Dikunjungi Banggar DPR RI, Gubernur Koster Perjuangkan Keadilan Fiskal untuk Bali

H. Cucun Ahmad Syamsurijal (kiri) dan Gubernur Koster (kanan)

DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS – Gubernur Bali, Wayan Koster, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menerima kunjungan kerja (Kunker) Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Kamis (25/11/2021).

Kesempatan bertemu dengan Tim Banggar DPR RI ini dimanfaatkan Gubernur Koster untuk menyampaikan permohonan agar Bali memperoleh keadilan fiskal, yakni adanya sebuah exitpolicy khusus untuk Bali yang paling terdampak akibat pandemi Covid-19.

Usulan itu disampaikannya berdasarkan situasi sulit yang saat ini dihadapi sektor perekonomian Bali.  Di mana 54 persen lebih PDRB-nya bertumpu pada sektor pariwisata. Lebih jauh ia menuturkan, virus Corona yang terdeteksi masuk ke Indonesia pada bulan Maret 2020 membawa pengaruh yang luar biasa terhadap perekonomian Bali.

“Pariwisata terhenti total, sehingga hotel dan restoran sepi, pasar oleh-oleh sepi dan perekonomian Bali tak bergerak,” ujarnya. Sehingga, banyak pelaku usaha yang bergerak di bidang pariwisata tersebut terpaksa merumahkan karyawannya.

Selain dirasakan langsung oleh pelaku pariwisata dan sebagian besar masyarakat Bali, beratnya beban fiskal akibat keterpurukan sektor pariwisata juga sangat dirasakan oleh Kabupaten dan Kota yang PAD-nya tergantung pada Pajak Hotel dan Restoran (PHR), seperti Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Gianyar.

Dalam situasi demikian, menurut Gubernur Koster, tiga daerah ini kesulitan menjalankan program pembangunan dan praktis hanya mengandalkan dana pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dana bagi hasil, dan insentif.

Oleh sebab itu, ia sangat berharap adanya sebuah kebijakan untuk daerah yang celah fiskalnya terganggu karena terdampak pandemi. Gubernur menambahkan, permohonan ini telah disampaikannya melalui surat kepada Menteri Keuangan yang ditembuskan ke Badan Anggaran DPR RI.

Gubernur Koster menilai usul keadilan fiskal sebagai permohonan yang sangat wajar karena Bali merupakan daerah spesifik dan merupakan destinasi wisata dunia. Bahkan saat pariwisata sedang berjaya, Bali menyumbang 39 persen dari total devisa negara.

Ia sangat berharap, Banggar DPR RI dapat mempertimbangkan aspirasi tersebut untuk menentukan kebijakan yang tepat dalam menyikapi situasi darurat sebagaimana yang dihadapi Bali saat ini.

Anggota Banggar Dapil Bali, I Wayan Sudirta dan IGN Kesuma Kelakan, mendukung aspirasi Gubernur Koster. Menurut Alit Kelakan, perjuangan keadilan fiskal bagi Bali telah disuarakan sejak dulu. Selanjutnya, Wayan Sudirta menegaskan bahwa usulan dari Gubernur Koster akan menjadi catatan yang akan dibahas di Badan Anggaran DPR RI.

Sementara itu, Pimpinan Rombongan Badan Anggaran, H. Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang diserap dalam Kunker ini akan dibawa ke Jakarta untuk dibahas dapat rapat evaluasi. Acara diakhiri dengan tukar-menukar cinderamata dan foto bersama.   (ari)