Wapres JK Tekankan Pentingnya Ekonomi lnklusif Wujudkan Keberhasilan SDGs Di Forum Parlemen Dunia

Share this post

Kuta, PERSPECTIVESNEWS –  Di hadapan sekitar 125 peserta The 3rd World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD) yang berlangsung di Bali 4-5 September 2019, Wapres Jusuf Kalla menekankan pentingnya ekonomi inklusif dalam mewujudkan keberhasilan Sustainable Development Goals (SDGs).

Wapres menyampaikan “Diperlukan adanya perubahan strategis, penguatan kemitraan, dengan negara maju dan upaya mencari partners. Karena itu goals yang ke- 17 dari SDGs yakni Partnership for the Goals, kerjasama untuk mencapai tujuan dan itu dapat dicapai secara bersama-sama oleh semua negara di dunia,” kata Wapres di Hotel Patra, Kuta, Bali, Rabu (4/9/2019).

Tiga hal pokok yang dapat dicapai yakni, ekonomi, sosial dan environment atau lingkungan. Menurutnya, semua negara dan bangsa di dunia punya hak untuk mencapai kemakmuran. Namun, menurut Jusuf Kalla, hal itu perlu didukung oleh kemajuan sosial, ekonomi dan keuangan secara bersama-sama.

“Tujuan untuk mencapai SDGs ini adalah sesuatu yang mulia, untuk mengurangi kemiskinan, tentu tanpa diskriminatif dan semua punya hak untuk mencapai tujuan tersebut,” jelas Wapres.

Forum parlemen ke-3 diadakan di Bali ini mengambil tema tema ”Combating Inequality through Social and Financial Inclusion”. Forum yang diinisiasi pertama kali oleh DPR RI pada tahun 2017 ini akan dihadiri oleh Ketua Parlemen dan perwakilan organisasi internasional dari berbagai negara di dunia, antara lain Ketua Pademen Portugal, Gambia, Tumor Leste, Arab Saudi, dan Presiden Inter-Parliamentary Union (|PU) Gabriella Cuevas Barron.

Pembukaan Forum Parlemen Dunia ke-3 di Kuta.

Forum parlemen dunia ini dibuka oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Topik yang akan dibahas meliputi, peran infrastruktur dan inovasi industri dalam mendukung peluang pembangunan yang merata, memastikan akses warga pedesaan terhadap suplai air dan sanitasi yang bersih dan sehat, serta pentingnya memperkuat kerja sama dalam mendukung keuangan inklusif.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menyatakan, parlemen memiliki peran penting dalam mengadopsi kebijakan yang menitikberatkan pada pembangunan universal, inklusif, dan berkelanjutan guna memastikan tidak ada satupun orang yang tertinggal. “No one left behind dalam upaya pencapaian TPB di tahun 2030,” kata Nurhayati.

DPR juga menekankan pentingnya kerja sama multisektoral dalam pencapaian TPB, salah satunya yakni dengan mewujudkan kolaborasi dan sinergi yang efektif antara pemangku kebijakan, akademisi, pelaku usaha, serta masyarakat. 

lnklusi keuangan dan sosial dipilih menjadi tema pokok WPFSD tahun ini karena kedua hal tersebut memilik peran penting dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan di segala bidang.

Gubernur Bali Dr. Ir. l Wayan Koster merasa gembira Bali dipercaya untuk ketiga kalinya menjadi tempat diadakannya Forum Parlemen Dunia dalam WPFSD. Delegasi parlemen dunia yang menghadiri WPFSD juga dijadwalkan akan mengunjungi Penglipuran Village yang merupakan desa paling bersih di dunia.    (ari)