Dua Bulan dalam Pengawasan Khusus, OJK Cabut Izin Usaha BPR Legian Denpasar

Denpasar, PESPECTIVESNEWS-  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas yang mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan, mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Legian yang beralamat di Jalan Gajah Mada No.125 – 127 Denpasar, Provinsi Bali.

Pencabutan izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Legian dikeluarkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-103/D.03/2019 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Legian terhitung sejak Jumat, 21 Juni 2019.

Pencabutan izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Legian dilakukan setelah Pemegang Saham dan pengurus BPR tidak dapat melakukan penyehatan terhadap BPR dalam jangka waktu pengawasan khusus sesuai dengan ketentuan maksimal dua bulan dari tanggal 28 Maret 2019 s.d. 28 Mei 2019.

“Kita sudah lakukan upaya-upaya penyehatan sejak beberapa bulan. Namun tak berhasil sehingga terpaksa kita cabut izin operasionalnya,” ungkap Kepala Kantor OJK Regional 8 (Bali dan Nusa Tenggara) Elyanus Pongsoda dalam jumpa pers, Jumat (21/6/2019) di Kantor OJK Regional 8.

Elyanus menambahkan, sebelum mencabut izin usaha, OJK lebih dulu menetapkan status dalam pengawasan khusus (BDPK) terhadap BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Legian. Status tersebut diberikan dengan harapan ada upaya penyehatan terhadap permasalahan pengelolaan manajemen yang tidak mengacu pada prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik.

Dikatakan Elyanus, berdasarkan data tercatat jumlah deposito Rp 110 miliar, tabungan Rp 33,8 miliar. Tabungan bank lain sebesar Rp 1,3 miliar dan deposito bank lain Rp 8,5 miliar. Sedangkan aset BPR Legian Rp 175 miliar.

“Sebelumnya aset bank sekitar Rp 200 miliar, mungkin karena ada masabah yang sudah menarik dananya sehingga tinggal Rp 175 miliar,” jelasnya.

Sebelumnya, penetapan status Bank Dalam Pengawasan Khusus (BDPK) kepada BPR dalam kategori menengah itu, disebabkan permasalahan pengelolaan manajemen yang tidak mengacu pada prinsip kehati-hatian dan tatakelola yang baik serta adanya intervensi negatif Pemegang Saham Pengendali (PSP) dalam kegiatan operasional bank yang mengakibatkan kinerja keuangan BPR tidak dapat memenuhi standar yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) paling sedikit sebesar 8%.

Namun upaya penyehatan yang dilakukan BPR sampai dengan batas waktu yang ditentukan tersebut tidak dapat memperbaiki kondisi BPR untuk keluar dari status BDPK, yang harus memiliki rasio KPMM paling sedikit sebesar 8%.

Penjaminan oleh LPS

Dengan pencabutan izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Legian, selanjutnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang  No. 7 Tahun 2009.

Terkait penutupan tersebut, OJK mengimbau agar nasabah BPR Legian tetap tenang karena dananya dijamin LPS sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah PT BPR Legian, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang layak dibayar dan tidak layak dibayar. Rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha.

Pembayaran dana nasabah akan dilakukan secara bertahap selama kurun waktu itu. Dalam rangka likuidasi PT BPR Legian, LPS mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS bank.

Sebelumnya, OJK juga mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) KS Bali Agung Sedana, yang beralamat di Jalan Raya Kerobokan Kuta, Badung pada  tanggal 3 November 2017.   (ari)