Yonda Kembali Jalani Persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar dalam Kasus Berbeda

Share this post

Denpasar, PERSPECTIVESNEWS – Bendesa Pakraman Tanjung Benoa, I Made Wijaya alias Yonda (48), Rabu (23/4/2019) kembali menjadi  terdakwa di Pengadilan Negeri Denpasar dalam kasus pengancaman.

Dalam sidang dipimpin Hakim Kony Hartanto itu, Yonda yang  mantan anggota DPRD Badung itu didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dalam kasus ini Yonda tidak dijebloskan dalam tahanan karena mendapat hadiah tahanan rumah. 

Selain itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Paulus Agung Widartanyo menjerat Yonda dengan Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan serta Pasal 372 Jo Pasal 55 aya (1) ke-1 KUHP tentang penggelapan.

Dalam dakwaannya jaksa memaparkan, dalam kasus ini Yonda tidak sendiri. Dia bersama I Made Sudirarta alias Baker, I Ketut Sunarko, dan I Made Kartika (ketiganya masih dalam proses penyidikan di polisi).

Kasus yang menjerat terdakwa ini berawal dari visi misi program jangka pendek, menengah dan panjang yang disampaikan terdakwa saat menjadi calon Bendesa Adat Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Jika terdakwa terpilih sebagai bendesa adat, maka visi dan misi itu yang disampaikan terdakwa akan menjadi program kerjanya.

Salah satu misi yang ditawarkan terdakwa adalah menggali potensi yang dimiliki Desa Pekraman Tanjung Benoa yang hasilnya digunakan untuk kesejahteraan krama Desa Tanjung Benoa.

Sementara program jangka pendek menggali potensi wisata bahari denga potensi-potensi yang lain, sehingga dapat memberlakukan kontribusi tambahan bagi Desa Adat Tanjung Benoa.

Singka cerita setelah terdakwa berhasil  menjadi Bendesa Pekraman Tanjung Benoa dan diangkat pada tanggal 17 Desember 2014, terdakwa membuat surat Nomor 01/PDT-TB/XII/2014 per tanggal 12 Desember 2014.

Isi surat itu, kata jaksa, adalah memberitahukan kepada semua pengusaha wisata bahari di wilayah Desa Pekraman Tanjung Benoa agar mengenakan pungutan atraksi wisata bahari Rp 10.000 per aktivitas yang hasilnya dibagi dua. Yaitu Rp 5.000 untuk desa adat dan Rp 5.000 untuk pengusaha wisata bahari.

Setelah dilakukan ujicoba, dari 13 pengusaha wisata bahari yang tergabung dalam wadah Gahawisri, 9 di antaranya menyatakan keberatan dan hanya ingin memberikan sumbangan kepada desa pekraman secara sukarela yang besarnya antara Rp 2,5 juta sampai Rp 3 juta per bulan.

Atas kebaratan 9 pengusaha wisata bahari ini, terdakwa tetap pada pendirian untuk menjalankan program gali potensi sebagaimana tertuang dalam surat Nomor 01/PDT-TB/XII/2014.

Berdasarkan surat Nomor: 01/DATB/BPDA-TB/III/2015 tanggal 25 April 2014 dimana dalam BAB V Pasal 3 menyebut, bagi pengusaha yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam BAB III dapat dikenakan sanksi hukuman.

Sanksi yang akan dikenakan kepada pengusaha ini antara lain, bendesa adat dapat mengeluarkan surat rekomendasi kepada pihak Gahawisri dan untuk selanjutnya pengusaha/perusahaan yang bersangkutan bisa dikeluarkan dari keanggotaan Gahawisri.

Disamping itu adalah pula sanksi hukum yang menyebut bahwa pengusaha/perusahaan yang menempati atau mengontrak tanah di desa yang tidak menaati dan mematuhi keputusan desa adat, untuk selanjutnya tidak diperbolehkan melakukan perpanjangan kontrak terhadap tanah tersebut.

Dalam surat Nomor: 01/DATB/BPDA-TB/III/2015 tanggal 25 April 2014 dan Nomor: 151/PDP-TB/V/2015 tanpa tanggal dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa selaku Bendesa Adat Tanjung Benoa, I Ketut Kartika selaku Ketua Gali Potensi dan I Made Kartika selaku Ketua Badan Perwalikan Desa Adat.

Dari hasil pungutan tersebut, terdakwa bersama I Made Sugiarta alias Beker, I Ketut Sunarka dan I Made Kartika mendapat keuntungan berupa upah yang besarnya disesuaikan dengan jabatan dalam organisasi gali potensi.

Pendapatan yang didapat dari ujicoba program yang dilakukan mulai tanggal 20 Desember 2014 sampai Juni 2017 adalah Rp 5.633.559.848. Tak hanya itu, pendapatan itu ditambah lagi dengan pungutan per bulan Juli 2017 yang besarnya Rp 164. 935. 438.(is)