DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS– Jajaran Polda Bali menggandeng banyak pihak demi mewujudkan Pemilu 2024 berjalan aman, damai dan demokrasi. Salah satunya dengan DPD RI Provinsi Bali.
Hal itu terlihat saat Kasubdit I Ditintelkam Polda Bali AKBP I Wayan Sumara, S.Sos, M.Si saat menyambangi Kepala Kantor Sekretariat DPD RI Provinsi Bali, I Putu Rio Rahdiana, S.STP, Jumat (17/3/2023) sore.
“DPD RI merupakan level pusat, karena dari anggota DPD RI berasal dari Bali maka harus diketahui setiap kegiatan,” kata AKBP Sumara ditemui usai kegiatan.
Dijelaskan, tugas pokok Subdit I adalah Bidang Politik, sehingga dengan dimulainya tahapan Pemilu Tahun 2024 perlu dilaksanakan monitoring.
Selaku anggota intelijen terangnya, tidak memata-matai melainkan mengamankan kegiatan maupun peserta Pemilu, dalam hal ini diterapkan cooling system.
“Ada kesepakatan bersama Polri dan Penyelenggara Pemilu dalam menghadapi Pemilu Tahun 2024. Kolaborasi ini sangat penting dalam hal menjaga keamanan,” ujarnya.
Menurutnya, setiap instansi memiliki SOP masing-masing, namun jangan sampai hal itu jadi perdebatan dalam hal menyelesaikan permasalahan maupun kerawanan Pemilu.
Selain itu, kata AKBP Wayas Sumara, banyak instansi pusat melaksanakan kegiatan di Bali sehingga tingkat aktivitas politik maupun pemerintahan yang memilih Bali sebagai lokasi pertemuan, cukup tinggi.
“Diharapkan kepada rekan-rekan di Kantor DPD ini untuk berbagi informasi terkait kegiatan Anggota DPD RI ataupun kerawanan lainnya, karena sebagai anggota intelijen harus memberikan masukan kepada pimpinan dalam hal ini Kapolda Bali,” tegasnya.
Di lokasi yang sama, Putu Rio Rahdiana mengucapkan terima kasih karena di setiap kegiatan yang berkaitan dengan keamanan di kantornya, kerap mendapat bantuan dari kepolisian.
“Dengan bantuan dari Polda Bali, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” bebernya.
Sementara Kasubbag Komunikasi Publik, Data dan Informasi Kantor DPD RI Provinsi Bali, Astrid menerangkan, pada saat masa reses, Anggota DPD RI berada di daerah masing-masing.
Terkait antisipasi kerawanan untuk setiap kegiatan Anggota DPD RI, dirinya mengaku sangat sulit karena masing-masing melaksanakan kegiatan tanpa memberitahu Kantor DPD RI Provinsi Bali.
“Kami hanya tahu beberapa kegiatan Anggota DPD RI dengan memantau melalui media sosial,” beber Astrid. (agn)