DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI yang juga Ketua WHDI Provinsi Bali I Gusti Ayu Bintang Dharmawati Puspayoga menghadiri HUT XXXV WHDI Denpasar.
Bintang Puspayoga didampingi Sekda Kota Denpasar IB Alit Wiradana bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar sekaligus Ketua WHDI Kota Denpasar Ny. Sagung Antari Jaya Negara menghadiri HUT XXXV WHDI yang bertajuk “Perempuan Berdaya Wujudkan Generasi Bebas Stunting, Cerdas dan Tangguh” di Denpasar, Minggu (26/2/2023).
Dalam kesempatan itu Bintang Dharmawati Puspayoga mengatakan, WHDI merupakan satu-satunya organisasi wanita Hindu yang diakui secara nasional mengingat Bali merupakan mayoritas agama Hindu diharapkan gaung WHDI di Bali bisa menjadi inspirasi WHDI di Provinsi lainnya.
Untuk mencapai itu serta menyukseskan visi misi WHDI perlu adanya kolaborasi dan support dari pimpinan daerah masing-masing untuk bisa memberikan pendampingan kepada WHDI.
“Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci, untuk itu harus ada support pimpinan daerah masing-masing untuk bisa memberikan pendampingan ke WHDI,” kata Bintang Dharmawati Puspayoga.
Sesuai dengan tema peringatan HUT WHDI Provinsi Bali, Bintang Dharmawati Puspayoga mengucapkan terima kasih kepada WHDI karena telah mensosialisasikan 5 isu prioritas Presiden Jokowi yang diberikan Kementerian PPPA RI, baik itu peningkatan kualitas perempuan di bidang kewirausahaan, kesetaraan gender, peranan ibu dalam pendidikan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerjaan dan perkawinan anak.
Dari lima isu itu, perempuan harus berdaya secara ekonomi, setelah berdaya empat isu lainnya dapat diselesaikan.
Lebih lanjut Bintang Dharmawati Puspayoga mengatakan, hasil dari penelitian Tim Survei dari akademisi dan BPS pada tahun 2021, angka kekerasan seksual adalah fenomena gunung es.
Untuk itu Kementerian PPPA dimulai dari tahun 2020 dalam peringati perempuan nasional yakni pada tanggal 8 Maret pihaknya melakukan sosialisasi dare to speak up harus berani bicara.
“Selama kita menganggap isu kekerasan, KDRT, kekerasan seksual itu aib kasus yang sama akan terus berulang terjadi. Sehingga kita tidak bisa memberikan keadilan kepada korban dan efek jera kepada pelaku,” ucapnya.
Bintang Dharmawati Puspayoga menambahkan, kasus stunting di Provinsi Bali bisa dikendalikan dan Bali urutan terakhir atau rangking terendah di seluruh Indonesia. Untuk itu hal ini harus dipertahankan dan Bali bisa mencapai angka zero angka stunting
Dalam kesempatan itu, Sekda Alit Wiradana mengatakan, Pemkot Denpasar siap berkolaborasi dan memberikan dukungan untuk menyukseskan program WHDI karena WDHI sangat berperan penting dalam menyukseskan pembangunan di Kota Denpasar.
Alit Wiradana mengaku WHDI Kota Denpasar secara rutin memberikan pelatihan membuat banten sesuai sastra ke masyarakat. Pelatihan itu dilakukan dengan harapan mengurangi pengeluaran, karena bisa dibuat sendiri. Lebih bagusnya lagi dari pelatihan yang dilakukan masyarakat bisa membuat banten sesuai dengan sastra.
“Secara tidak langsung telah mensukseskan program WHDI Provinsi Bali yakni perempuan berdaya secara ekonomi,” ucapnya.
Dalam menurunkan angka stunting, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar Ny. Sagung Antari Jaya Negara usai acara mengatakan, telah melaksanakan berbagai kegiatan di Kota Denpasar salah satunya secara rutin menyerahkan bantuan paket pemberian makanan tambahan kepada balita, ibu hamil dan lansia se Kota Denpasar, sosialisasi stunting ke masyarakat, pendampingan kesehatan dan lain sebagainya.
“Dengan berbagai hal yang dilakukan, diharapkan dapat menekan angka stunting di Kota Denpasar,” kata Ny. Sagung Antari Jaya Negara.
Ketua Panitia Ida Ayu Eka Dewi Wijaya mengatakan, peringatan HUT WHDI ini dirangkaikan dengan seminar stunting yang merupakan aktualisasi dan bantuan program Kementerian PPPA RI serta penandatanganan kerja sama antara WHDI Provinsi Bali dengan empat program studi di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Kota Denpasar, dalam implementasi program Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang pengabdian masyarakat yang sesuai dengan program WHDI Provinsi Bali selama 4 tahun ke depan. (hum)