Kadis PUPR Jembrana I Wayan Sudiarta mendampingi Bupati Jembrana I Nengah Tamba saat sosialisasi pembangunan jembatan, Selasa (16/5/2023). (Foto: Hum)
JEMBRANA,
PERSPECTIVESNEWS- Warga Desa Yehembang dan sekitarnya kini bisa
bernafas lega. Pasalnya, jembatan yang rusak akibat diterjang banjir bandang
pada September tahun lalu, saat ini mulai tahap pembangunan kembali.
Sebelumnya, warga setempat terhalang aksesnya dan harus
memutar ke jalan alternatif dengan jarak cukup jauh. Kondisi itu menyulitkan
warga karena jarak tempuh waktu jadi lebih lama.
Anggaran pembangunan jembatan menggunakan dana BKK Provinsi
Bali tahun 2023 senilai Rp. 4,6 milyar lebih.
Jembatan akan dibangun dengan konstruksi lebih tinggi
dari sebelumnya guna mengantisipasi debit dari sungai yang dikhawatirkan
sewaktu-waktu tinggi kembali.
"Dengan panjang 36 meter dan lebar 5 meter, jembatan Yehembang-Kedisan
dibangun lebih tinggi dari sebelumnya. Saat musim hujan, debit air sungai lebih
tinggi dari jembatannya, untuk itu kita tinggikan kurang lebih sekitar 3
meter," ucap Kadis PUPR Jembrana I Wayan Sudiarta saat mendampingi Bupati
Jembrana I Nengah Tamba saat sosialisasi pembangunan jembatan, Selasa
(16/5/2023).
Di lain sisi, terkait infrastruktur jalan, Pemkab Jembrana
terus mengupayakan khususnya jalan kabupaten dan desa yang menjadi
tanggung jawabnya wilayahnya agar dalam kondisi baik.
Dikatakan Sudiarta, sejumlah ruas jalan saat ini dalam
kondisi baik, rusak berat dan rusak ringan. Dengan total panjang jalan
kabupaten mencapai 1075 km , jumlah jalan rusak ringan mencapai 141,4 km
sedangkan rusak berat sepanjang 102,8 km.
Kendati demikian kinerja jalan kabupaten di Kabupaten
Jembrana menurut standar pemerintah pusat masih tergolong baik sebesar 79
persen.
Angka ini masih lebih tinggi dari yang disyaratkan standar
nasional sebesar 75 persen. Dengan panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik
pada tahun 2022 mencapai 707,97 km.
Disadarinya, besaran anggaran saat ini menjadi
persoalan utama, namun perbaikan jalan rusak akan tetap dilakukan.
Khusus tahun ini, pihaknya hanya memiliki angggaran untuk
infrastruktur jalan dan jembatan sebesar Rp 15,2 milyar. Sedangkan untuk
perbaikan jalan rusak berat tadi, diestimasikan membutuhkan anggaran total
sebesar Rp 300 milyar sehingga anggaran yang ada saat ini masih jauh dari kata
ideal.
Ketebatasan anggaran itu lanjut Sudiarta, karena ada
penurunan DAK Pusat sehubungan berbagai kebijakan strategis pemerintah
pusat. Selain itu untuk keperluan refocusing anggaran dialihkan untuk
penanganan pandemi Covid -19, serta beban belanja daerah untuk kebutuhan
penganggaran Pemilu sehingga anggaran dimiliki pemerintah daerah menjadi terbatas.
Untuk itu, kata Sudiarta, Bupati Jembrana sendiri sudah
mencarikan beberapa solusi. Diantaranya melalui permohonan BKK provinsi serta
anggaran pusat. Disamping itu dibutuhkan kesadaran warga bersama-sama menjaga
umur jalan, terutama dari genangan aliran air selokan sehingga lebih awet.
"Kita telah mengajukan BKK sebesar Rp 20 milyar,
selain itu juga mengajukan ke Kementrian PUPR senilai Rp. 79 milyar untuk jalan
kabupaten. Sedangkan jalan desa nantinya akan kita lakukan pendataan dengan
menggunakan dana APBD, karena kewenangan jalan kabupaten dan desa ada di
pemerintah daerah," jelasnya.
Sementara itu Bupati Tamba menuturkan, pemerintah daerah
terus berupaya membenahi infrastruktur-infrastruktur yang ada di Kabupaten
Jembrana, apalagi hal itu merupakan kepentingan publik termasuk Jembatan
Yehembang-Kedisan ini, yang merupakan akses penghubungan beberapa desa dan
banjar di dalamnya.
"Hari ini, sudah mulai dibangun, astungkara bisa
selesai dibangun tepat waktu dan nantinya bisa digunakan kembali oleh
masyarakat untuk mobilitas perekonomian," ungkapnya di hadapan perkebel, bendesa
dan warga sekitar.
Ia turut mengungkapkan, untuk jembatan Nusamara yang juga
rusak akibat diterjang banjir bandang, semoga bisa dieksekusi tahun depan di tahun
2024.
Saat ini, selain jembatan juga terdapat infrastruktur jalan
yang rusak. Ini tentu juga menjadi prioritas yang harus dibenahi. Melihat
keterbatasan anggaran pemerintah daerah, pihaknya telah mengajukan permohonan
DAK (Dana Alokasi Khusus) kepada Kementrian PUPR RI.
"Astungkara, apa yang kita ajukan membuahkan hasil,
sehingga secara bertahap infrastruktur Jembrana bisa segera dibenahi,"
pungkasnya. (hum/utu)