Kunker Komite IV DPD RI dalam rangka pengawasan terhadap UU Nomor 28 Tahun 2023 di Kantor Gubernur Bali, Senin (26/6/2023). (Foto: Humas Pemprov Bali)
DENPASAR,
PERSPECTIVESNEWS- Wakil Gubernur Bali Prof Tjok. Oka Sukawati (Cok Ace) memaparkan
sejumlah langkah strategis Pemerintah Provinsi Bali dalam menghadapi kondisi
perekonomian global.
Salah satunya yakni melakukan monitoring dan menganalisis
situasi ekonomi global, dengan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan
ekonomi global dan mengumpulkan informasi terkait perubahan trend, kondisi
pasar, dan kebijakan ekonomi global.
Hal ini disampaikan Wagub Bali dalam sambutannya saat
menghadiri kunjungan kerja Komite IV DPD RI dalam rangka pengawasan terhadap
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2023, di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali,
Senin (26/6/2023).
“Langkah berikutnya dalam menghadapi kondisi perekonomian
global yakni mendorong diversifikasi sektor ekonomi yang berpotensi tumbuh dan
berkembang dalam kondisi perekonomian global yang sulit, menyediakan fasilitas
dan regulasi yang mendukung investasi, meningkatkan kualitas infrastruktur,
memperbaiki iklim investasi, serta mendorong inovasi dan pengembangan teknologi
di daerah,” sambungnya.
Selanjutnya mengarahkan perhatian dan sumber daya ke
sektor-sektor ekonomi lokal yang memiliki potensi untuk bertahan atau tumbuh
dalam situasi perekonomian global yang sulit melalui program-program
pembangunan ekonomi lokal, pelatihan dan pengembangan tenaga kerja lokal, serta
pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Lalu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal baik alam
maupun manusia, untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor dengan
memperkuat sektor pertanian, industri pengolahan lokal, serta mempromosikan
produk-produk lokal di pasar domestik maupun internasional, serta meningkatkan
efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
Selebihnya, dijelaskan juga strategi Pemerintah Daerah
Provinsi Bali dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi seperti salah satunya
yakni melaksanakan pembangunan infrastruktur baik dari pembiayaan APBD maupun
APBN (pembangunan shortcut Mengwi-Singaraja, pembangunan Pelabuhan Segitiga Emas,
waduk dan sebagainya) untuk meningkatkan konektivitas dan memfasilitasi sektor
pertanian, perdagangan serta investasi.
Dalam rangka mendorong investasi dilakukan melalui kebijakan
yang mendukung investasi, termasuk insentif fiskal dan perizinan yang mudah
serta melakukan promosi aktif untuk menarik investor.
Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui
program bantuan modal, pelatihan, akses ke pasar, dan fasilitas teknis lainnya.
Pengembangan Sektor Unggulan, pengembangan pariwisata yang berkualitas dan
Pengembangan Ekonomi Kreatif, serta mengeluarkan Kebijakan Relaksasi Pajak
melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi
Administratif terhadap PKB dan BBNKB serta Pembebasan BBNKB II dan Selanjutnya
yang dilaksanakan mulai tanggal 12 Juni sampai dengan 31 Agustus 2023.
Dengan begitu, dukungan anggaran transfer ke daerah sangat
diharapkan dapat menguatkan kapasitas keuangan daerah sehingga berdampak pada
akselerasi belanja daerah yang lebih berkualitas, dan menghasilkan multiplier
effect yang kuat terhadap perekonomian serta efektif untuk mendukung
program-program pembangunan prioritas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Komite IV DPD RI membidangi APBN, pajak dan pungutan lain,
perimbangan keuangan pusat dan daerah, lembaga keuangan dan perbankan,
koperasi, UMKM, statistik, BUMN, investasi, dan penanaman modal.
Koordinator Tim Kunjungan Kerja Komite IV DPD RI selaku tuan
rumah, Made Mangku Pastika mengatakan, diperlukan pengelolaan uang yang baik
dan tepat untuk mewujudkan tata kelola pembangunan daerah yang seimbang.
Sebagai bagian terpenting dalam pengelolaan anggaran, kesejahteraan masyarakat
adalah tujuan utama yang harus menjadi prioritas
"Dukungan anggaran transfer ke daerah sangat diharapkan
dapat menguatkan kapasitas keuangan daerah sehingga berdampak pada akselerasi
belanja daerah yang lebih berkualitas, dan menghasilkan multiplier effect yang
kuat terhadap perekonomian serta efektif untuk mendukung program-program
pembangunan prioritas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," ungkap
Made Mangku Pastika.
Sementara Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Bali, Teguh Dwi Nugroho menjelaskan, pihaknya sudah melakukan sejumlah
upaya mulai dari melaksanakan Rapat Koordinasi Pemerintahan Daerah (Rakorda)
se-Provinsi Bali Tahun 2023 pada April 2023 yang bertujuan untuk mengakselerasi
penyaluran TKD, dan juga memberikan penghargaan kepada pemda yang berkinerja baik.
Melaporkan progress TKD kepada setiap pemda melalui Flash
Report yang disusun setiap bulan, sebagai bahan evaluasi pemda atas capaian
setiap bulannya dan menentukan strategi ke depannya.
Meningkatkan koordinasi Pemerintah Daerah dengan Direktorat
Jenderal Perbendaharaan melalui KPPN dan Kanwil DJPb agar dapat memitigasi
risiko dana yang tidak tersalurkan, seperti mengadakan FGD secara rutin dengan
pemda, serta melakukan monitoring aplikasi OM SPAN setiap hari untuk mengetahui
pengajuan persyaratan dokumen penyaluran dari pemda yang sudah lengkap terkait
penyaluran TKD yang disampaikan kepada KPPN.