non-pemerintah, yang dibentuk oleh dan terdiri
dari perwakilan Dewan Pers, hanya akan menguntungkan sejumlah penerbit berita
tradisional saja dengan membatasi konten yang dapat ditampilkan di platform
kami.
Google dan YouTube telah lama mendukung pertumbuhan ekosistem
berita digital di Indonesia dan kami ingin terus melanjutkannya. Kami pun tidak
menampilkan iklan atau memperoleh uang di Google News. Bahkan, pada tahun 2022,
Google mengirim lebih dari satu miliar kunjungan situs bagi media di Indonesia
per bulannya – tanpa mengenakan biaya – dan membantu mereka mendapatkan
penghasilan melalui iklan dan langganan baru.
Selama bertahun-tahun kami telah banyak berinvestasi untuk
mendukung penerbit berita, melalui berbagai program, kemitraan, dan produk
untuk memberdayakan penerbit berita agar dapat membangun masa depan yang
berkelanjutan.
Sejak tahun 2019, kami telah membuat komitmen pendanaan
dengan nilai yang signifikan untuk melatih hampir 1.000 penerbit berita di
Indonesia melalui Local News Foundry dan Digital Growth Program. Kami telah
memberikan pelatihan keterampilan digital kepada lebih dari 36.900 jurnalis dan
mahasiswa jurnalisme dari 568 media dan 175 universitas dari seluruh penjuru
negeri sejak 2018.
Kami juga telah mendanai dan bermitra dengan CekFakta untuk
membantu mereka membentuk jaringan dengan 59 media untuk melawan misinformasi
dan membangun literasi digital.
Di YouTube, kami sudah berbagi hasil dari pendapatan iklan
dengan penerbit berita yang memenuhi syarat – dan mereka pun menerima bagian
yang signifikan dari pendapatan yang dihasilkan oleh konten yang mereka buat
dan upload. Kami bangga dapat mendukung jurnalisme berkualitas dari banyak
kreator lokal yang berfokus, misalnya, untuk menyajikan sudut pandang dan
berita dari daerah Indonesia yang relatif terpencil yang biasanya tidak
terliput oleh media tradisional.
Kami tidak percaya bahwa rancangan Perpres di atas akan
memberikan kerangka kerja yang ajek untuk industri berita yang tangguh dan
ekosistem kreator yang subur di Indonesia. Dengan elemen-elemen yang tepat,
kami yakin akan ada lebih banyak hal yang dapat kami lakukan untuk meningkatkan
dan mendukung jurnalisme berkualitas, termasuk – tetapi tidak terbatas pada –
dengan meluncurkan program pemberian lisensi konten kami, News Showcase,
melalui kemitraan dengan beberapa publikasi lokal, regional, dan nasional yang
paling ternama di Indonesia.
Walaupun merasa kecewa dengan arah rancangan Perpres yang
diusulkan saat ini, kami masih berharap agar dapat mencapai solusi yang baik
dan tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan
terkait. Kami ingin terus mencari pendekatan terbaik untuk membangun ekosistem
berita yang seimbang di Indonesia – yaitu, yang dapat menghasilkan berita
berkualitas bagi semua orang sekaligus mendukung kelangsungan hidup seluruh
penerbit berita, kecil maupun besar. (djo/rls)