DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS– Sepanjang tahun 2022, Kantor Perwakilan (KPw) Provinsi Bali telah membina 53 UMKM Binaan, terbanyak (24) bergerak di bidang usaha yang berorientasi ekspor.
Kepala KPw BI Bali Trisno Nugroho menyampaikan catatan itu saat giat Obrolan Santai BI bareng Media (OSBIM) bertajuk “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Bali 2023: Konsistensi, Inovasi dan Sinergi’, di Dapur Alam, Sanur, Denpasar, Kamis (16/2/2023).
“Sepanjang tahun 2022, BI Bali telah membina sebanyak 53 UMKM, sebanyak 17 UMKM Ketahanan Pangan, 24 UMKM Berorientasi Ekspor dan UMKM Komoditas Unggulan Lokal,” ungkap Trisno Nugroho.
Jumlah tersebut diakui Trisno masih kurang mengingat banyak UMKM yang ingin menjadi bagian binaan BI Bali.
“Masalahnya tidak hanya memfasilitasi dari segi pembiayaan tetapi juga harus dilakukan pendampingan, minimal 5 bulan karena kami harus melihat perkembangan UMKM bersangkutan, apakah bisa berjalan sesuai yang kami harapkan,” kata Trisno.
Menurut Trisno, tidak mudah membina sebuah UMKM, tidak saja dengan tenaga atau tim pembina yang terbatas, tetapi juga membantu membuka akses pasar dan sebagainya.
Meski begitu, BI Bali tetap konsen melaksanakan program pembinaan terhadap UMKM di Bali karena UMKM telah terbukti menjadi adalah ‘tiang’ perekonomian selama gejolak/krisis ekonomi seperti saat Covid-19 selama lebih dari 2 tahun ini.
Terkait dengan pertumbuhan ekonomi Bali di 2023, Trisno memprediksi ekonomi Bali triwulan I 2023 tumbuh 6,2-7,0 persen yang didorong membaiknya pertumbuhan pariwisata.
“Jika dibandingkan pada triwulan IV 2022 lalu yakni 6,61 persen (yoy), prediksi pertumbuhan tersebut melandai menyusul normalnya kembali jumlah kedatangan wisatawan ke Bali,” sebut Trisno
Untuk itu, sambung Trisno perlu adanya akselerasi untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi Bali, salah satunya dengan proses digitalisasi dalam sistem pembayaran dengan mengimplementasikan KIS (Konsistensi, Inovasi dan Sinergi).
“Proses digitalisasi harus dilakukan secara konsisten agar setiap kekurangan pada sistem pembayaran saat ini dapat segera disempurnakan. Setiap proses digitalisasi harus memiliki suatu inovasi untuk menjadi terobosan dalam menyelesaikan tantangan digitalisasi di daerah dan harus ada sinergi yang baik antara pemerintah daerah, Bank Indonesia dengan BPD Bali,” tutup Trisno Nugroho. (lan)