Sidang Paripurna DPRD Jembrana Digelar Marathon dengan Agenda Penjelasan Bupati dan Pandangan Umum Fraksi

Share this post

 Jembrana, PERSPECTIVESNEWS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jembrana menggelar sidang paripurna secara marathon yang dilaksanakan di Ruang Sidang Utama DPRD.

Sidang yang dipimpin Wakil Ketua  DPRD, I Wayan Wardana dengan didampingi Ketua II, I Kade Dharma Susila itu mengagendakan 2 pembahasan  yakni, Penjelasan Bupati Jembrana terhadap Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang APBD Tahun 2019 serta Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda.

Sidang yang juga dihadiri Forum Pimpinan Daerah, para pimpinan OPD, BUMN, BUMD termasuk para camat dan Pj perbekel, Bupati I Putu Artha dalam penyampaian penjelasan terhadap Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang APBD Tahun 2019 mengatakan, APBD Jembrana tahun 2019 sebesar Rp 1.149.096.324.864,05 berkurang sebesar Rp 17.226.265.983,39, sehingga setelah perubahan menjadi Rp 1.131.870.058.880,66. Penurunan itu dikarenakan adanya  perubahan pendapatan daerah yang terjadi di beberapa pos pendapatan.

Pos Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 131.610.717.697,49 bertambah sebesar Rp 3.257.571.771,91 sehingga setelah perubahan menjadi Rp 134.868.289.469,40.

Sementara untuk Pos Perimbangan sebesar Rp 727.169.242.000,000 berkurang sebesar Rp 14.852.815.319,74 sehingga setelah perubahan menjadi Rp 712.316.426.680,26. Serta Pos lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 290.316.365.166,56 berkurang sebesar Rp 5.631.022.435,56, sehingga setelah perubahan menjadi Rp 284.685.342.731,000.

Sedangkan untuk Belanja Daerah tahun 2019 yang semula dianggarkan sebesar Rp 1.189.005.186.899,46 bertambah sebesar Rp 30.552.890.227,32 sehingga setelah perubahan menjadi Rp 1.219.558.077.126,79.

Sementara dalam sidang berikutnya yang digelar pada hari yang sama, yang mengagendakan pembicaraan tingkat I terkait Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda, mayoritas fraksi menyoroti realisasi PAD tahun 2018 yang tidak optimal. Karena itu, pihak legislatif meminta mengoptimalkan kinerja pemungutan pajak dan retribusi daerah serta meminimalisir kebocoran sehingga target yang telah ditetapkan bisa tercapai secara  maksimal.

Selain itu, dalam upaya peningkatan PAD, pihak eksekutif juga diminta menjalin kerja sama dan sinkronisasi antara OPD terkait dengan usaha-usaha peningkatan PAD.(utu)