Indrawati Sembe: ”Kesetaraan Gender Mampu Angkat Derajat dan Martabat Wanita”

Share this post

Wanita kelahiran Desa Nawen, Patuliu, Kupang ini adalah contoh perjuangan kaumnya dalam membuktikan bahwa kesetaraan gender mampu mengangkat derajat dan martabat seseorang. Jika saat ini sudah banyak wanita yang mampu ‘menaikkan’ posisi tawar di lingkungannya, namun partisipasinya masih harus ditingkatkan lebih banyak lagi.

“Di lingkup terkecil seperti desa, kaum wanita masih enggan berpartisipasi dalam pembangunan karena merasa dominasi laki-laki masih tinggi. Dengan diberikan pendampingan dalam setiap kegiatan mereka, akan membuat kepercayaan diri makin tinggi pula. Disini lah fungsi pendampingan,” ungkap wanita lajang ini kepada perspectivesnews.com di sela pelatihan ‘Perspektif Gender dalam Jurnalisme’, di Kuta, Jumat (16/8/2019).

Sembe menambahkan, dalam program dana desa yang mendapat porsi dana pembangunan cukup besar dari pemerintah pusat (Rp 800 juta-Rp 5 milyar per desa), peranan wanita yang tergabung dalam PKK desa bertugas mengadopsi dan menuangkannya dalam bentuk proposal kerja yang berisi kebutuhan pendanaan terkit kegiatan membangun desa.

Mengapa perempuan perlu terlibat dalam menyusun penggunaan dana desa?. “Perlu diawasi dan dipastikan bahwa dana itu bermanfaat bagi pembangunan desa mereka. Itu dulu yang kami pelajari. Kami juga menekankan ke mereka bahwa dana desa itu sebenarnya uang kita juga dan mereka juga berhak untuk mengawasi penggunaannya,” jekas wanita 30 tahun ini.

 Sembe mengingatkan, mengawasi itu bukan sesuatu yang salah karena biasanya ibu-ibu di desa lebih menyukai untuk menyerahkan masalah itu kepada pihak lain seperti pengurus PKK. Pengawasan penggunaan dana desa juga untuk mengetahui seberapa besar tingkat penyerapan dan manfaat dana desa bagi mereka termasuk apa kendala yang membuat dana desa tersebut tidak terserap habis.

Menurut Sembe, wanita sebenarnya memiliki ruang gerak lebih besar dalam perspektif gender. Kendala mereka berpartisipasi dalam pembangunan desa itu lebih karena mereka masih enggan menjadi pemutus kebijakan. “Karena kalau di desa biasanya laki-laki yang mengambil porsi lebih besar dalam pengambilan kebijakan,” sebut pendamping kader perempuan penggerak pembangunan desa dari SFCG (Search for Common Ground) ini.

Sarjana Sastra Inggris, Universitas Cendana, Kupang ini merasakan langsung ketika keterlibatan dan partisipasi mereka dalam pembangunan desa berjalan cukup sukses. “Ketika ada kegiatan desa sepeti gelar budaya, dibutuhkan dana Rp 25 juta sementara bantuan hanya Rp 17 juta, namun mereka tetap bisa melangsungkan kegiatan itu dengan sukses. Ini membuktikan bahwa bila kaum wanita mau berjuang dalam perspektif gender, maka tak hanya derajat martabat mereka yang terangkat tetapi secara ekonomi akan mengikuti,” demikian Indrawati Sembe ketika berkomentar soal perspektif gender di era kekinian.   (ari)