Kapolda Jatim: Kami Sinergi dengan TNI dan Pemprov Lakukan Operasi Yustisi Turunkan Angka Covid-19

Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta dan Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto saat memantau pelaksanaan operasi penyekatan, Jumat (9/7/2021)

SURABAYA, PERSPECTIVESNEWS – Polda Jawa Timur, Pemprov Jatim, Kodam V Brawijaya, dan Pangkoarmada II bersinergi melakukan operasi penyekatan di tujuh titik antarprovinsi dan 85 antar kabupaten.

Operasi penyekatan dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terkait pelaksanaan PPKM Darurat dalam bentuk Operasi Yustisi Gabungan terdiri dari personel TNI, Polri, dan Satpol-PP.

Ada tiga sasaran dalam operasi yustisi, yakni kegiatan masyarakat, orang, dan tempat. Dari tiga hal itu ditemukan beberapa pelanggaran sehingga tim gabungan melaksanakan sidang di tempat yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi dan jajaran bersama pengadilan, baik sidang di tempat maupun sidang online.

“Sedangkan pelanggaran yang ditemukan selama operasi yustisi adalah, berkerumun, tidak memakai masker, melanggar aturan terkait dengan pembatasan kegiatan pada jam tertentu,” kata Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta, Jumat (9/7/2021).

Dari kegiatan operasi yustisi, petugas gabungan menjaring 23 ribu orang di 18 kabupaten/kota yang dilakukan pada hari Kamis (8/7/2021). Sedangkan denda yang diberikan Rp25-50 ribu. Sedangkan hukuman fisik seperti push up dan hukuman sosial seperti membantu kebersihan fasum.

“Tujuan dari operasi yustisi ini yakni meningkatkan kesadaran masyarakat, mengajak masyarakat agar mematuhi aturan,” tambah kapolda.

Sementara Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto, menyebutkan, selama PPKM Darurat, TNI AD, AL, AU, mengerahkan personel sebanyak 2.014 untuk seluruh Jawa Timur.

“Dari jumlah itu, sebanyak 1.300 untuk 26 kabupaten/kota yang masuk level 3, sedangkan 954 orang untuk 12 kabupaten/kota yang masuk level 4, mereka memperkuat 4 pilar PPKM Darurat yakni, Kepala Desa, Bidan Desa, Babinsa dan Babinkantibmas,” jelas Pangdam V Brawijaya.

Pasukan ini berasal dari Satuan Tempur, Satuan Bantuan Tempur, Pangkoarmada II dan dari Lanud Surabaya. Mereka masuk ke kampung yang nantinya memastikan mobilitas di desa berkurang, memastikan keselenggaranya 5M. Dan melaksanakan testing bagi masyarakat di desa.

“Jika terkonfirmasi ada yang positif dilanjutkan dengan tracing diharapkan minimal 15 orang yang kontak erat, dan treatment. Bagi warga desa yang ringan diisolasi mandiri dan diawasi oleh petugas yang bertugas di desa tersebut,” kata Pangdam.

Jika ada gejala segera dirujuk ke RS rujukan, jika mekanisme ini berjalan baik maka diharapkan PPKM Darurat dalam 2 minggu bisa menunjukkan hasilnya.

“Tolak ukurnya adalah yang isolasi mandiri berkurang, yang dirawat di RS berkurang dan yang meninggal berkurang. Yang dibutuhkan adalah peran serta masyarakat mematuhi prokes,” katanya.

Bagi masyarakat yang melaksanakan isolasi mandiri membutuhkan logistik, pihaknya bekerja sama dengan Polda Jatim dan Pemprov Jatim mendistribusikan dan menghimpun dan disalurkan ke masyarakat yang isolasi mandiri. (ari)