Mahkamah Agung Tolak Permohonan Uji Materi Pergub Bali Nomor 97/2018

Share this post

Denpasar, PERSPECTIVESNEWS – Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan uji materi terhadap Pergub Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai, yang diajukan Asosiasi Daur Ulang Plastik Inonesia (ADUPI), Didie Tjahjadi (pelaku usaha perdagangan barang dari kantong plastik), dan Agus Hartono Budi Santoso  (pelaku usaha industri barang dari plastik).

Dalam Putusan MA Nomor 29 P/HUM/ 2019 itu disebutkan bahwa MA menolak permohonan keberatan hak uji materi dari para pemohon serta menghukum para pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 1 juta.

“Jadi MA menolak permohonan keberatan hak uji materi dari para pemohon,” ucap Gubernur Bali Wayan Koster kepada awak media di Gedung Jaya Sabha, Denpasar, Kamis (11/7/2019).

Koster membeberkan sejumlah pertimbangan hukum yang dijadikan dasar MA menolak permohonan uji materi terhadap Pergub Bali tersebut. Di antaranya adalah Pasal 12 UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultur Right (Perjanjian Internasional tentang Hak Atas Ekonomi, Sosial, dan Budaya).

Selanjutnya Pasal 28 h ayat (1) UUD 1945, Pasal 9 ayat 3 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Selanjutnya berdasarkan riview aspek teknis dan hukum tentang pembatasan pengelolaan sampah, diatur Direktorat Jendral Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen PSLB3 KLHK). Pada angka 7 menyatakan bahwa ‘sampah plastik sekali pakai selain mencemari ekosistem daratan seperti tanah, tanaman, dan hewan juga mencemari ekosistem perairan terutama ekosistem laut.

“Sehingga sangat mendesak diambil kebijakan yang luar biasa (extraordinary) untuk pembatasan plastik sekali pakai, baik dalam aspek pemakaian maupun aspek produksinya, sehingga secara cepat dapat mengatasi persoalan sampah plastik sekali pakai,” ujar Koster.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut termasuk hal lainnya, MA akhirnya memutuskan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang diajukan para pemohon ditolak. Para pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara.

“Dengan Putusan Makamah Agung yang menolak permohonan uji materi terhadap Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018, maka kebijakan Gubernur Bali yang membatasi timbulan sampah plastik sekali pakai memiliki posisi hukum yang kuat dan sah berlaku di seluruh Bali,” pungkas Koster.(ari)